Untung apa Buntung? Mahasiswa Universitas Andalas Kritik Kebijakan Angkatan Militer Boleh Masuk Dunia Sipil

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 02 May 2025 - 20:41

Artikel berjudul "Kebijakan Baru Angkatan Militer Diperbolehkan Memasuki Dunia Sipil, Menguntungkan atau Malah Menjerumuskan?" ini ditulis oleh Muhammad Fajri, mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--in

KORANPALPRES.COM - Dalam beberapa waktu terakhir, muncul wacana dan kebijakan baru yang memperbolehkan prajurit aktif TNI untuk terlibat lebih jauh dalam dunia sipil—baik dalam posisi birokrasi, pemerintahan, hingga jabatan strategis sipil lainnya.

Kebijakan ini memicu perdebatan luas, tidak hanya dari segi efisiensi pemerintahan, tetapi juga menyangkut akar sistem hukum dan konstitusi Indonesia yang telah dibangun pasca-reformasi.

Apakah kebijakan ini menjadi jalan keluar untuk memperkuat pemerintahan?

Atau justru menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan supremasi hukum?

Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara (Pasal 30 ayat 3 UUD 1945).

TNI bersifat profesional, tidak berpolitik praktis, dan tunduk pada kekuasaan sipil dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks reformasi pasca-1998, militer telah diposisikan untuk kembali ke barak dan membatasi keterlibatannya dalam urusan sipil dan politik.

Penarikan dwifungsi ABRI adalah simbol kuat dari pemisahan yang jelas antara domain militer dan sipil demi menjaga keseimbangan demokrasi serta menghindari dominasi satu sektor atas sektor lainnya.

Reformasi tersebut merupakan titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil                            artikel berjudul "kebijakan baru angkatan militer diperbolehkan memasuki dunia sipil, menguntungkan atau malah menjerumuskan?" ini ditulis oleh muhammad fajri, mahasiswa ilmu politik, universitas andalas, padang, sumatera barat.
koranpalpres.com - dalam beberapa waktu terakhir, muncul wacana dan kebijakan baru yang memperbolehkan prajurit aktif tni untuk terlibat lebih jauh dalam dunia sipil—baik dalam posisi birokrasi, pemerintahan, hingga jabatan strategis sipil lainnya.
kebijakan ini memicu perdebatan luas, tidak hanya dari segi efisiensi pemerintahan, tetapi juga menyangkut akar sistem hukum dan konstitusi indonesia yang telah dibangun pasca-reformasi.
apakah kebijakan ini menjadi jalan keluar untuk memperkuat pemerintahan?
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
atau justru menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan supremasi hukum?
undang-undang dasar 1945 secara eksplisit menempatkan tentara nasional indonesia (tni) sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara (pasal 30 ayat 3 uud 1945).
tni bersifat profesional, tidak berpolitik praktis, dan tunduk pada kekuasaan sipil dalam sistem demokrasi.
dalam konteks reformasi pasca-1998, militer telah diposisikan untuk kembali ke barak dan membatasi keterlibatannya dalam urusan sipil dan politik.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
penarikan dwifungsi abri adalah simbol kuat dari pemisahan yang jelas antara domain militer dan sipil demi menjaga keseimbangan demokrasi serta menghindari dominasi satu sektor atas sektor lainnya.
reformasi tersebut merupakan titik balik penting dalam perjalanan demokrasi indonesia.
oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang berpotensi membuka kembali ruang campur tangan militer ke dalam urusan sipil patut dikritisi secara serius.
sistem hukum indonesia menganut prinsip supremasi sipil (civilian supremacy), yakni kekuasaan militer berada di bawah kontrol pemerintah sipil.
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang, termasuk uu tni nomor 34 tahun 2004 yang menyatakan bahwa prajurit tni tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dan harus mengundurkan diri jika ingin menduduki jabatan sipil di luar bidang pertahanan dan keamanan.
namun, kebijakan baru yang membuka ruang bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil secara permanen dan tanpa pengunduran diri terlebih dahulu, berpotensi menabrak aturan yang ada.
ini membuka ruang tafsir baru dalam sistem hukum dan rawan digunakan untuk kepentingan kekuasaan, yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi dan merusak tatanan hukum yang telah dirancang pascareformasi.
pendukung kebijakan ini berargumen bahwa kehadiran militer di ruang sipil dapat mempercepat efektivitas kerja birokrasi.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
militer dikenal memiliki disiplin tinggi, struktur kerja yang rapi, serta loyalitas dan kepatuhan terhadap komando yang kuat.
dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau kondisi darurat, kehadiran militer sering kali menjadi penentu efektivitas penanganan.
selain itu, banyak daerah di indonesia yang masih kekurangan sumber daya manusia berkualitas di sektor pemerintahan.
dalam kondisi tersebut, kehadiran personel tni dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mengisi kekosongan jabatan strategis, terutama yang menuntut ketegasan dan keterampilan manajerial tinggi.
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
namun demikian, argumen ini tidak boleh menutupi kenyataan bahwa efisiensi semata tidak cukup untuk membenarkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.
membuka ruang sipil bagi militer aktif sangat berisiko.
pertama, hal ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi militer, yakni konsep lama di mana militer tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga menguasai jabatan politik dan birokrasi.
sistem ini terbukti merusak kehidupan demokrasi di masa lalu dan menyebabkan akumulasi kekuasaan tanpa kontrol yang memadai.
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
kedua, hal ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang secara tegas menuntut militer untuk fokus pada fungsi pertahanan murni.
keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil juga melanggar prinsip check and balances dalam tata kelola pemerintahan.
dunia sipil seharusnya menjadi ruang demokratis, partisipatif, dan terbuka bagi pengawasan publik—karakteristik yang tidak selalu kompatibel dengan kultur militer yang cenderung tertutup dan hierarkis.
jika dibiarkan tanpa regulasi yang jelas, kebijakan ini justru bisa menjadi pintu masuk bagi militerisasi institusi sipil secara perlahan tapi pasti.
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
dari sisi hukum tata negara, kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan preseden buruk yang dapat membahayakan stabilitas sistem hukum ke depan.
jika militer aktif bisa dengan mudah masuk ke jabatan sipil tanpa pengunduran diri atau proses seleksi yang ketat, maka prinsip kesetaraan di depan hukum bisa dipertanyakan.
dari sisi politik, dominasi militer dalam ruang sipil bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang demokratis dan representatif.
lembaga-lembaga internasional dan organisasi ham pun kerap mengkritik keterlibatan militer dalam urusan sipil sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak sipil.
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut ada pangan lokal yang terlupakan di sumatera barat, coba tebak!
solusi yang dapat ditawarkan adalah pendekatan konstitusional dan transparan.
jika memang diperlukan, keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus didasarkan pada kebutuhan yang sangat khusus dan mendesak, serta tetap dalam koridor hukum.
prajurit aktif harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan sipil.
mekanisme pengawasan oleh dpr, komnas ham, dan lembaga masyarakat sipil juga perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut rahasia pemandian aia baba menjaga pelestarian alam lima puluh kota 
baca juga:ekosistem tapir di pasaman barat terancam! mahasiswa universitas andalas tawarkan solusi jitu
lebih jauh, revisi terhadap uu tni dan uu asn (aparatur sipil negara) perlu dipertimbangkan untuk memberi kejelasan batasan dan kriteria bagi personel militer yang akan masuk ke dunia sipil.
hal ini penting untuk menghindari celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara politis.
kebijakan memperbolehkan militer aktif memasuki dunia sipil adalah pedang bermata dua.
di satu sisi, kebijakan ini mungkin menjanjikan efisiensi, ketegasan, dan kestabilan dalam birokrasi.
baca juga:mahasiswa universitas andalas bocorkan kunci swasembada pangan berkelanjutan di indonesia, apa aja ya?
baca juga:keanekaragaman hayati kabupaten kerinci, mahasiswa universitas andalas sebut warisan alam yang harus dijaga 
namun di sisi lain, kebijakan ini juga menyimpan potensi besar untuk menggerus demokrasi, melanggar konstitusi, dan menciptakan preseden militeristik yang sulit dikendalikan ke depan.
oleh karena itu, kebijakan ini harus diterapkan dengan sangat hati-hati, dalam koridor hukum dan demokrasi yang kuat, serta dengan pengawasan publik yang transparan.
indonesia harus tetap berpegang teguh pada uud 1945 dan prinsip supremasi sipil demi menjamin bahwa demokrasi tetap hidup dan berkembang sehat di tengah dinamika kebijakan nasional.