3 Dimensi Hukum Agraria di Indonesia, ini Pendapat Cerdas Mahasiswa Universitas Andalas

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 06 May 2025 - 19:14

Artikel berjudul "Hukum Agraria di Indonesia: Antara Harapan, Konflik, dan Kemanusiaan" ini ditulis oleh Muhammad Shevarrel Al Ghifari, mahasiswa FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. --freepik

Artikel berjudul "Hukum Agraria di Indonesia: Antara Harapan, Konflik, dan Kemanusiaan" ini ditulis oleh Muhammad Shevarrel Al Ghifari, mahasiswa FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

KORANPALPRES.COM - Tanah bukan sekadar sebidang lahan kosong bagi banyak orang di Indonesia.

Bagi petani dan masyarakat adat, tanah adalah sumber penghidupan, tempat bernaung, dan bagian dari identitas yang melekat dalam kehidupan mereka selama berabad-abad.

Tanah juga menyimpan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang tidak bisa diukur dengan uang.

Namun, ironisnya, hukum agraria yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat atas tanah ini sering kali justru menjadi sumber konflik dan ketidakadilan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dibuat dengan niat mulia: memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia atas tanah yang mereka miliki atau kuasai.

Namun, setelah lebih dari enam dekade, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan mulia itu belum sepenuhnya tercapai.

Konflik agraria masih terus mewarnai berbagai daerah di Indonesia, bahkan dalam beberapa kasus, konflik tersebut berujung pada kekerasan dan penderitaan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut.

Kasus Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat: Sebuah Gambaran Nyata

Salah satu contoh nyata yang sering muncul adalah konflik tanah ulayat masyarakat adat di Sumatera Barat.

Masyarakat adat di sana telah lama memegang tanah secara turun-temurun, dengan aturan adat yang mengatur siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

3 dimensi hukum agraria di indonesia, ini pendapat cerdas mahasiswa universitas andalas                            artikel berjudul "hukum agraria di indonesia: antara harapan, konflik, dan kemanusiaan" ini ditulis oleh muhammad shevarrel al ghifari, mahasiswa fisip, universitas andalas, padang, sumatera barat. 
koranpalpres.com - tanah bukan sekadar sebidang lahan kosong bagi banyak orang di indonesia.
bagi petani dan masyarakat adat, tanah adalah sumber penghidupan, tempat bernaung, dan bagian dari identitas yang melekat dalam kehidupan mereka selama berabad-abad.
tanah juga menyimpan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang tidak bisa diukur dengan uang.
baca juga:mahasiswa universitas andalas prihatin, wni jadi korban jaringan gelap perdagangan ginjal di kamboja
baca juga:suara mahasiswa universitas andalas! korupsi gerogoti sistem peradilan bikin hukum tajam ke bawah
namun, ironisnya, hukum agraria yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat atas tanah ini sering kali justru menjadi sumber konflik dan ketidakadilan.
undang-undang pokok agraria (uupa) no. 5 tahun 1960 dibuat dengan niat mulia: memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia atas tanah yang mereka miliki atau kuasai.
namun, setelah lebih dari enam dekade, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan mulia itu belum sepenuhnya tercapai.
konflik agraria masih terus mewarnai berbagai daerah di indonesia, bahkan dalam beberapa kasus, konflik tersebut berujung pada kekerasan dan penderitaan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut.
baca juga:pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
kasus sengketa tanah ulayat di sumatera barat: sebuah gambaran nyata
salah satu contoh nyata yang sering muncul adalah konflik tanah ulayat masyarakat adat di sumatera barat.
masyarakat adat di sana telah lama memegang tanah secara turun-temurun, dengan aturan adat yang mengatur siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.
namun, ketika pemerintah atau perusahaan datang dengan proyek pembangunan besar seperti jalan tol, tanah yang selama ini menjadi milik adat seringkali diambil alih tanpa proses yang adil dan tanpa melibatkan masyarakat secara penuh.
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
bagi masyarakat adat, kehilangan tanah bukan hanya soal kehilangan lahan fisik, tapi juga kehilangan sumber penghidupan, tempat bernaung, dan yang paling penting, kehilangan identitas budaya mereka.
tanah bagi mereka adalah bagian dari sejarah keluarga dan komunitas, warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.
ketika tanah itu diambil alih tanpa persetujuan yang jelas dan tanpa kompensasi yang layak, mereka merasa dihancurkan bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosional dan spiritual.
dampak sosial dan kemanusiaan dari konflik agraria
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
konflik agraria tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tapi juga menimbulkan luka sosial yang mendalam.
tidak sedikit masyarakat adat yang berjuang mempertahankan haknya atas tanah justru menghadapi intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan kekerasan.
mereka yang seharusnya dilindungi oleh hukum malah menjadi korban.
data dari komnas ham menunjukkan ribuan kasus konflik agraria setiap tahun, dan sebagian besar melibatkan masyarakat adat yang rentan.
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan.
ketika masyarakat yang seharusnya menjadi subjek hukum dan penerima keadilan justru menjadi objek kekerasan dan penindasan, maka hukum agraria kehilangan maknanya sebagai alat keadilan sosial.
konflik ini juga memicu ketegangan sosial yang berkelanjutan, memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dan pelaku usaha.
mengapa hukum agraria belum berjalan dengan baik?
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
salah satu penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara hukum agraria nasional dengan hukum adat yang selama ini menjadi pegangan masyarakat adat.
uupa memang mengakui keberadaan hak ulayat, tapi dalam praktiknya hak tersebut sulit diakomodasi secara formal dalam sistem pendaftaran tanah nasional.
akibatnya, tanah adat sering tidak tercatat secara resmi, sehingga mudah diambil alih oleh pihak lain yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi lebih besar.
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
selain itu, penegakan hukum yang lemah dan birokrasi yang rumit juga menjadi kendala.
banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka, sehingga sulit untuk memperjuangkan tanahnya secara hukum.
di sisi lain, perusahaan dan pemerintah kadang lebih mengutamakan kepentingan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan.
opini: perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan adil
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
menurut saya, hukum agraria di indonesia harus diperkuat dan direformasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
pemerintah perlu benar-benar mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah secara historis dan kultural.
pengakuan hak ulayat harus diintegrasikan secara nyata dalam sistem hukum nasional, sehingga tidak lagi menjadi hak yang “abstrak” dan mudah diabaikan.
penyelesaian sengketa agraria juga harus dilakukan secara adil, transparan, dan partisipatif.
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
masyarakat adat harus dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai objek yang diputuskan nasibnya.
dialog yang terbuka dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya adalah kunci untuk mengurangi konflik dan membangun kepercayaan.
selain itu, edukasi tentang hukum agraria harus diperluas, tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga aparat penegak hukum dan pelaku usaha.
pemahaman yang baik akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat mencegah kesalahpahaman dan pelanggaran hukum yang sering terjadi.
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
kesimpulan: mewujudkan keadilan sosial melalui hukum agraria
hukum agraria bukan hanya soal aturan dan sertifikat tanah.
ia adalah instrumen penting untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia yang bergantung pada tanah tersebut.
jika hukum agraria bisa dijalankan dengan lebih manusiawi, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan ditegakkan secara adil.
baca juga:ekosistem tapir di pasaman barat terancam! mahasiswa universitas andalas tawarkan solusi jitu
baca juga:mahasiswa universitas andalas bocorkan kunci swasembada pangan berkelanjutan di indonesia, apa aja ya?
maka kita tidak hanya akan melihat pembangunan fisik yang maju, tetapi juga keadilan sosial yang sesungguhnya.
tanah adalah bagian dari kehidupan manusia, bukan sekadar aset ekonomi.
melindungi hak atas tanah berarti melindungi kehidupan, budaya, dan masa depan masyarakat.
oleh karena itu, hukum agraria harus menjadi alat yang mampu menjembatani kepentingan pembangunan dengan keadilan sosial, agar setiap orang, terutama yang paling rentan, bisa hidup dengan bermartabat dan sejahtera.
baca juga:mahasiswa universitas andalas ungkap strategi mengatasi permasalahan membuang sampah sembarangan di kampusnya
baca juga:apakah indonesia sudah aman dari korupsi? ini kata mahasiswa universitas andalas
semoga tulisan ini bisa memberikan gambaran yang lebih dekat dan menyentuh hati tentang pentingnya hukum agraria yang adil dan manusiawi di indonesia.