Suara Mahasiswa Universitas Andalas! Korupsi Gerogoti Sistem Peradilan Bikin Hukum Tajam ke Bawah

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 06 May 2025 - 16:00

Artikel berjudul "Korupsi Dalam Sistem Peradilan: Benarkah Hukum Masih Tajam ke Bawah?" ini ditulis oleh Mhd.Wildan Ats'Tsauri, mahasiswa FISIP Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. --kolase koranpalpres.com

Artikel berjudul "Korupsi Dalam Sistem Peradilan: Benarkah Hukum Masih Tajam ke Bawah?" ini ditulis oleh Mhd.Wildan Ats'Tsauri, mahasiswa FISIP Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

KORANPALPRES.COM - Kalau kita bicara tentang hukum di Indonesia, ada satu pertanyaan yang sering muncul di telinga sampai sekarang: Kenapa hukum di Indonesia itu terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?

Ini bukan cuma pepatah atau sindiran, tapi realitanya yang banyak orang lihat di depan mata.

Di negara manapun, hukum dianggap sebagai pilar utama dalam penegakan keadilan dan hak asasi manusia.

Namun, dalam banyak kasus, hukum yang seharusnya tajam ke atas, justru terasa tumpul dan tidak berfungsi dengan baik.

Jadinya muncul rasa kecewa dan malu yang mengakar dalam hati masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Masyarakat merasa keadilan seperti sulit ditemukan, apalagi ketika sudah menyangkut dengan namanya korupsi.

Korupsi dalam Sistem Peradilan

Kasus-kasus korupsi diperadilan dari tahun ke tahun, bikin kepercayaan publik makin turun.

Sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, para hakim, jaksa, dan aparat peradilan lainnya memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memutuskan nasib seseorang.

Namun, tidak sedikit kasus di mana proses peradilan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

suara mahasiswa universitas andalas! korupsi gerogoti sistem peradilan bikin hukum tajam ke bawah                            artikel berjudul "korupsi dalam sistem peradilan: benarkah hukum masih tajam ke bawah?" ini ditulis oleh mhd.wildan ats'tsauri, mahasiswa fisip universitas andalas, padang, sumatera barat. 
koranpalpres.com - kalau kita bicara tentang hukum di indonesia, ada satu pertanyaan yang sering muncul di telinga sampai sekarang: kenapa hukum di indonesia itu terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?
ini bukan cuma pepatah atau sindiran, tapi realitanya yang banyak orang lihat di depan mata.
di negara manapun, hukum dianggap sebagai pilar utama dalam penegakan keadilan dan hak asasi manusia.
baca juga:pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
namun, dalam banyak kasus, hukum yang seharusnya tajam ke atas, justru terasa tumpul dan tidak berfungsi dengan baik.
jadinya muncul rasa kecewa dan malu yang mengakar dalam hati masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di indonesia saat ini.
masyarakat merasa keadilan seperti sulit ditemukan, apalagi ketika sudah menyangkut dengan namanya korupsi.
korupsi dalam sistem peradilan
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
kasus-kasus korupsi diperadilan dari tahun ke tahun, bikin kepercayaan publik makin turun.
sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, para hakim, jaksa, dan aparat peradilan lainnya memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memutuskan nasib seseorang.
namun, tidak sedikit kasus di mana proses peradilan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
seperti praktik korupsi yang pernah terjadi tentang hakim yang menerima suap, jaksa yang "main mata", hingga kolusi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kasus hukum.
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
padahal, mereka ini adalah aktor penting dalam penegakan hukum.
tetapi malah sebaliknya, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru menjadi bagian dari masalah.
maka runtuh sudah pondasi kepercayaan publik terhadap peradilan hukum. 
salah satu contoh nyata adalah operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap para oknum aparat penegak hukum.
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
meski sudah berulang-ulang kali terjadi, efek jera yang diberikan seolah tak terasa.
bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran bahwa upaya pemberantasan korupsi belakangan ini makin melemah.
terutama setelah revisi uu kpk yang dinilai justru membatasi kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
korupsi ini juga merusak integritas lembaga peradilan dan merendahkan kualitas keputusan-keputusan hukum.
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
dalam sistem yang ideal, seharusnya setiap keputusan hukum diambil berdasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
namun, kenyataannya banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
dan pada akhirnya menciptakan ketidakadilan yang sangat merugikan pihak-pihak yang lemah atau tidak memiliki akses yang cukup untuk "membeli" keadilan.
hukum tajam ke bawah: apa artinya?
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
ungkapan "hukum tajam ke bawah" merujuk pada gagasan bahwa hukum sering kali diterapkan dengan lebih tegas atau berat kepada orang-orang dari kalangan bawah.
sementara kalangan atas atau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan sering kali mendapatkan perlakuan istimewa atau bahkan lepas dari jeratan hukum.
ini bisa membuktikan bahwa ketidakadila  sangat terasa dalam penerapan hukum. 
bisa kita lihat, terkadang seseorang yang tidak memiliki cukup uang atau koneksi sering kali harus melalui proses hukum yang panjang, berbelit-belit, dan penuh biaya, bahkan untuk kasus-kasus sepele.
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
tetapi jika orang itu memiliki kekuasaan atau kekayaan, mereka cenderung dapat "membeli" keputusan sehingga bisa menguntungkan atau memperlambat proses hukum agar mereka terhindar dari hukuman.
perbandingan yang timpang ini membuat publik makin pesimis terhadap keberpihakan hukum saat ini.
realitas korupsi dalam praktik peradilan
korupsi dalam sistem peradilan sangat erat kaitannya dengan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
mereka yang memiliki akses seperti uang dan koneksi politik, sering kali dapat memanipulasi proses hukum untuk keuntungan mereka sendiri.
hal ini membuat hukum lebih banyak berpihak kepada mereka yang kaya dan berkuasa.
di sisi lain, mereka yang minim akses, baik itu karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau ketidakmampuan untuk membayar biaya pengacara, sering kali menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak ini.
sebagai contoh dari fenomena ini dapat kita temukan dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar yang terjerat dalam kasus korupsi.
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
meskipun bukti-bukti sudah sangat kuat, proses hukumnya terkadang berjalan lambat atau tidak sesuai dengan harapan publik.
kasus-kasus ini juga sering dihentikan secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas.
sebaliknya, mereka yang berasal dari kalangan bawah atau rakyat kecil yang terlibat dalam kasus hukum.
kemungkinan besar akan mendapat hukuman yang lebih berat, bahkan jika mereka tidak memiliki niat jahat atau kesalahan besar sekalipun.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut ada pangan lokal yang terlupakan di sumatera barat, coba tebak!
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut rahasia pemandian aia baba menjaga pelestarian alam lima puluh kota 
sistem peradilan juga tidak memberikan mereka ruang untuk membela diri dengan baik karena keterbatasan dana dan akses tersebut.
penutup 
permasalahan utama ada pada sistem hukum yang masih rentan dan penuh celah disusupi kepentingan.
ditambah lagi dengan minimnya pengawasan dan hukuman yang tidak tegas buat para pelaku korupsi, terutama mereka yang punya kekuasaan atau uang.
baca juga:ekosistem tapir di pasaman barat terancam! mahasiswa universitas andalas tawarkan solusi jitu
baca juga:mahasiswa universitas andalas bocorkan kunci swasembada pangan berkelanjutan di indonesia, apa aja ya?
penegakan hukum menjadi tidak imparsial karena bisa "diatur" melalui jalur belakang.
untuk memperbaiki situasi ini, reformasi hukum semestinya tidak boleh cuma jadi wacana saja.
harus ada tindakan nyata, perlu pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap proses peradilannya.
sehingga publik bisa menilai bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
baca juga:apakah indonesia sudah aman dari korupsi? ini kata mahasiswa universitas andalas
baca juga:mahasiswa universitas andalas dukung pemberantasan korupsi untuk mencapai indonesia emas 2045
jadi, sudah saatnya kita bertanya dengan serius: apakah kita rela terus hidup dalam sistem hukum yang diskriminatif?
ataukah kita siap menuntut untuk perubahan yang nyata?
karena selama sistemnya tidak diperbaiki dan hukumnya masih terus tajam ke bawah, maka keadilan di negeri ini cuma jadi mimpi buat banyak orang.
sebuah pepatah mengatakan “as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty” (sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka).