Ruang Hidup Kedua Banyak Orang, Mahasiswa Universitas Andalas Bedah Fenomena Hukum TikTok

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 03 May 2025 - 18:56

Artikel berjudul "Fenomena Hukum TikTok: Ketika Hukum Tertinggal dari Perkembangan Media Sosial" ini ditulis oleh Anugerah Raja Lintang, mahasiswa FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--internet

Artikel berjudul "Fenomena Hukum TikTok: Ketika Hukum Tertinggal dari Perkembangan Media Sosial" ini ditulis oleh Anugerah Raja Lintang, mahasiswa FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

KORANPALPRES.COM - Di era digital seperti sekarang ini, media sosial bukan sekadar ruang untuk berbagi informasi, tetapi sudah menjelma menjadi ruang hidup kedua bagi banyak orang.

TikTok, sebagai salah satu platform paling populer, telah melahirkan selebritas instan, memengaruhi opini publik, bahkan menggiring arah tren budaya pop.

Namun, di balik euforia itu, muncul satu pertanyaan krusial di mana posisi hukum dalam mengatur ruang maya yang terus berkembang ini?

Sayangnya, jawabannya sering kali mengecewakan hukum tertinggal jauh di belakang.

Fenomena TikTok menunjukkan bagaimana hukum kerap gagal menyesuaikan diri dengan kecepatan inovasi digital.

Misalnya, konten-konten prank yang membahayakan, penyebaran hoaks, hate speech, hingga eksploitasi anak, banyak beredar di platform ini.

Namun, tidak semuanya ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum.

Padahal, dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 sudah secara jelas mengatur soal penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.

Seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (1) tentang berita bohong yang merugikan konsumen.

ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok                            artikel berjudul "fenomena hukum tiktok: ketika hukum tertinggal dari perkembangan media sosial" ini ditulis oleh anugerah raja lintang, mahasiswa fisip, universitas andalas, padang, sumatera barat.
koranpalpres.com - di era digital seperti sekarang ini, media sosial bukan sekadar ruang untuk berbagi informasi, tetapi sudah menjelma menjadi ruang hidup kedua bagi banyak orang.
tiktok, sebagai salah satu platform paling populer, telah melahirkan selebritas instan, memengaruhi opini publik, bahkan menggiring arah tren budaya pop.
namun, di balik euforia itu, muncul satu pertanyaan krusial di mana posisi hukum dalam mengatur ruang maya yang terus berkembang ini?
baca juga:gegara konten tiktok, diduga sultan iskandar lakukan penganiayaan, ini kata akksi sumsel
baca juga:gegara video di tiktok, warga palembang dikeroyok oknum tokoh terpandang, ini kronologisnya
sayangnya, jawabannya sering kali mengecewakan hukum tertinggal jauh di belakang.
fenomena tiktok menunjukkan bagaimana hukum kerap gagal menyesuaikan diri dengan kecepatan inovasi digital.
misalnya, konten-konten prank yang membahayakan, penyebaran hoaks, hate speech, hingga eksploitasi anak, banyak beredar di platform ini.
namun, tidak semuanya ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum.
baca juga:resep bebek bumbu hitam madura ala king abdi lagi panas di tiktok, bumbunya nendang, dramanya gak kalah pedes!
baca juga:karena hal ini instagram, facebook, tiktok, dan snapchat protes ke pemerintah australia
padahal, dalam konteks hukum positif indonesia, undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) no. 11 tahun 2008 jo. uu no. 19 tahun 2016 sudah secara jelas mengatur soal penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.
seperti tercantum dalam pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (1) tentang berita bohong yang merugikan konsumen.
namun, kenyataannya, implementasi hukum tersebut di ranah media sosial tidak selalu berjalan seimbang.
algoritma tiktok yang mendorong konten viral sering kali mengabaikan aspek etika dan hukum.
baca juga:ambil saldo dana rp605.000 dari tiktok sekarang, mumpung promo masih ada!
baca juga:cuma scroll video tiktok bisa klaim saldo dana rp500.000, begini caranya 
konten yang mengandung ujaran kebencian bisa menjadi viral hanya karena dianggap “menarik” atau “menghibur”.
padahal substansinya jelas-jelas melanggar hukum.
sayangnya, aparat penegak hukum baru bertindak setelah terjadi kehebohan besar di masyarakat.
hukum kita lebih bersifat reaktif daripada proaktif bertindak setelah masalah terjadi, bukan mencegahnya sejak awal.
baca juga:viral di tiktok! lagu 'teruntuk mia' yang dinyanyikan muhammad rizki n hiasi setiap cerita cinta dan hujan
baca juga:klaim saldo dana rp600.000 di hari valentine via tiktok, simak caranya di sini
tidak hanya itu, perlindungan terhadap anak sebagai pengguna maupun objek konten pun masih sangat lemah.
banyak anak di bawah umur yang menjadi viral tanpa perlindungan hukum yang memadai.
pasal 29 undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam media massa atau media elektronik.
namun dalam praktiknya, konten eksploitasi anak terus bermunculan, karena tidak ada mekanisme penyaringan yang efektif, baik dari pihak platform maupun pemerintah.
baca juga:modal tiduran, begini cara menghasilkan saldo dana dari tiktok, pemula merapat!
baca juga:segarnya pol! resep asinan kiamboy viral di tiktok, rasanya nikmat bikin nagih
fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum di indonesia belum memiliki "sensor otomatis" yang mampu menyesuaikan kecepatan laju perkembangan media sosial.
sistem hukum kita terlalu lamban merespons, sedangkan teknologi terus melaju tanpa henti.
bahkan ketika regulasi baru coba disusun, platform digital seperti tiktok sudah lebih dulu berubah bentuk dan cara mainnya.
sudah saatnya kita mendorong hadirnya hukum yang adaptif dan visioner hukum yang tidak hanya mengatur masa kini, tapi juga bersiap menghadapi tantangan masa depan.
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
dibutuhkan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap kuat, yang bisa mengimbangi perkembangan media sosial, bukan sekadar mengejarnya.
ini bisa dimulai dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku industri digital, agar lahir kebijakan yang kontekstual dan responsif.
kita juga harus mulai menggeser cara pandang terhadap media sosial, dari yang semula hanya hiburan, menjadi ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum.
setiap unggahan adalah tindakan hukum, dan setiap interaksi digital bisa berimplikasi nyata.
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
edukasi digital dan literasi hukum harus dimasukkan dalam kurikulum sejak dini, agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi juga pengguna yang sadar hukum.
tiktok hanyalah satu contoh dari banyak platform yang menantang batas-batas hukum tradisional.
jika hukum terus tertinggal, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan kekacauan digital yang lebih besar di masa depan.
maka, pertanyaannya sekarang adalah apakah hukum akan terus mengejar dari belakang, atau mulai berlari bersama teknologi?