Terungkapnya Suap Kasus CPO, Mahasiswa Universitas Andalas Sindir Hukum di Indonesia Masih Rapuh?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 10 May 2025 - 10:12

Artikel berjudul "Terungkapnya Suap dalam Kasus CPO: Apa yang Membuat Hukum Kita Masih Rapuh?" ditulis oleh Muthia Salbina, mahasiswa FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--kolase koranpalpres.com

Artikel berjudul "Terungkapnya Suap dalam Kasus CPO: Apa yang Membuat Hukum Kita Masih Rapuh?" ditulis oleh Muthia Salbina, mahasiswa FISIP, Universitas Andalas.

KORANPALPRES.COM - Kasus dugaan suap yang menyeret Wilmar Group dan sejumlah oknum aparat penegak hukum memperlihatkan kembali betapa rapuhnya sistem peradilan di Indonesia ketika berhadapan dengan kekuatan uang dan kuasa.

Ini bukan kasus pertama, tapi yang membuatnya serupa adalah bagaimana pola yang sama terus berulang, seolah-olah sistem kita tidak pernah belajar dari kegagalan masa lalu.

Kronologi kasusnya cukup terlihat.

Pada April 2025, Kejaksaan Agung menetapkan satu pegawai Wilmar sebagai tersangka dalam kasus suap untuk mempengaruhi vonis bebas dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO) pada tahun 2022.

Uang yang disebut dalam proses penyidikan mencapai Rp60 miliar, jumlah yang cukup besar untuk membayar banyak hal, termasuk integritas hukum itu sendiri.

Dana ini diduga mengalir ke sejumlah hakim dan pengacara agar tiga perusahaan besar Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau Group terlepas dari jeratan hukum terkait kelangkaan minyak goreng.

Dalam vonis 2022, ketiganya dinyatakan tidak bersalah.

Kini, ketika terbongkar bahwa ada dugaan uang suap di balik putusan itu, publik punya hak untuk marah.

Pertanyaannya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi dalam sistem hukum yang katanya menjunjung tinggi prinsip keadilan?

terungkapnya suap kasus cpo, mahasiswa universitas andalas sindir hukum di indonesia masih rapuh?                            artikel berjudul "terungkapnya suap dalam kasus cpo: apa yang membuat hukum kita masih rapuh?" ditulis oleh muthia salbina, mahasiswa fisip, universitas andalas.
koranpalpres.com - kasus dugaan suap yang menyeret wilmar group dan sejumlah oknum aparat penegak hukum memperlihatkan kembali betapa rapuhnya sistem peradilan di indonesia ketika berhadapan dengan kekuatan uang dan kuasa.
ini bukan kasus pertama, tapi yang membuatnya serupa adalah bagaimana pola yang sama terus berulang, seolah-olah sistem kita tidak pernah belajar dari kegagalan masa lalu.
kronologi kasusnya cukup terlihat.
baca juga:mahasiswa universitas andalas tunjuk hidung pelaku penyebab padamnya lampu lalu lintas di padang 
baca juga:mahasiswa universitas andalas klaim sistem musyawarah dalam adat minangkabau cocok jadi modal sosial politik
pada april 2025, kejaksaan agung menetapkan satu pegawai wilmar sebagai tersangka dalam kasus suap untuk mempengaruhi vonis bebas dalam perkara ekspor crude palm oil (cpo) pada tahun 2022.
uang yang disebut dalam proses penyidikan mencapai rp60 miliar, jumlah yang cukup besar untuk membayar banyak hal, termasuk integritas hukum itu sendiri.
dana ini diduga mengalir ke sejumlah hakim dan pengacara agar tiga perusahaan besar wilmar, musim mas, dan permata hijau group terlepas dari jeratan hukum terkait kelangkaan minyak goreng.
dalam vonis 2022, ketiganya dinyatakan tidak bersalah.
baca juga:3 dimensi hukum agraria di indonesia, ini pendapat cerdas mahasiswa universitas andalas
baca juga:mahasiswa universitas andalas prihatin, wni jadi korban jaringan gelap perdagangan ginjal di kamboja
kini, ketika terbongkar bahwa ada dugaan uang suap di balik putusan itu, publik punya hak untuk marah.
pertanyaannya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi dalam sistem hukum yang katanya menjunjung tinggi prinsip keadilan?
jawaban paling jujur adalah karena kita masih punya sistem pengawasan yang lemah dan mudah disusupi kepentingan.
komisi yudisial, mahkamah agung, dan lembaga pengawas lain memang ada, tapi tidak punya cukup taring untuk melakukan pencegahan sejak awal.
baca juga:mahasiswa universitas andalas setujui gagasan penjara di pulau terpencil untuk koruptor, asalkan...
baca juga:suara mahasiswa universitas andalas! korupsi gerogoti sistem peradilan bikin hukum tajam ke bawah
mereka baru bertindak ketika skandal sudah meledak ke publik dan mendapat protes massa.
sayangnya, sanksi yang dijatuhkan pun kerap hanya berupa teguran ringan atau pemindahan jabatan.
padahal, dalam konteks kejahatan korporasi, penindakan hukum seharusnya tidak berhenti pada individu tertentu saja.
melainkan menelusuri siapa saja yang terlibat, termasuk apakah ada perintah tertentu dari pihak perusahaan.
baca juga:pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
kita juga harus bertanya siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan dalam praktik manipulasi hukum seperti ini?
perusahaan-perusahaan besar jelas diuntungkan.
mereka bisa bebas dari hukuman, melanjutkan operasional, dan bahkan menjaga citra bisnis mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
sementara masyarakat yang terdampak kelangkaan minyak goreng saat itu, terutama kelompok miskin yang harus antre berjam-jam atau membeli dengan harga tinggi, tidak mendapatkan keadilan apa-apa.
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
negara pun rugi, baik secara ekonomi maupun moral.
jika dihitung dari potensi kerugian negara akibat distribusi cpo yang tidak sesuai dan penumpukan stok oleh kartel, nilai kerugiannya bisa jauh melampaui nilai suap yang diberikan.
sejatinya, ini bukan sekadar kasus perdata atau pidana biasa, ini adalah bagian dari masalah struktural dalam sistem hukum kita.
sejak masa orde baru, praktik-praktik seperti ini di mana kekuasaan politik dan ekonomi saling menopang untuk mengamankan kepentingan masing-masing telah mengakar dalam birokrasi hukum.
baca juga:cuma bisa elus dada, mahasiswa universitas andalas endus ada undang-undang jadi alat perusak lingkungan
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil praktik pendidikan politik, suatu narasi atau sebuah urgensi?
dan setelah reformasi, meski ada beberapa pembenahan, sistem yang korup ini tidak sepenuhnya dibongkar.
yang berubah hanya wajah, bukan struktur.
bahkan, dalam beberapa aspek, korupsi justru menjadi lebih mudah dilakukan.
karena, aktor-aktornya kini lebih paham cara memanipulasi prosedur legal dan menyembunyikan jejak–jejak kejahatannya.
baca juga:mahasiswa universitas andalas kritik realisasi dana kur: dari rakyat, oleh negara, untuk oknum?
baca juga:mahasiswa universitas andalas ini prihatin minimnya generasi melek hukum di era digital, solusinya?
secara historis, sistem hukum indonesia adalah sistem hybrid yaitu perpaduan antara warisan kolonial belanda, hukum adat, dan hukum islam.
dalam praktiknya, sistem ini beroperasi dalam kerangka hukum positif yang dipengaruhi oleh kuhp dan kuhap.
namun dalam konteks korupsi, bahkan hukum tertulis yang paling ketat pun tidak banyak berarti jika para penegaknya ikut bermain dalam lingkaran korupsi.
peraturan dan pasal bisa dimanipulasi, interpretasi hukum bisa dibelokkan, dan vonis bisa dibeli.
baca juga:bukan opini biasa, mahasiswa universitas andalas berani sorot fenomena hukum yang hidup di tengah masyarakat
baca juga:mahasiswa universitas andalas sentil para oknum yang anti jurnalis, dijamin kebakaran jenggot!
celah-celah dalam prosedur hukum inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh korporasi besar dan elit kekuasaan untuk menghindari hukuman.
hal yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjangnya.
ketika publik tahu bahwa putusan hakim bisa dibeli, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan runtuh.
masyarakat tidak lagi melihat pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, tapi sebagai arena transaksi.
baca juga:soroti kasus korupsi di lpei, mahasiswa universitas andalas prihatin lemahnya sistem hukum indonesia
baca juga:mahasiswa universitas andalas sindir lemahnya hukum di indonesia dalam menjerat koruptor, nah loh?
hal ini menciptakan efek domino: rakyat jadi apatis terhadap hukum, aparat jadi semakin arogan, dan negara kehilangan otoritas moralnya.
jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan mengambil jalur alternatif untuk menyelesaikan konflik, termasuk menggunakan kekerasan.
karena merasa bahwa hukum hanya melayani yang kaya dan berkuasa.
apakah penyelesaian kasus ini akan menjadi titik balik?
baca juga:wow! mahasiswa universitas andalas blak-blakan mengungkap wajah gelap media sosial dari 3 sudut pandang 
baca juga:uin raden fatah jalin kerja sama dengan universitas andalas, siap-siap yang mau kuliah kedokteran!
sulit untuk optimis, tetapi tidak mustahil.
kejaksaan agung sudah memulai langkah penting dengan membuka kembali penyidikan dan menetapkan tersangka dari pihak swasta.
tapi langkah ini tidak cukup jika tidak dilanjutkan dengan penindakan terhadap aktor-aktor dari institusi hukum sendiri.
kalau memang ada hakim atau jaksa yang terlibat, maka harus ditindak tegas, tidak hanya dipindahkan atau diberikan sanksi administratif.
baca juga:simak! mahasiswa universitas andalas beber fakta hashtag twitter dalam krisis konten kontroversial hollywings
baca juga:luar biasa! mahasiswa universitas andalas kenalkan hari anti korupsi sedunia kepada anak-anak tk dian andalas 
penegakan hukum harus dijalankan secara menyeluruh dan transparan, karena hanya dengan begitu kepercayaan publik bisa perlahan dipulihkan.
selain itu, mahkamah agung dan komisi yudisial harus memperkuat mekanisme pengawasan internal.
sistem penilaian kinerja hakim harus dibuka ke publik, dan sidang kode etik tidak boleh lagi tertutup.
rekam jejak hakim yang menangani kasus besar seharusnya dapat dipantau oleh masyarakat sipil dan media.
baca juga:peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas 
baca juga:mahasiswa universitas andalas mengupas tuntas dari a-z permen sapi sebagai pakan tambahan ternak ruminansia
transparansi adalah kunci, karena selama ruang gelap masih dibiarkan, praktik suap akan selalu menemukan jalannya.
dalam konteks demokrasi, hukum seharusnya menjadi alat koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
tapi ketika hukum justru dipakai untuk melindungi pelanggar hukum karena mereka punya uang atau koneksi, maka demokrasi berubah jadi formalitas kosong.
dan itu yang sedang terjadi di indonesia hari ini.