PR Besar Belum Kunjung Tuntas, ini Kata Mahasiswa Universitas Andalas tentang Konsistensi Hukum Indonesia

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 03 May 2025 - 22:59

Artikel berjudul "Konsistensi Hukum Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan" ditulis oleh Amaliah Firman, mahasiswa Universitas Andalas Sumatera Barat.--freepik

Artikel berjudul "Konsistensi Hukum Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan" ditulis oleh Amaliah Firman, mahasiswa Universitas Andalas dari Departemen Ilmu Politik.

KORANPALPRES.COM - Dalam negara hukum seperti Indonesia, konsistensi adalah kunci.

Ia menjadi fondasi yang memastikan keadilan ditegakkan, kepastian hukum terpelihara, dan kepercayaan publik terjaga.

Namun, dalam praktiknya, konsistensi hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum kunjung tuntas.

Kasus-kasus yang mencuat ke publik memperlihatkan bagaimana penerapan hukum kadang berjalan timpang, bahkan bertolak belakang.

Ini bukan hanya soal putusan yang berbeda, tetapi lebih dalam: soal keadilan yang terasa jauh dari cita-citanya.

Wajah Konsistensi Hukum Kita

Perbedaan perlakuan hukum terhadap kasus korupsi adalah contoh paling nyata.

BACA JUGA:Tidak Adilnya Hukum di Indonesia

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang terbukti menerima suap terkait bantuan sosial COVID-19 senilai Rp32,4 miliar, hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Bandingkan dengan kasus korupsi berskala lebih kecil yang menjerat eks Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, yang dihukum 4 tahun penjara.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang standar apa yang sesungguhnya digunakan dalam menilai berat ringannya hukuman korupsi di negeri ini.

pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia                            artikel berjudul "konsistensi hukum indonesia: antara harapan dan kenyataan" ditulis oleh amaliah firman, mahasiswa universitas andalas dari departemen ilmu politik.
koranpalpres.com - dalam negara hukum seperti indonesia, konsistensi adalah kunci.
ia menjadi fondasi yang memastikan keadilan ditegakkan, kepastian hukum terpelihara, dan kepercayaan publik terjaga.
namun, dalam praktiknya, konsistensi hukum di indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum kunjung tuntas.
baca juga:mahasiswa fisip unand beberkan penyebab problematika penegakan hukum di indonesia, ternyata karena ini!
baca juga:hukum di indonesia tumpul ke koruptor, tajam ke rakyat miskin, apa benar hukum bisa dibeli?
kasus-kasus yang mencuat ke publik memperlihatkan bagaimana penerapan hukum kadang berjalan timpang, bahkan bertolak belakang.
ini bukan hanya soal putusan yang berbeda, tetapi lebih dalam: soal keadilan yang terasa jauh dari cita-citanya.
wajah konsistensi hukum kita
perbedaan perlakuan hukum terhadap kasus korupsi adalah contoh paling nyata.
baca juga:peran penegak hukum di indonesia bagi sistem hukum negara, apakah tugas penegak hukum sudah terlaksana?
baca juga:tidak adilnya hukum di indonesia
mantan menteri sosial juliari batubara, yang terbukti menerima suap terkait bantuan sosial covid-19 senilai rp32,4 miliar, hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.
bandingkan dengan kasus korupsi berskala lebih kecil yang menjerat eks bupati probolinggo, puput tantriana sari, yang dihukum 4 tahun penjara.
perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang standar apa yang sesungguhnya digunakan dalam menilai berat ringannya hukuman korupsi di negeri ini.
sementara itu, "pasal karet" seperti yang termuat dalam uu ite terus menjadi alat yang menimbulkan ketidakpastian.
baca juga:apakah sistem hukum di indonesia sudah benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah di indonesia?
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
kasus baiq nuril di lombok, yang dihukum karena membela diri dari pelecehan, menunjukkan bagaimana hukum kadang justru memberatkan korban.
di sisi lain, kasus-kasus ujaran kebencian atau penyebaran hoaks yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu sering kali lenyap tanpa kejelasan penegakan.
situasi ini menimbulkan kesan bahwa hukum tidak sepenuhnya berpihak pada keadilan, melainkan mudah ditarik ke arah kepentingan tertentu.
konsistensi penerapan hukum, yang semestinya menjadi tiang penyangga keadilan, terasa lemah dan mudah dibengkokkan.
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
revisi terhadap undang-undang strategis pun tak luput dari kritik.
revisi uu kpk pada 2019, yang melemahkan independensi lembaga antikorupsi, disinyalir berkontribusi terhadap merosotnya jumlah operasi tangkap tangan (ott) — dari 21 ott pada 2018 menjadi hanya 7 ott pada 2023 menurut catatan resmi kpk.
lebih jauh, pengesahan uu cipta kerja melalui metode omnibus law yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi, memperlihatkan bahwa ketergesa-gesaan dalam legislasi bisa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.
revisi undang-undang yang tampak lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek ketimbang keadilan substantif ini jelas bertentangan dengan semangat negara hukum.
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
ia memperburuk ketidakpastian, memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. konsekuensi dari inkonsistensi hukum tidak bisa diremehkan.
survei indikator politik indonesia (2023) menunjukkan bahwa 61 persen masyarakat menilai penegakan hukum di indonesia masih diskriminatif dan tidak konsisten.
dampaknya bukan hanya pada kepercayaan publik, tetapi juga pada dunia usaha yang membutuhkan kepastian untuk berinvestasi.
dalam konteks global, ketidakpastian hukum membuat indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga yang sistem hukumnya lebih stabil dan transparan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
lebih buruk lagi, ketidakpastian hukum memperlebar jurang ketidakadilan sosial: mereka yang kuat secara ekonomi atau politik bisa memanipulasi hukum, sementara masyarakat kecil tetap rentan dikriminalisasi.
di tingkat daerah, termasuk di sumatera barat, konsistensi hukum menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan iklim investasi.
sengketa agraria, konflik adat, hingga masalah perizinan usaha kecil sering kali menunjukkan bagaimana ketidakpastian hukum bisa menjadi hambatan nyata.
tanah ulayat yang belum tersertifikasi dengan jelas, misalnya, kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dan korporasi.
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
bila hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan berpihak pada keadilan substantif, maka bukan hanya rasa keadilan masyarakat yang terganggu, tetapi juga potensi pertumbuhan ekonomi daerah akan terhambat.
apa yang harus dilakukan?
pertama, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas.
pasal-pasal karet harus dihapus atau diperjelas agar tidak multitafsir.
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
kedua, independensi lembaga peradilan harus dijaga tanpa kompromi.
hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum harus benar-benar bebas dari intervensi politik.
ketiga, masyarakat sipil dan media perlu terus memainkan peran sebagai penjaga konsistensi hukum, dengan mengawasi, mengkritisi, dan mendesak reformasi yang nyata.
terakhir, pendidikan hukum berbasis hak asasi manusia harus diperkuat, membentuk budaya hukum yang adil dan berpihak kepada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
konsistensi hukum bukan sekadar kebutuhan akademik atau teknis.
ia adalah nyawa dari keadilan itu sendiri.
tanpa konsistensi, hukum kehilangan maknanya.
tanpa konsistensi, keadilan hanya akan menjadi mimpi di atas kertas.
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
indonesia harus berani menempuh jalan panjang ini.
karena hanya dengan hukum yang konsisten dan adil, kita bisa membangun masyarakat yang benar-benar beradab, sejahtera, dan bermartabat.