Rencanakan Penanganan Sampah Berkelanjutan, Menteri LH Ajak Pemda Gugah Kesadaran Masyarakat

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 25 May 2025 - 08:37

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (tengah), didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru dan Walikota Palembang Ratu Dewa meninjau TPA Sukawinatan, Palembang.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia saat ini tengah menggodok dan merancang solusi penanganan sampah berkelanjutan.

Rancangan ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 melalui Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN).

Demikian disampaikan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di sela kunjungan kerja (kunker) sekaligus meninjau penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Palembang, Sabtu 24 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Menteri Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan Walikota Palembang Ratu Dewa.

Lebih lanjut Hanif menyebutkan, salah satu solusi yang ia maksud yakni dengan membangun Material Recovery Facility (MRF).

MRF sendiri merupakan fasilitas daur ulang yang menggabungkan berbagai teknik pengolahan seperti pemilahan, 3R (reduce, reuse, recycle), dan komposting.

“Tadi sudah dihitung oleh Pak Gubernur jumlah yang harus disiapkan, untuk targetnya tahun ini kita kejar agar mencapai 51,2 persen," sebut Menteri Hanif.

Dia mengharapkan kepada kepala daerah, termasuk gubernur dan wali kota/bupati agar proaktif mendukung desain kebijakan ini dengan turun langsung mengedukasi masyarakat.

“Gugah kesadaran masyarakat supaya mereka memahami pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan,” imbuh Hanif.

Masih kata Hanif, ke depan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebaiknya dikelola secara entrepreneurship, bukan sepenuhnya ditangani pemerintah daerah.

rencanakan penanganan sampah berkelanjutan, menteri lh ajak pemda gugah kesadaran masyarakat                            palembang, koranpalpres.com – kementerian lingkungan hidup (lh) republik indonesia saat ini tengah menggodok dan merancang solusi penanganan sampah berkelanjutan.
rancangan ini sesuai peraturan presiden (perpres) nomor 12 tahun 2025 melalui rencana pembangunan jangka nasional (rpjn). 
demikian disampaikan menteri lh hanif faisol nurofiq di sela kunjungan kerja (kunker) sekaligus meninjau penanganan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) sukawinatan, palembang, sabtu 24 mei 2025.
dalam kesempatan itu, menteri hanif faisol nurofiq didampingi gubernur sumatera selatan (sumsel) herman deru dan walikota palembang ratu dewa.
baca juga:satu kelurahan satu bank sampah resmi diluncurkan, wali kota: ubah sampah jadi berkah
baca juga:sampah melonjak 50 persen saat lebaran, wali kota palembang kerahkan 1.300 personel
lebih lanjut hanif menyebutkan, salah satu solusi yang ia maksud yakni dengan membangun material recovery facility (mrf).
mrf sendiri merupakan fasilitas daur ulang yang menggabungkan berbagai teknik pengolahan seperti pemilahan, 3r (reduce, reuse, recycle), dan komposting.
“tadi sudah dihitung oleh pak gubernur jumlah yang harus disiapkan, untuk targetnya tahun ini kita kejar agar mencapai 51,2 persen," sebut menteri hanif.
dia mengharapkan kepada kepala daerah, termasuk gubernur dan wali kota/bupati agar proaktif mendukung desain kebijakan ini dengan turun langsung mengedukasi masyarakat.
baca juga:serius atasi sampah di palembang, ratu dewa-prima salam cek teknologi motah tni
baca juga:ratu dewa temui dprd palembang, soroti masalah kemacetan dan sampah
“gugah kesadaran masyarakat supaya mereka memahami pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan,” imbuh hanif.
masih kata hanif, ke depan tps 3r (reduce, reuse, recycle) sebaiknya dikelola secara entrepreneurship, bukan sepenuhnya ditangani pemerintah daerah.
“hal tersebut dimaksudkan supaya dapat menciptakan nilai ekonomi dari sampah,” tuturnya.
terkait kunker ke tpa sukawinatan, hanif mengakui bahwa tinjauan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi dan kinerja tpa.
baca juga:hari peduli sampah nasional 2025, sekda edward candra ajak pelajar di sumsel aktif jaga kelestarian bumi
baca juga:satuko goes to school, pj wali kota palembang ajak siswa cintai lingkungan dari sampah plastik
termasuk membahas bagaimana strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif di wilayah sumsel.
diketahui, tpa sukawinatan menerima timbunan sampah hingga 1.200 ton per hari, di mana menurut hanif angka tersebut tergolong besar untuk wilayah di luar pulau jawa. 
dia pun mengapresiasi upaya yang dilakukan pemprov sumsel bersama pemkot palembang yang menaikkan alokasi anggaran penanganan sampah dari sebelumnya rp7 miliar menjadi rp17 miliar.
“ini langkah ambisius dari pemprov sumsel dan pemkot palembang dalam penanganan sampah," singgungnya.
baca juga:sudah dilarang, tapi sampah dilokasi ini malah makin menggunung, ada apa?
baca juga:jajaki kerjasama dengan bank sampah indonesia, ini keuntungan yang diharapkan sekda provinsi sumsel
terlebih hanif menegaskan, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. 
sehingga dia mendorong pendekatan berbasis sumber, di mana pihak yang menghasilkan sampah juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya.
“pengelolaan sampah ini tidak bisa terus menjadi beban pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi," tukasnya.
sementara itu masih dalam rangkaian kunker di palembang, menteri hanif bersama gubernur herman deru juga memimpin konsolidasi personil dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah sumsel.
baca juga:2 titik karhutla di ogan ilir dalam sehari, ini luasan lahan yang terbakar
baca juga:kepala bnpb beber alasan mendasar kenapa sumsel prioritas penanganan karhutla, cek di sini!
pertemuan yang dihadiri wakil ketua umum ii gapki susanto, para bupati dan walikota se-sumsel, serta para kepala opd pemprov sumsel dimaksudkan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
di kesempatan itu, menteri hanif menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap para pemegang konsesi dan pengusaha sawit yang tidak menunjukkan keseriusan dalam pencegahan karhutla.
“jika dalam dua pekan ini tidak ada laporan kesiapan penanganan—baik sdm, peralatan, maupun pendanaan—kami akan kenakan sanksi administratif, bahkan pidana, sesuai undang-undang (uu) nomor 32 tahun 2009,” pungkasnya.