Raker Bersama Komisi II DPR RI, Wagub Cik Ujang Punya Permintaan Khusus untuk Wakil Rakyat Dapil Sumsel

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 01 May 2025 - 21:24

Wagub Cik Ujang sampaikan permintaan khusus kepada DPR RI dapil Sumsel dalam Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

JAKARTA, KORANPALPRES.COM – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wagub Sumsel) Cik Ujang punya permintaan khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), utamanya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel.

Permintaan itu ia sampaikan langsung saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu siang 30 April 2025.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam raker yang juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota yang hadir secara langsung maupun daring tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

Raker dan RDP tersebut juga membahas penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, BUMD, serta pengelolaan kepegawaian.

Wagub Cik Ujang dalam paparannya meminta Anggota DPR RI khususnya Dapil Sumsel, untuk mendorong agar proyek pembangunan jalan tol penghubung antara Sumsel dan Bengkulu segera direalisasikan.

“Kami mohon dukungannya pembangunan di Sumsel ini bisa berjalan lancar, setidaknya kami mohon juga pembangunan tol dari Kabupaten Ogan Ilir sampai kabupaten Lahat,” tuturnya.

Berkenaan dengan Badan usaha milik daerah (BUMD), Wagub Cik Ujang menyebut jumlah dividen yang telah disetorkan sebesar Rp 96,6 miliar, atau melebihi target Rp 91,4 miliar.

Sementara untuk jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Cik Ujang merinci berjumlah 31.187, masing-masing 20.694 orang CPNS/PNS dan PPPK, 10.390 orang Honor dan Non PPPK, dan 103 orang CPNS.

Dalam hal ini tegas Cik Ujang, para CPNS masih menunggu peresmian.

raker bersama komisi ii dpr ri, wagub cik ujang punya permintaan khusus untuk wakil rakyat dapil sumsel                            jakarta, koranpalpres.com – wakil gubernur sumatera selatan (wagub sumsel) cik ujang punya permintaan khusus untuk anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri), utamanya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) sumsel.
permintaan itu ia sampaikan langsung saat mengikuti rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (rdp) bersama komisi ii dpr ri, rabu siang 30 april 2025.
pertemuan itu berlangsung di ruang rapat komisi ii (kk.iii) gedung nusantara dpr ri, jalan jenderal gatot subroto, senayan, jakarta pusat.
dalam raker yang juga dihadiri wakil menteri dalam negeri (mendagri), beberapa gubernur, bupati dan walikota yang hadir secara langsung maupun daring tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda.
baca juga:bupati muba ikuti raker dan rdp bersama mendagri dan komisi ii dpr ri, bahas penguatan pemerintahan daerah
baca juga:berkah ramadan, komisi ii dprd prabumulih tebar takjil gratis ke warga
raker dan rdp tersebut juga membahas penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, bumd, bumd, serta pengelolaan kepegawaian.
wagub cik ujang dalam paparannya meminta anggota dpr ri khususnya dapil sumsel, untuk mendorong agar proyek pembangunan jalan tol penghubung antara sumsel dan bengkulu segera direalisasikan.
“kami mohon dukungannya pembangunan di sumsel ini bisa berjalan lancar, setidaknya kami mohon juga pembangunan tol dari kabupaten ogan ilir sampai kabupaten lahat,” tuturnya.
berkenaan dengan badan usaha milik daerah (bumd), wagub cik ujang menyebut jumlah dividen yang telah disetorkan sebesar rp 96,6 miliar, atau melebihi target rp 91,4 miliar.
baca juga:datangi pemprov sumsel, komisi ii dpr ri minta pemda tidak tambah pegawai baru
baca juga:simulasi makan bergizi gratis, respon siswa smkn 2 palembang kejutkan pj gubernur sumsel dan komisi ii dpr ri
sementara untuk jumlah pegawai pemerintah provinsi (pemprov) sumsel, cik ujang merinci berjumlah 31.187, masing-masing 20.694 orang cpns/pns dan pppk, 10.390 orang honor dan non pppk, dan 103 orang cpns. 
dalam hal ini tegas cik ujang, para cpns masih menunggu peresmian. 
“otonomi daerah di pemprov sumsel ini berjalan lancar namun kami berharap kepada ketua komisi ii dpr ri, supaya kami mengelola sendiri potensi yang ada di daerah,” tukasnya.
sementara wamendagri ribka haluk mengatakan, pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui transfer ke daerah yang berbasis kinerja. 
baca juga:3 hal penting disampaikan pj gubernur sumsel elen setiadi kepada komisi ii dpr ri, apa aja ya? 
baca juga:bupati hm toha sambut kunker anggota dpr ri yudha novanza utama ke muba
ribka menguraikan, alokasi transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2025 setelah inpres nomor 1 tahun 2025 total tkd berjumlah rp 848,52 triliun.
dengan rincian dana alokasi umum (dau) 431,0, dana alokasi khusus (dak) 166,7, dana otonomi khusus dan dti 17,0, dana bagi hasil (dbh) 159,9, dana otonomi khusus & dti 17,0, dana keistimewaan diy 1,0, dana desa, 69,0, dan dana insentif fiskal 4,0. 
“transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari apbn dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ulasnya.
berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian, dalam paparannya wamendagri ribka haluk menyebut dari total 540 instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 74 instansi atau sama dengan (13,7%) telah menerbitkan surat keputusan (sk) pengangkatan pppk.
baca juga:wahyu sanjaya anggota komisi xi dpr ri reses ke muara enim, wabup sumarni minta dukungan kelancaran psn
baca juga:ketua dpr ri kunjungan desa tanjung raman, untuk apa?
“dari total 705.652 formasi pppk pada instansi pemerintah daerah, sebanyak 62.369 formasi telah diterbitkan sk pengangkatannya, lalu masih terdapat 466 instansi (86,3%) yang masih dalam proses penerbitan sk,” pungkasnya.