Deretan Korupsi Dana Hibah PMI di Sumsel Tahun 2025, Terbaru Terjadi di Ogan Ilir

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Jumat , 23 May 2025 - 07:12

Dugaan korupsi dana hibah PMI Ogan Ilir menambah deretan kasus tindak pidana berkedok kemanusiaan sepanjang tahun 2025--Kolase

KORANPALPRES.COM – Deretan daftar korupsi dana hibah PMI di Sumsel menjadi catatan kelam di tubuh organisasi kemanusiaan.

Sepanjang tahun 2025, setidaknya ada dua kasus korupsi dana hibah PMI di Sumsel.

Mirisnya, para pelaku diduga dilakukan oleh orang dalam.

Para pelaku memanfaatkan dana kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meraup keuntungan.

Terbaru, dugaan kasus korupsi dana hibah PMI terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) mengamakan 3 tersangka yang bertugas di Palang Merah Indonesia (PMI) Ogan Ilir.

Ketiga tersangka ini diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan dana hibah pada tahun 2023-2024.

Dana hibah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Ogan Ilir.

Berikut ini deretan kasus korupsi dana hibah PMI di Sumsel sepanjang tahun 2025

1. PMI Palembang

Kasus yang menjerat mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menambah deretan dugaan korupsi dana hibah di wilayah PMI Palembang pada bulan April 2025.

deretan korupsi dana hibah pmi di sumsel tahun 2025, terbaru terjadi di ogan ilir                            koranpalpres.com – deretan daftar korupsi dana hibah pmi di sumsel menjadi catatan kelam di tubuh organisasi kemanusiaan.
sepanjang tahun 2025, setidaknya ada dua kasus korupsi dana hibah pmi di sumsel.
mirisnya, para pelaku diduga dilakukan oleh orang dalam.
para pelaku memanfaatkan dana kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meraup keuntungan.
baca juga:modus operandi 3 tersangka korupsi dana hibah pmi ogan ilir, faktanya bikin geleng kepala
baca juga:kejari ogan ilir tetapkan 3 tersangka korupsi dana hibah pmi, semuanya orang dalam!
terbaru, dugaan kasus korupsi dana hibah pmi terjadi di kabupaten ogan ilir, sumatera selatan.
kejaksaan negeri (kejari) mengamakan 3 tersangka yang bertugas di palang merah indonesia (pmi) ogan ilir.
ketiga tersangka ini diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan dana hibah pada tahun 2023-2024.
dana hibah tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) ogan ilir.
baca juga:aksi kemanusiaan! 200 warga donorkan darah di giat pmi palembang dan bank mestika
baca juga:ada kejari oku di utd pmi, ada apakah itu?
berikut ini deretan kasus korupsi dana hibah pmi di sumsel sepanjang tahun 2025
1. pmi palembang
kasus yang menjerat mantan wakil wali kota palembang fitrianti agustinda menambah deretan dugaan korupsi dana hibah di wilayah pmi palembang pada bulan april 2025.
fitrianti tidak sendiri, kejari palembang juga menetapkan suaminya dedi sipriyanto sebagai tersangka.
baca juga:pmi palembang himpun 179 kantong darah, dewi sastrani: warga sangat antusias
baca juga:gubernur herman deru apresiasi pengurus bpd hipmi sumsel yang baru dilantik
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kejari palembang, fitrianti dan suaminya diduga sudah melakukan penyalahgunaan pengelolaan biaya pengganti darah periode 2020-2023.
meski belum ada diketahui adanya kerugian negara, namun kejari palembang mengaku sudah mengamankan dua alat bukti.
namun begitu, dugaan penyalahgunaan pengelolaan biaya pengganti darah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sudah menyebabkan kerugian negara.
alhasil, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang (uu) ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001.
baca juga:pmi kota palembang kumpulkan 400 kantong darah, stok dipastikan aman
baca juga:hadiri bakti sosial donor darah hkg pkk tahun 2025, harapan ketua pmi sumsel febrita lustia menyentuh hati
disubsider pasal 3 jo pasal 18 ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001. tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dengan denda rp 1 miliar.
2. pmi ogan ilir
kejaksaan negeri (kejari) ogan ilir resmi mengumumkan 3 tersangka dugaan korupsi dana hibah pmi di ogan ilir.
ketiga tersangka ini berinisial r yang bertugas sebagai ketua bidang pmr serta relawan pmi ogan ilir periode 2021-2026.
baca juga:sstt! ratu dewa bongkar rahasia sukses menjadi walikota kepada keluarga besar pmii sumatera selatan
baca juga:silaturahmi hipmi sumsel, ratu dewa dan prima salam ikut sholat tarawih bersama uas
selanjutnya m sebagai kepala markas pmi ogan ilir dan terakhir seorang staf bidang kesehatan, sosial dan donor pmi ogan ilir berinisial n.
ketiga tersangka ini diduga sudah melakukan tindak pidana korupsi dari pengelolaan dana hibah pmi ogan ilir tahun 2023-2024.
kajari ogan ilir melalui tim penyidik pidsus kejari ogan ilir, m rahmad afif, menjelaskan, dugaan korupsi dana hibah tertuang dalam naskah hibah perjanjian daerah yang bersumber dari apbd ogan ilir.
di dalam naskah hibah perjanjian daerah tersebut, pemkab ogan ilir memberikan dana hibah pada tanggal 24 november 2023 dan 29 juli 2024, masing-masing rp 1 miliar sehingga total dana yang diberikan sebesar rp 2 miliar berdasarkan sp2d.
baca juga:kajari pimpin langsung penggeledahan di kantor pmi dan rumah bendahara udd pmi, kasus apa
baca juga:bpc hipmi palembang bergerak, pastikan warga dapat kebutuhan pokok murah
"bahwa tersangka r telah mengambil alih dan mengelola seluruh urusan administrasi keuangan pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut, padahal yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk itu," bebernya.
selanjutnya, ketiga tersangka membuat dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah pmi ogan ilir tahun 2023-2024 dengan cara mark up.
"mereka membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peruntukkannya atau penggunaan dananya," papar rahmad.
"selain itu, tanda tangan yang dipalsukan, deskripsi kegiatan yang direkayasa/fiktif, jumlah pencairan tidak sesuai kenyataanya, dan penerima kwitansi tidak pernah mendapatkan pencairan uang tersebut," sambungnya.
baca juga:ditetapkan jadi calon ketua umum, peby anggi pratama ungkap niat baiknya memimpin bpc hipmi palembang
baca juga:peduli sesama, paguyuban tionghoa dan pmi sumsel-palembang gelar donor darah ramadan
selanjutnya, bahwa tersangka m bersama-sama dengan tersangka n telah melakukan pemotongan honor para anggota posko dan markas pmi ogan ilir tahun 2023 dan 2024.
"dan dari bagian honor yang dilakukan pemotongan tersebut dipergunakan oleh tersangka m dan tersangka n untuk keperluan pribadi dan kegiatan selain yang tercantum dalam rab penggunaan dana hibah pmi kabupaten ogan ilir tahun 2023-2024," lanjutnya.
bahwa katanya, tersangka m selaku kepala markas pmi ogan ilir dan tersangka n selaku staff/pegawai bidang kesehatan, sosial dan donor pada pmi ogan flir telah melebihi kewenangannya.
"ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam ad-art perhimpunan palang merah indonesia hasil musyawarah nasional xxi pmi tahun 2019," paparnya lagi.
baca juga:sesuai arahan presiden, menko polkam launching desk penanganan karhutla dan ppmi-tppo
baca juga:kejari palembang periksa saksi-saksi kasus korupsi pengelolaan dana hibah pmi, ini penjelasan kajari
pmi ogan ilir tidak pernah membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban nphd terhadap dana hibah kepada pemberi hibah (bupati ogan ilir).
"telah dilakukan penitipan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh beberapa saksi dengan total rp. 79.761.000,00," tuturnya.
nah, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil perhitungan dari inspektorat kabupaten ogan ilir sebesar 600 juta lebih.
"terhadap 3 tersangka disangkaan pasal primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang -undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," bebernya.
baca juga:aksi donor darah warga palembang, strategi pmi pastikan stok darah aman
baca juga:launching munas vii ika pmii 2025, menag nasaruddin umar sampaikan pesan menohok
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidanasubsidiair: pasal 3 jo pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana," pungkasnya.