Instansi pemerintah kata Supriono, perlu menghasilkan konten-konten komunikasi yang berkualitas, termasuk teks, gambar, video, media sosial dan materi publikasi kelembagaan lainnya.
BACA JUGA:Ciptakan Ketertiban Frekuensi Penggunaan Radio, Ini Langkah Diskominfo Prabumulih
"Edukasi tentang anti korupsi sudah dilakukan sejak pendidikan dini, di mana edukasi melalui konten-konten menarik di media sosial juga dapat mengedukasi masyarakat secara luas termasuk bagi mereka yang gaptek," tandasnya.
Masih di kesempatan yang sama, Karo Humas KPK RI, Yuyuk Andriyati Iskak mengapresiasi Pemprov Sumsel melalui Diskominfo Sumsel atas jalinan kolaborasi yang baik bersama KPK RI dalam pelaksanaan kegiatan ini.
"Kegiatan ini telah dimulai dengan pelatihan bersama Diskominfo se-Sumsel,” ujar Yuyuk.
Menurut dia, banyak ide yang disampaikan dengan antusias peserta yang sangat baik.
BACA JUGA:Dalam Upacara Peringatan Harkitnas Ke-116, Pangdam Bacakan Amanat Menkominfo, Begini Isinya
BACA JUGA:Bulan Juni Segera Tiba, Ini Daftar Film Terbaik yang Tayang di Netflix Mulai Juni Nanti
“Kami mengundang teman-teman media pada acara media briefing, kami ingin memberikan informasi lebih dalam bagaimana modus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK,” cetus dia.
Yuyuk menyampaikan, melalui kegiatan ini, diharapkan rekan-rekan di daerah dapat memperkuat kompetensinya dalam menulis berita-berita tentang korupsi.
Menurut dia, semua kegiatan ini terlaksana atas partisipasi dan antusias semua pihak sebagai mitra KPK dalam memelihara nilai anti korupsi dengan pelayanan publik yang lebih baik.
"Terima kasih atas kehadiran bapak/ibu, semoga kerjasama yang terjalin menjadi komitmen jangka panjang dan bermanfaat untuk semuanya,” pungkasnya.
BACA JUGA:KPK RI Gandeng Influencer Palembang untuk Kampanyekan Anti Korupsi, Ini Upaya yang Dilakukannya
BACA JUGA:Wih Keren! KPK Tetapkan Desa Muara Gula Baru Muara Enim Sebagai Desa Antikorupsi Tingkat Nasional
Di sela pelatihan tersebut, dilakukan penandatanganan kerjasama antara Diskominfo Sumsel dan KPK RI dalam rangka meningkatkan koordinasi bersama dan diseminasi dan publikasi materi anti-korupsi.