LAHAT, KORANPALPRES.COM  - Tudingan yang dialamatkan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Kurung, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat terhadap kualitas pekerjaan akses jalan usaha tani (JUT) di areal persawahan, diduga mangkrak pada 2024 kini terjawab sudah.

"Bukan mangkrak akan tetapi ketika masih tahap pengerjaan pada tahun anggaran 2024, bertepatan dengan musim penghujan sehingga debit air meninggi sehingga membuat hamparan sirtu tersapu oleh aliran air dari Sungai Pangi," kata Kepala Desa (Kades), Antoni, Jumat 9 Mei 2025.

Untuk panjang JUT itu sendiri mencapai 159 meter, bukan 300 meter seperti yang dituangkan. Nah, pada saat musim penghujan seluruh aktifitas pekerjaan dihentikan sementara waktu.

"Mengingat sawah ketika itu belum masuk bercocok tanam, dan air cukup tinggi maka alat yang membawa material tidak dapat masuk, belum lagi aksesnya terendam volume Sungai Pangi, memang tidak berjauhan dari sumber air," papar dirinya.

BACA JUGA:Sambut Bulan Puasa, Ini yang Dilakukan Pemdes Tanjung Kurung Lahat di Desa

BACA JUGA:Pemdes Tanjung Kurung Lahat Gelar Selamatan Tiga Kegiatan Sekaligus, Apa Saja Itu

Kini, sambung dia, sudah tiga hari ini akses JUT baik dengan kondisi rusak dan bagus, telah diperbaiki secara bergotong royong agar petani dapat beraktifitas dengan baik.

"Dapat dilihat sendiri material kini sudah bisa masuk, dan diangkut menggunakan sepeda motor dari awal hingga ujung infrastruktur," terang Antoni.

Bahkan, masih ucapnya, JUT dengan kondisi tersapu bersih oleh aliran sungai tidak satupun yang luput dari pandangan, agar masyarakat hendak ke sawah menjadi nyaman membawa sepeda motor mereka.

"Dengan adanya fisik tersebut membantu penduduk desa yang mayoritas sebagai petani, dan saya secara pribadi sangat memperhatikan kualitas pengerjaan dan semuanya sesuai spesifikasi," paparnya.

BACA JUGA:Musdes 2025 Pemdes Tanjung Kurung Lahat Hasilkan 14 Item, Apa Saja Itu

BACA JUGA:Tekan Penyebaran Polio, Pemdes Tanjung Kurung Lahat bersama Nakes PKM Nanjungan Lakukan Ini

Bahkan, sebelum sudah dilakukan monitoring dan evaluasi baik dari pihak Kecamatan serta Inspektorat, terhadap kualitas maupun kuantitas pembangunan fisik.

"Disebabkan pada 2025 ini tidak diperbolehkan lagi anggaran 20 persen ketahanan pangan dibangunkan ke fisik, oleh karena itulah kita bergerak cepat menuntaskannya sehingga tidak menjadi temuan," sebut Antoni.