Cuma Bisa Elus Dada, Mahasiswa Universitas Andalas Endus Ada Undang-Undang Jadi Alat Perusak Lingkungan

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 02 May 2025 - 14:27

Artikel berjudul "Hukum yang Dipesan: Ketika Undang-Undang Jadi Alat Perusak Lingkungan" ditulis oleh Muhammad Aghazy Ma’ruf, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat.--freepik

KORANPALPRES.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) telah melaporkan sebanyak 47 perusahaan yang bergerak di sektor industri perkebunan sawit skala besar.

Lalu pertambangan (batu bara, emas, timah, nikel), kehutanan, pembangkit listrik, penyedia air bersih, dan pariwisata yang disinyalir melakukan perusakan lingkungan dan korupsi sumber daya alam (SDA).

Dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp437 triliun.

Ada beberapa modus operandi yang digunakan dalam kasus ini.

Antara lain, perubahan status kawasan hutan melalui revisi tata ruang atau pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian gratifikasi melalui pembiaran aktivitas tanpa izin atau pemberian izin yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Dan pembentukan produk hukum yang mengakomodasi eksploitasi SDA dan pengampunan pelanggaran atau dikenal juga sebagai state capture corruption.

Laporan ini diajukan oleh WALHI bersama dengan 18 kantor daerah ke Kejaksaan Agung.

Meski Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, sudah mengonfirmasi penerimaan laporan dan menyatakan akan menindaklanjuti laporan ini dengan mendalam.

cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan                            artikel berjudul "hukum yang dipesan: ketika undang-undang jadi alat perusak lingkungan" ditulis oleh muhammad aghazy ma’ruf, mahasiswa ilmu politik, fisip, universitas andalas, padang sumatera barat.
koranpalpres.com - wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) telah melaporkan sebanyak 47 perusahaan yang bergerak di sektor industri perkebunan sawit skala besar.
lalu pertambangan (batu bara, emas, timah, nikel), kehutanan, pembangkit listrik, penyedia air bersih, dan pariwisata yang disinyalir melakukan perusakan lingkungan dan korupsi sumber daya alam (sda).
dengan perkiraan kerugian negara mencapai rp437 triliun.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
ada beberapa modus operandi yang digunakan dalam kasus ini.
antara lain, perubahan status kawasan hutan melalui revisi tata ruang atau pasal 110 a dan 110 b undang-undang cipta kerja.
kemudian gratifikasi melalui pembiaran aktivitas tanpa izin atau pemberian izin yang tidak sesuai dengan tata ruang.
dan pembentukan produk hukum yang mengakomodasi eksploitasi sda dan pengampunan pelanggaran atau dikenal juga sebagai state capture corruption.
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
laporan ini diajukan oleh walhi bersama dengan 18 kantor daerah ke kejaksaan agung.
meski kepala pusat penerangan hukum kejagung, harli siregar, sudah mengonfirmasi penerimaan laporan dan menyatakan akan menindaklanjuti laporan ini dengan mendalam.
namun, apakah aparat hukum akan cukup responsif terhadap krisis ekologi ini?
penegakan hukum lingkungan di indonesia masih lemah karena dominasi kepentingan korporasi dalam kebijakan publik.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
hukum lingkugan di indonesia sudah seperti terkubur dua meter di bawah tanah.
banyak terjadi impunitas dan laporan yang tidak ditindaklanjuti secara serius atau bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali terutama jika kasus tersebut melibatkan korporasi besar di dalamnya.
maka kasus itu antara berujung pada hukuman yang tidak setimpal atau berakhir dengan sanksi administratif ringan.
aparat hukum di indonesia terkesan plin-plan dan abay dalam menangani kasus hukum lingkungan.
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
hal ini bisa terjadi karena konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
indonesia yang ekonominya bertumpu pada sumber daya alam (sda) terbatas terkesan ragu-ragu dalam menanggapi kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.
contohnya seperti lahan sawit, karena indonesia memerlukan ladang sawit agar bisa diperas tiap peser uang yang bisa diambil, sementara ladang sawit memerlukan lahan luas untuk pembuatannya.
lalu darimanakah lahan ini didapatkan?
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
ya tentu saja dari cara-cara kotor seperti yang digunakan oleh 47 perusahaan di atas.
baik dengan melakukan perubahan status kawasan hutan melalui revisi tata ruang atau pasal 110 a dan 110 b undang-undang cipta kerja.
atau gratifikasi melalui pembiaran aktivitas tanpa izin dan pemberian izin yang tidak sesuai denga tata ruang, serta pembentukan produk hukum yang mengakomodasi eksploitasi sda.
pemerintah indonesia terlihat tidak mempedulikan isu lingkungan sama sekali demi bisa memerah kekayaan alam indonesia.
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
hal tersebut tercermin pada hukum yang ada.
jika penghancuran lingkungan hidup melalui instrumen hukum kita ibaratkan sebagai hidangan, maka uu cipta kerja adalah hidangan utama dan rkuhp adalah hidangan penutupnya yang sempurna.
karena salah satu hambatan hukum terbesar bagi pemidanaan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan adalah karena uu no 23/1997 mensyaratkan adanya unsur ”secara melawan hukum”.
dengan adanya unsur ini, keadilan lingkungan tidak akan terwujud karena kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan. 
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut ada pangan lokal yang terlupakan di sumatera barat, coba tebak!
padahal seharusnya prinsip keadilan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam lingkungan.
keadilan lingkungan mengharuskan bahwa semua masyarakat, terutama yang rentan, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat.
hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan sosial di mana kelompok tertentu dapat mengeksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lainnya (rachmawati, 2022).
ironisnya, masyarakat yang berusaha mempertahankan ruang hidunya justru malah dikriminalisasikan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut rahasia pemandian aia baba menjaga pelestarian alam lima puluh kota 
baca juga:ekosistem tapir di pasaman barat terancam! mahasiswa universitas andalas tawarkan solusi jitu
praktik kolonialisme terhadap masyarakat adat atas nama “iklim” dan proyek strategis nasional (psn) lainnya berjalan sedemikian massif dan menjadi tantangan untuk hari ini dan masa depan masyarakat adat di indonesia.
jadi tidak heran jika kita sering mendengar gumaman dari masyarakat adat bahwa hukum hanyalah alat kekuasaan semata bagi para penguasa dan pengusaha yang mengentalkan kekuasaan mereka melalui berbagai produk-produk hukum yang sudah “dipesan”, tempat kekuasaan mereka “bersembunyi”.
sehingga lebih leluasa dan aman dalam melakukan aksi-aksi perampasan wilayah-wilayah adat.
salah satu faktor utama dari manipulasi dan lemahnya penegakan hukum lingkungan di indonesia adalah terdapatnya elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar dengan bisnis sda.
baca juga:mahasiswa universitas andalas bocorkan kunci swasembada pangan berkelanjutan di indonesia, apa aja ya?
baca juga:keanekaragaman hayati kabupaten kerinci, mahasiswa universitas andalas sebut warisan alam yang harus dijaga 
salah satunya adalah ketua dewan ekonomi nasional indonesia, luhut binsar pandjaitan, pemegang saham pt toba sejahtera.
perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batu bara dan pltu.
beberapa politically-exposed persons (peps) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.
di saat elite politik dan pengusaha bisnis sda mengeruk kekayaan alam indonesia sepuasnya.
baca juga:mahasiswa universitas andalas ungkap penyuluhan berbasis ilmu pengetahuan optimalkan hasil ternak
baca juga:mahasiswa universitas andalas ungkap strategi mengatasi permasalahan membuang sampah sembarangan di kampusnya
rakyat kecil hanya bisa kecewa melihat hukum yang harusnya melindungi lingkungan dan kekayaan alam indonesia sangat lemah dan dipenuhi konflik kepentingan antara elite politik, korporasi besar, dan pemerintah.
bukannya sebagai tempat mengadu negara malah membiarkan eksploitasi sumber daya alam secara masif demi kepentingan ekonomi sesaat.
produk hukum seperti uu cipta kerja dan rkuhp malah memperparah keadaan, menjadikan hukum sebagai alat legalisasi perusakan alam, bukan sebagai pelindung lingkungan dan masyarakat.
kepada elite politik dan pengusaha korporat, mungkin kalian berpikir sudah aman karena berhasil memanipulasi undang-undang maupun proses penegakan hukum lingkungan di indonesia dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lemah dan inkonsisten seperti sekarang.
baca juga:mahasiswa universitas andalas dukung pemberantasan korupsi untuk mencapai indonesia emas 2045
baca juga:blak-blakan mahasiswa universitas andalas sebut peran pendidikan antikorupsi cegah korupsi sejak dini
tapi percayalah bahwa anggapan kalian itu salah, perusakan lingkungan secara berkepanjangan akan merusak bumi pertiwi kita sampai pada titik tidak bisa huni dan tidak bisa diperbaiki lagi.
apakah kalian rela anak-anak kalian nanti tidak bisa menikmati lingkungan hijau yang sejuk dan indah ini?
karena itulah demi kepentingan kita bersama diperlukan adanya reformasi struktural dalam penegakan hukum lingkungan, jika tidak indonesia akan mengalami kerusakan ekologis yang parah.
mari sebagai bangsa indonesia kita berkerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada keadilan ekologis.