Mahasiswa Universitas Andalas Sebut Pilkada di Pasaman: Ujian Nyata bagi Hukum dan Demokrasi Kita, Nah Loh!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 04 Jun 2025 - 21:12

Artikel opini berjudul Pilkada di Pasaman: Ujian Nyata bagi Hukum dan Demokrasi Kita ini ditulis oleh Muhammad Akbar Ansyarullah, mahasiswa FISIP Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--kolase koranpalpres.com

Penguatan Kelembagaan KPU dan Bawaslu: Seleksi penyelenggara pilkada di tingkat daerah harus melibatkan proses evaluasi integritas yang ketat.

Mereka bukan hanya harus kompeten secara administratif, tetapi juga bersih secara moral dan etika.

Pendidikan Politik Masyarakat: Rakyat perlu terus disadarkan bahwa suara mereka berharga.

Pendidikan pemilih harus difokuskan pada pemahaman tentang bahaya politik uang, pentingnya partisipasi, dan hak-hak hukum dalam proses pilkada.

Transparansi Data dan Proses: Setiap proses dalam pilkada, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga rekapitulasi suara, harus dilakukan secara terbuka.

Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk memastikan akuntabilitas ini.

Demokrasi Butuh Hukum yang Tegas

Pilkada di Pasaman adalah alarm keras bahwa demokrasi kita sedang dalam ancaman.

Hukum memang telah dibuat, tetapi ia akan menjadi sekadar teks tanpa makna jika tidak dijalankan dengan niat baik dan komitmen moral.

Tidak cukup hanya menggelar pilkada lima tahun sekali dan menyebut diri sebagai negara demokrasi.

Demokrasi sejati ditentukan oleh kualitas proses, bukan sekadar jumlah partisipasi.

mahasiswa universitas andalas sebut pilkada di pasaman: ujian nyata bagi hukum dan demokrasi kita, nah loh!                            artikel opini berjudul pilkada di pasaman: ujian nyata bagi hukum dan demokrasi kita ini ditulis oleh muhammad akbar ansyarullah, mahasiswa fisip universitas andalas, padang, sumatera barat.
koranpalpres.com - pilkada adalah wajah dari demokrasi.
di sinilah rakyat meletakkan harapan, dan negara diuji dalam menegakkan keadilan.
namun, realitas pilkada 2024 di kabupaten pasaman justru menjadi gambaran buram tentang bagaimana hukum belum mampu menjamin integritas proses demokrasi.
baca juga:bukan sekadar formalitas, mahasiswa universitas andalas sebut loyalitas kadang bikin kita angkat alis
baca juga:mahasiswa universitas andalas sosialisasi pentingnya politik bagi perempuan pada anggota pkk kecamatan pauh 
pelanggaran terjadi, kepercayaan publik terkoyak, dan yang paling menyedihkan, suara rakyat dipertaruhkan demi kepentingan kekuasaan.
salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kampanye yang dilakukan oleh bupati pasaman, sabar as, di dalam mushalla.
tempat ibadah, yang seharusnya netral dari kegiatan politik praktis, justru dijadikan panggung kampanye.
berdasarkan putusan, beliau dijatuhi tuntutan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan dan denda satu juta rupiah.
baca juga:bukan hanya soal perayaan, mahasiswi universitas andalas pertanyakan generasi emas 2045, antara ada dan ilusi
baca juga:kritik tajam mahasiswi universitas andalas terhadap perguruan tinggi negeri bak menara gading yang kian mahal
hukuman ini sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera.
pertanyaannya, apakah ini bentuk keadilan yang sesungguhnya?
pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang pilkada dengan jelas menyebutkan bahwa tempat ibadah tidak boleh digunakan sebagai lokasi kampanye.
ketentuan ini bukan hanya soal prosedur, tapi menyangkut nilai dasar demokrasi—bahwa tempat ibadah adalah ruang sakral yang harus steril dari polarisasi politik.
baca juga:jangan kebablasan! mahasiswa universitas andalas kritisi dilema etis dalam organisasi berbasis ai
baca juga:mahasiswa fisip universitas andalas edukasi kesadaran kesetaraan gender dalam politik di sman 3 batusangkar
ketika ketentuan ini dilanggar dan hukum hanya menindak secara formalistik, maka publik pun kehilangan kepercayaan terhadap sistem.
integritas penyelenggara pilkada: masihkah bisa dipercaya?
lemahnya penegakan hukum dalam pilkada juga tidak lepas dari problem integritas lembaga penyelenggara itu sendiri.
dewan kehormatan penyelenggara pilkada (dkpp) bahkan memanggil ketua bawaslu pasaman atas dugaan pelanggaran kode etik.
baca juga:mahasiswa universitas andalas endus campur tangan asing dalam aksi demonstrasi penolakan ruu tni, benarkah?
baca juga:menganalisa amnesti untuk para tokoh separatis papua, ini komentar mahasiswa universitas andalas
ini tentu menjadi sinyal buruk.
jika penyelenggara pilkada yang seharusnya menjadi pengawal netral proses demokrasi justru tercemar, maka rakyat sulit berharap ada pilkada yang jujur dan adil.
selain itu, muncul juga laporan bahwa salah satu calon kepala daerah di pasaman pernah terlibat kasus hukum, namun informasi ini tidak diumumkan secara terbuka oleh komisi pemilihan umum (kpu) setempat.
tindakan semacam ini berbahaya karena menutupi fakta penting yang seharusnya diketahui oleh publik dalam menentukan pilihan.
baca juga:hukum terkekang politik, mahasiswa universitas andalas sindir putusan mk soal usia minimal capres dan cawapres
baca juga:bukan hal baru! mahasiswa universitas andalas sebut mafia tanah ancam kepastian hukum dan keadilan agraria
padahal, keterbukaan informasi adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip pilkada yang demokratis.
kesenjangan antara hukum dan keadilan
yang mengkhawatirkan dari semua ini adalah tumbuhnya persepsi publik bahwa hukum tidak berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan.
ketika pelanggaran pilkada tidak ditindak secara tegas, atau hanya dikenai sanksi simbolik, maka ini menjadi preseden buruk.
baca juga:jangan gagal paham! ini sisi positif dan negatif ruu tni menurut mahasiswa universitas andalas
baca juga:catatan kritis mahasiswa universitas andalas atas kasus mario dandy dan krisis hukum indonesia
bukan tidak mungkin masyarakat akan menilai bahwa kecurangan adalah bagian dari strategi politik yang “diampuni” oleh negara.
dalam jangka panjang, ini akan merusak fondasi demokrasi.
jika rakyat merasa suaranya tidak lagi berharga, maka mereka akan kehilangan semangat untuk berpartisipasi.
apatisme politik akan tumbuh subur, dan para elit akan semakin leluasa memainkan sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
baca juga:terungkapnya suap kasus cpo, mahasiswa universitas andalas sindir hukum di indonesia masih rapuh?
baca juga:mahasiswa universitas andalas tunjuk hidung pelaku penyebab padamnya lampu lalu lintas di padang 
perlu langkah serius dan terukur
menghadapi kenyataan ini, ada beberapa langkah yang sangat mendesak untuk diambil.
reformasi penegakan hukum pilkada: penanganan pelanggaran pilkada harus cepat, transparan, dan tuntas.
sentra gakkumdu harus diperkuat, baik dari segi personel maupun kewenangannya, agar tidak hanya menjadi formalitas semata.
baca juga:mahasiswa universitas andalas klaim sistem musyawarah dalam adat minangkabau cocok jadi modal sosial politik
baca juga:3 dimensi hukum agraria di indonesia, ini pendapat cerdas mahasiswa universitas andalas
penguatan kelembagaan kpu dan bawaslu: seleksi penyelenggara pilkada di tingkat daerah harus melibatkan proses evaluasi integritas yang ketat.
mereka bukan hanya harus kompeten secara administratif, tetapi juga bersih secara moral dan etika.
pendidikan politik masyarakat: rakyat perlu terus disadarkan bahwa suara mereka berharga.
pendidikan pemilih harus difokuskan pada pemahaman tentang bahaya politik uang, pentingnya partisipasi, dan hak-hak hukum dalam proses pilkada.
baca juga:mahasiswa universitas andalas prihatin, wni jadi korban jaringan gelap perdagangan ginjal di kamboja
baca juga:suara mahasiswa universitas andalas! korupsi gerogoti sistem peradilan bikin hukum tajam ke bawah
transparansi data dan proses: setiap proses dalam pilkada, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga rekapitulasi suara, harus dilakukan secara terbuka.
teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk memastikan akuntabilitas ini.
demokrasi butuh hukum yang tegas
pilkada di pasaman adalah alarm keras bahwa demokrasi kita sedang dalam ancaman.
baca juga:pr besar belum kunjung tuntas, ini kata mahasiswa universitas andalas tentang konsistensi hukum indonesia
baca juga:ruang hidup kedua banyak orang, mahasiswa universitas andalas bedah fenomena hukum tiktok
hukum memang telah dibuat, tetapi ia akan menjadi sekadar teks tanpa makna jika tidak dijalankan dengan niat baik dan komitmen moral.
tidak cukup hanya menggelar pilkada lima tahun sekali dan menyebut diri sebagai negara demokrasi.
demokrasi sejati ditentukan oleh kualitas proses, bukan sekadar jumlah partisipasi.
kita butuh keberanian, dari para penegak hukum, penyelenggara pilkada, dan masyarakat, untuk tidak membiarkan pelanggaran terjadi tanpa konsekuensi.
baca juga:untung apa buntung? mahasiswa universitas andalas kritik kebijakan angkatan militer boleh masuk dunia sipil
baca juga:soroti vonis bebas ronald tanur, mahasiswa universitas andalas ini tangkap sinyal bahaya dari mafia peradilan
jika tidak, maka setiap pilkada hanya akan menjadi sandiwara lima tahunan yang merayakan kecurangan.
keadilan pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi apakah prosesnya adil.
karena di sanalah letak kehormatan hukum kita.
dan di sanalah, masa depan demokrasi indonesia ditentukan. ***