Mahasiswa Universitas Andalas Sindir Lemahnya Hukum di Indonesia dalam Menjerat Koruptor, Nah Loh?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 07 May 2025 - 12:38

Artikel berjudul "Korupsi dan Hukum di Negeri Sendiri: Mengapa Jeratnya Selalu Longgar?" ini ditulis oleh Ahmad Hadi Radhiyallah, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. --kolase koranpalpres.com

Artikel berjudul "Korupsi dan Hukum di Negeri Sendiri: Mengapa Jeratnya Selalu Longgar?" ini ditulis oleh Ahmad Hadi Radhiyallah, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

KORANPALPRES.COM - Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang melanda pondasi kehidupan bangsa.

Dalam data terbaru dari Transparency International (2024), Indonesia masih berada di posisi bawah dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang mencerminkan betapa dalamnya praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih merajalela di negeri ini.

Namun, meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan, ada sebuah pertanyaan yang tetap mengganggu: mengapa hukum di negeri sendiri terasa begitu lemah dalam menjerat pelaku korupsi?

Hukum, dalam teori, seharusnya menjadi alat yang mengatur ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Roscoe Pound pada 1942.

Namun, kenyataannya sistem hukum di Indonesia sering kali tidak konsisten dan bahkan terlihat lemah dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

Kasus-kasus korupsi besar sering kali berakhir dengan hukuman yang ringan, remisi, atau bahkan pembebasan bersyarat, sementara untuk pelanggaran kecil, hukum justru bertindak dengan tegas.

Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidak percayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan keadilan.

Salah satu alasan mengapa hukum tampak lemah adalah adanya budaya Patronasi (Dukungan atau perlindungan yang diberikan oleh seorang individu atau organisasi kepada orang lain) yang mengakar dalam politik Indonesia.

Dalam teori jaringan kekuasaan, individu dengan akses politik dan sosial yang kuat sering kali dapat "menyelamatkan diri" dari jerat hukum.

mahasiswa universitas andalas sindir lemahnya hukum di indonesia dalam menjerat koruptor, nah loh?                            artikel berjudul "korupsi dan hukum di negeri sendiri: mengapa jeratnya selalu longgar?" ini ditulis oleh ahmad hadi radhiyallah, mahasiswa ilmu politik, fisip, universitas andalas, padang, sumatera barat. 
koranpalpres.com - korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang melanda pondasi kehidupan bangsa.
dalam data terbaru dari transparency international (2024), indonesia masih berada di posisi bawah dalam indeks persepsi korupsi, yang mencerminkan betapa dalamnya praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih merajalela di negeri ini.
namun, meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan, ada sebuah pertanyaan yang tetap mengganggu: mengapa hukum di negeri sendiri terasa begitu lemah dalam menjerat pelaku korupsi?
baca juga:3 dimensi hukum agraria di indonesia, ini pendapat cerdas mahasiswa universitas andalas
baca juga:mahasiswa universitas andalas prihatin, wni jadi korban jaringan gelap perdagangan ginjal di kamboja
hukum, dalam teori, seharusnya menjadi alat yang mengatur ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh roscoe pound pada 1942.
namun, kenyataannya sistem hukum di indonesia sering kali tidak konsisten dan bahkan terlihat lemah dalam penegakan hukum terhadap korupsi.
kasus-kasus korupsi besar sering kali berakhir dengan hukuman yang ringan, remisi, atau bahkan pembebasan bersyarat, sementara untuk pelanggaran kecil, hukum justru bertindak dengan tegas.
ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidak percayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan keadilan.
baca juga:suara mahasiswa universitas andalas! korupsi gerogoti sistem peradilan bikin hukum tajam ke bawah
baca juga:pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia
salah satu alasan mengapa hukum tampak lemah adalah adanya budaya patronasi (dukungan atau perlindungan yang diberikan oleh seorang individu atau organisasi kepada orang lain) yang mengakar dalam politik indonesia.
dalam teori jaringan kekuasaan, individu dengan akses politik dan sosial yang kuat sering kali dapat "menyelamatkan diri" dari jerat hukum.
ketika pelaku korupsi memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan, tidak jarang kasus-kasus besar menguap begitu saja.
politikal interference, atau campur tangan politik, menjadi penghambat serius bagi independensi lembaga hukum.
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
tekanan politik dan kompromi antara pihak-pihak berkepentingan sering kali melemahkan kekuatan hukum yang seharusnya tegas dan tidak pandang bulu.
untuk menegakkan hukum secara efektif, dibutuhkan aparat hukum yang berintegritas.
sayangnya, tidak sedikit oknum dalam lembaga penegak hukum yang terlibat dalam praktik korupsi.
kejaksaan, kepolisian, hingga pengadilan tidak jarang tercemar oleh perilaku koruptif.
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
dalam perspektif teori kontrol sosial, lemahnya pengawasan internal dalam lembaga-lembaga ini menyebabkan penyimpangan perilaku aparat yang pada akhirnya merusak upaya pemberantasan korupsi.
tanpa ada integritas yang kokoh di dalam tubuh aparat hukum, kepercayaan publik terhadap proses hukum akan terus terkikis.
korupsi yang merajalela tidak terlepas dari hukuman yang sering kali tidak memberikan efek jera.
dalam teori hukuman utilitarian yang dikemukakan oleh jeremy bentham, hukuman seharusnya berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
namun di indonesia, hukuman terhadap koruptor sering kali tidak memadai.
remisi, fasilitas mewah di penjara, serta celah-celah hukum lainnya menyebabkan banyak pelaku korupsi merasa tidak takut untuk melanjutkan praktik koruptif mereka.
ini mengarah pada persepsi bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang menguntungkan dengan risiko yang sangat kecil.
dalam menghadapi korupsi, sebenarnya ada satu hal penting yang perlu kita camkan bersama: korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral.
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
untuk mengurangi praktik ini, kita harus menumbuhkan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya integritas dan kejujuran.
hukum yang hanya berfokus pada hukuman, tanpa diimbangi dengan perubahan dalam budaya masyarakat, tentu tidak akan memberikan hasil yang signifikan.
masyarakat harus mendukung upaya pemberantasan korupsi, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi moral dan etika.
solusi terbaik untuk memerangi korupsi adalah dengan membangun budaya anti-korupsi sejak dini.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
pendidikan karakter dan penanaman nilai integritas di sekolah dan kampus adalah langkah penting untuk menciptakan generasi yang lebih bersih dari korupsi.
melalui pendidikan yang baik, generasi muda diharapkan mampu memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam menghadapi berbagai bentuk godaan dalam kehidupan mereka.
selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus dimulai dari level paling bawah, mulai dari pengajaran nilai-nilai kejujuran di ruang kelas hingga penguatan moral di masyarakat.
untuk menyelesaikan masalah ini, langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem hukum.
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
salah satunya adalah memperkuat independensi lembaga-lembaga hukum agar bebas dari intervensi politik.
dengan lembaga hukum yang independen, penegakan hukum akan lebih berkeadilan dan terhindar dari campur tangan pihak yang berkepentingan.
tidak hanya itu, transparansi dalam proses hukum juga perlu ditingkatkan, sehingga publik dapat memantau jalannya proses hukum dan mencegah potensi korupsi dalam lembaga penegak hukum.
selanjutnya, hukuman bagi pelaku korupsi haruslah tegas dan tanpa celah.
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
pemerintah harus memastikan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan tidak hanya mencakup pidana penjara, tetapi juga melibatkan pencabutan hak politik dan pembekuan aset koruptor.
selain itu, remisi atau pemotongan hukuman harus dihapuskan untuk para pelaku korupsi.
dengan sistem hukuman yang jelas dan tanpa kompromi, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang mencegah orang lain untuk mengikuti jejak yang sama.
selain peran pemerintah, media juga memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi.
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
media harus mampu menyajikan informasi yang faktual dan akurat terkait dengan kasus-kasus korupsi.
dengan penyajian yang objektif dan berimbang, media dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta pentingnya penegakan hukum yang tegas.
masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan terhadap jalannya proses hukum, guna memastikan bahwa tidak ada ruang bagi korupsi untuk berkembang.
di tengah berbagai persoalan ini, penting untuk tidak kehilangan harapan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut rahasia pemandian aia baba menjaga pelestarian alam lima puluh kota 
meskipun korupsi masih menjadi masalah besar di indonesia, banyak pihak yang telah berjuang untuk melawan kejahatan ini.
upaya-upaya pemberantasan korupsi harus terus digalakkan, baik dari dalam negeri maupun dengan menggandeng pihak internasional yang dapat memberikan dukungan teknis dan moral.
harapan masyarakat untuk melihat perubahan yang nyata harus terus dipupuk dengan tindakan yang konkret dan terukur.
korupsi adalah ancaman serius yang bukan hanya merusak sistem sosial dan ekonomi, tetapi juga mengancam masa depan bangsa.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut ada pangan lokal yang terlupakan di sumatera barat, coba tebak!
baca juga:ekosistem tapir di pasaman barat terancam! mahasiswa universitas andalas tawarkan solusi jitu
hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.
pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak: pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan media.
sudah saatnya kita bersatu untuk melawan korupsi dengan tegas dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya, untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa indonesia.