Mahasiswa Universitas Andalas Tunjuk Hidung Pelaku Penyebab Padamnya Lampu Lalu Lintas di Padang

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 08 May 2025 - 11:33

Artikel berjudul Pencurian Kabel Lalu Lintas di Padang: Tindakan Kriminal yang Mengancam Keselamatan Publik ditulis oleh Didi Rizky Putra, mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--penulis

KORANPALPRES.COM - Kondisi lalu lintas di Kota Padang kembali menjadi sorotan menyusul padamnya lampu lalu lintas di sejumlah titik strategis.

Salah satu penyebab utama dari kondisi tersebut adalah pencurian kabel yang menghubungkan sistem lampu lalu lintas.

Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi dan kini tengah menjadi perhatian pihak berwenang serta masyarakat luas karena dampaknya yang cukup signifikan terhadap keselamatan pengguna jalan.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Kota Padang, Ances mengungkapkan bahwa pemadaman lampu lalu lintas di beberapa simpang utama diakibatkan oleh aksi pencurian kabel oleh pihak tak bertanggung jawab.

Pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Kota Padang dan kini tengah menunggu hasil penyelidikan lanjutan.

Tindakan pencurian kabel ini bukan sekadar pelanggaran terhadap barang milik negara, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pelaku yang terbukti melanggar pasal ini dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda.

Namun, apabila objek yang dicuri merupakan bagian dari fasilitas publik atau milik pemerintah seperti kabel infrastruktur lampu lalu lintas, maka dapat dikenakan pemberatan hukuman.

mahasiswa universitas andalas tunjuk hidung pelaku penyebab padamnya lampu lalu lintas di padang                             artikel berjudul pencurian kabel lalu lintas di padang: tindakan kriminal yang mengancam keselamatan publik ditulis oleh didi rizky putra, mahasiswa prodi ilmu politik universitas andalas, padang, sumatera barat.
koranpalpres.com - kondisi lalu lintas di kota padang kembali menjadi sorotan menyusul padamnya lampu lalu lintas di sejumlah titik strategis.
salah satu penyebab utama dari kondisi tersebut adalah pencurian kabel yang menghubungkan sistem lampu lalu lintas.
peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi dan kini tengah menjadi perhatian pihak berwenang serta masyarakat luas karena dampaknya yang cukup signifikan terhadap keselamatan pengguna jalan.
baca juga:mahasiswa universitas andalas klaim sistem musyawarah dalam adat minangkabau cocok jadi modal sosial politik
baca juga:3 dimensi hukum agraria di indonesia, ini pendapat cerdas mahasiswa universitas andalas
kepala bidang perhubungan darat kota padang, ances mengungkapkan bahwa pemadaman lampu lalu lintas di beberapa simpang utama diakibatkan oleh aksi pencurian kabel oleh pihak tak bertanggung jawab.
pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian resor kota padang dan kini tengah menunggu hasil penyelidikan lanjutan.
tindakan pencurian kabel ini bukan sekadar pelanggaran terhadap barang milik negara, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
berdasarkan pasal 362 kuhp, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
baca juga:mahasiswa universitas andalas prihatin, wni jadi korban jaringan gelap perdagangan ginjal di kamboja
baca juga:suara mahasiswa universitas andalas! korupsi gerogoti sistem peradilan bikin hukum tajam ke bawah
pelaku yang terbukti melanggar pasal ini dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda.
namun, apabila objek yang dicuri merupakan bagian dari fasilitas publik atau milik pemerintah seperti kabel infrastruktur lampu lalu lintas, maka dapat dikenakan pemberatan hukuman.
berdasarkan pasal 363 kuhp, pencurian dengan pemberatan mencakup tindak pencurian yang dilakukan di malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan terhadap barang yang digunakan untuk kepentingan umum.
dalam konteks ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara hingga tujuh tahun.
baca juga:pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
pihak dinas perhubungan mencatat bahwa insiden pencurian kabel ini telah terjadi beberapa kali dalam dua tahun terakhir.
salah satu insiden sebelumnya terjadi di kawasan jalan sawahan jalan wahidin pada tahun 2024.
dalam kejadian tersebut, pelaku diketahui mengambil kabel tembaga dari jalur bawah tanah yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke sistem lampu lalu lintas.
laporan kepada pihak kepolisian telah dilakukan, namun upaya pencegahan masih menghadapi tantangan besar.
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
upaya preventif telah dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk pemasangan pelindung kabel dan penguatan kotak kontrol di titik-titik yang dianggap rawan.
meski demikian, tindakan pelaku yang dinilai profesional dan dilakukan pada waktu-waktu lengang tetap berhasil merusak sistem.
hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan serta kerjasama masyarakat dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan.
jika ditinjau dari perspektif hukum pidana lainnya, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal 406 kuhp tentang perusakan barang milik umum.
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang, dapat dipidana dengan penjara maksimal dua tahun 8 bulan.
jika perusakan dilakukan terhadap barang yang digunakan untuk pelayanan publik atau milik pemerintah, pidananya dapat diperberat.
selain itu, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk sabotase terhadap infrastruktur publik.
apabila ditemukan unsur kesengajaan untuk mengacaukan ketertiban umum, maka pelaku bisa dikenakan pasal tambahan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan dan ketertiban umum.
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
dalam situasi tertentu, bisa saja diterapkan pasal 192 kuhp, yang menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja mengganggu jalannya lalu lintas atau penerangan umum, dapat dikenai sanksi pidana.
akibat padamnya lampu lalu lintas, masyarakat pengguna jalan, khususnya di kawasan simpang khatib sulaiman hingga rasuna said, mengeluhkan kondisi lalu lintas yang kacau dan membahayakan.
seorang pengguna jalan bernama nofrialdi (27), dalam unggahan akun instagram @infopadang_, menyatakan bahwa absennya petugas lalu lintas di lokasi saat lampu padam menambah kekacauan.
ia juga menyayangkan bahwa petugas sering kali hanya hadir saat lampu menyala untuk keperluan razia, tetapi tidak saat dibutuhkan untuk mengatur arus lalu lintas dalam kondisi darurat.
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
baca juga:mahasiswa universitas andalas sindir lemahnya hukum di indonesia dalam menjerat koruptor, nah loh?
“malah masyarakat biasa yang sukarela membantu agar tidak semakin kacau,” ujarnya.
dari sudut pandang hukum administrasi pemerintahan, padamnya lampu lalu lintas juga mencerminkan adanya gangguan terhadap pelayanan publik yang dapat berdampak luas.
pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman bagi warganya, termasuk melalui sistem lalu lintas yang tertib dan fungsional.
oleh karena itu, kasus pencurian kabel ini menuntut respons cepat dari aparat penegak hukum untuk memastikan tidak terulang di masa mendatang.
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting.
pemerintah menghimbau warga untuk segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar kotak kontrol atau jaringan kabel lampu lalu lintas.
keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial (social control) sangat krusial dalam mencegah tindakan kejahatan yang merugikan kepentingan bersama.
selain aspek hukum pidana, tindakan ini juga berdampak pada potensi gugatan hukum secara perdata jika terjadi kecelakaan akibat lampu lalu lintas yang tidak berfungsi.
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
apabila korban kecelakaan dapat membuktikan bahwa kelalaian dalam pemeliharaan fasilitas publik menyebabkan kerugian, maka pemerintah atau pihak pengelola dapat dikenai tuntutan berdasarkan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
dalam hal ini, sangat penting bagi pemerintah daerah dan aparat hukum untuk membentuk sistem penanganan terpadu yang tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan kerusakan fasilitas umum.
ini bisa dilakukan melalui sistem patroli terjadwal, pengawasan cctv, hingga melibatkan teknologi berbasis sensor untuk mendeteksi gangguan kabel secara real time.
ke depannya, kasus ini menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengamanan infrastruktur publik serta sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga fasilitas umum dari tangan-tangan jahil.
baca juga:sosialisasikan hakordia, mahasiswa universitas andalas ulas integritas pilar utama dalam melawan korupsi
baca juga:mahasiswa universitas andalas ungkap strategi mengatasi permasalahan membuang sampah sembarangan di kampusnya
perlindungan terhadap infrastruktur publik bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa.