Kejari Lahat Gelar 2 Sidang Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, Apa Hasilnya?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 23 Apr 2025 - 19:38

Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tim Penuntut Umum Kejari Lahat melaksanakan sidang 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi. --Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat melaksanakan sidang 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi, Rabu 23 April 2025.

Sidang pertama yaitu sidang penundaaan tuntutan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Pandan Arang Tahun Anggaran 2021.

Terdakwa A yang merupakan Kepala Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Pandan Arang Tahun Anggaran 2021.

"Dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp292.544.686," ujar Kasi Intel Kejari Lahat, Rio Purnama, S.H., M.H.

Selanjutnya sidang pemeriksaan terdakwa pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Pulau Panggung Tahun Anggaran 2019.

"Terdakwa I yang merupakan Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi," katanya.

Hal ini dalam pengelolaan Dana Desa Pulau Panggung Tahun Anggaran 2019 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp519.612.200.

Penuntut Umum mendakwakan terdakwa A dan terdakwa I masing-masing melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999.

Yang telah di ubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 30 April 2025 mendatang dengan agenda pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum," ungkapnya.

kejari lahat gelar 2 sidang korupsi di pengadilan negeri palembang, apa hasilnya?                            palembang, koranpalpres.com - bertempat di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri palembang kelas ia khusus, tim penuntut umum kejaksaan negeri (kejari) lahat melaksanakan sidang 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi, rabu 23 april 2025. 
sidang pertama yaitu sidang penundaaan tuntutan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa pandan arang tahun anggaran 2021. 
terdakwa a yang merupakan kepala desa pandan arang kecamatan kikim selatan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa pandan arang tahun anggaran 2021.
"dengan kerugian keuangan negara sebesar rp292.544.686," ujar kasi intel kejari lahat, rio purnama, s.h., m.h.
baca juga:kajati pimpin rakor di kejati sumsel, apa pembahasannya
baca juga:penyidik kejati sumsel periksa mantan gubernur sumsel terkait kasus pacar cinde, berapa pertanyaan?
selanjutnya sidang pemeriksaan terdakwa pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa pulau panggung tahun anggaran 2019. 
"terdakwa i yang merupakan kepala desa pulau panggung kecamatan pajar bulan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
hal ini dalam pengelolaan dana desa pulau panggung tahun anggaran 2019 dengan kerugian keuangan negara sebesar rp519.612.200. 
penuntut umum mendakwakan terdakwa a dan terdakwa i masing-masing melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999.
baca juga:pejabat ini jadi pembina apel di kejati sumsel, siapa?
baca juga:bupati dan kejati oku timur tanam jagung 1 hektar, dukung swasembada pangan daerah
yang telah di ubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
"sidang akan dilanjutkan pada hari rabu 30 april 2025 mendatang dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum," ungkapnya.
sebelumnya, tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) lahat menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan fiktif pembuatan peta desa tahun anggaran 2023, senin 14 april 2025. 
hal ini berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: print-1968/l.6.14/fd.1/11/2024 tanggal 26 november 2024. 
baca juga:tim wbk kejari muara enim datangi kantor kejati sumsel, giat apa?
baca juga:tim penyidik kejati sumsel kembali melakukan penggeledahan kasus pacar cinde, ini lokasinya
ke-2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial de selaku mantan kepala dinas pmd kabupaten lahat dan am selaku direktur cv. citra data indonesia (pihak ketiga). 
"penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat penetapan tersangka dari kepala kejaksaan negeri lahat nomor : b-846/l.6.14/fd.1/04/2025 dan b-847/l.6.14/fd.1/04/2025 tanggal 14 april 2025," ujar kasi intel kejari lahat, rio purnama s.h., m.h.
penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik kejaksaan negeri lahat melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 300 orang saksi serta telah melakukan penggeledahan di kantor dinas pmd kabupaten lahat dan kantor cv. citra data indonesia.
hal ini untuk menemukan barang bukti yang terkait dengan perkara ini. tim penyidik juga telah berhasil mengamankan uang sebesar rp1.266.230.900 yang merupakan cashback dan pengembalian dalam perkara ini. 
baca juga:tim penyidik kejati sumsel kembali lakukan penggeledahan tentang pasar cinde, dimana?
baca juga:resmikan gedung dan lapangan olahraga, kejati sumsel dorong semangat baru di kejari oku timur
tersangka de disangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 ayat (1) undang-undang ri no.31 tahun 1999.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 12b undang-undang ri no.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah.
dan ditambah dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:tim penyidik kejati sumsel geledah dan sita dokumen dari 3 kantor dinas pemerintahan, kasus apa?
baca juga:pejabat ini jadi pembina apel pagi di kejati sumsel, siapa?
sementara tersangka am disangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 ayat (1) undang-undang ri no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no. 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 13 undang-undang ri no.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah.
dan ditambah dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"adapun kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam penetapan kerugian negara oleh bpkp sumatera selatan," katanya. 
baca juga:rugikan negara, ini tuntutan pju kejati sumsel terhadap 6 terdakwa kasus korupsi pengelolaan tambang
baca juga:kajati sumsel pimpin pelantikan pejabat baru kejati, siapa dia?
selanjutnya terhadap tersangka de dan am akan dilakukan penahanan oleh jaksa penyidik selama 20 hari terhitung sejak 14 april 2025 sampai dengan 3 mei 2025 di lembaga pemasyarakatan kelas ii a lahat.
"dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"