Undang Banyak Tanya, Mahasiswi Universitas Andalas Kritik Pengesahan RUU TNI oleh DPR RI

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 10 Jun 2025 - 17:07

Artikel berjudul "RUU TNI: Mengancam Demokrasi dan Memicu Kekhawatiran Publik” ditulis oleh Marianti Dwi Anggreyani, Mahasiswi Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--internet

Artikel berjudul "RUU TNI: Mengancam Demokrasi dan Memicu Kekhawatiran Publik” ditulis oleh Marianti Dwi Anggreyani, Mahasiswi Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

KORANPALPRES.COM - Pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia dilakukan lewat sidang paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 20 Maret 2025.

Perubahan ini tentu saja menjadi sorotan publik dan penolakan dari banyak pihak termasuk mahasiswa dan masyarakat umum.

Pasalnya UU ini dinilai cukup mendadak dan tidak melalui proses perencanaan yang matang sehingga kehadiran UU ini mendapatkan banyak tanya.

Ada beberapa poin yang menarik perhatian publik.

Pertama terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam UU TNI baru, hal ini diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kedua, pemerintah mengusulkan untuk menambah tiga tugas baru TNI yaitu TNI memiliki tugas untuk membantu dan menanggulangi ancaman siber; TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri; serta TNI memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika.

Ketiga, Pada RUU ini, ketentuan usia pensiun mengalami perpanjangan.

undang banyak tanya, mahasiswi universitas andalas kritik pengesahan ruu tni oleh dpr ri                            artikel berjudul "ruu tni: mengancam demokrasi dan memicu kekhawatiran publik” ditulis oleh marianti dwi anggreyani, mahasiswi ilmu politik, universitas andalas, padang, sumatera barat.
koranpalpres.com - pengesahan terhadap rancangan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara negara indonesia dilakukan lewat sidang paripurna di gedung nusantara ii, dpr ri, senayan, jakarta pusat, pada kamis 20 maret 2025.
perubahan ini tentu saja menjadi sorotan publik dan penolakan dari banyak pihak termasuk mahasiswa dan masyarakat umum.
pasalnya uu ini dinilai cukup mendadak dan tidak melalui proses perencanaan yang matang sehingga kehadiran uu ini mendapatkan banyak tanya.
baca juga:bukan sekadar keluhan emosional sesaat! mahasiswa universitas andalas sebut overthinking musuh dalam selimut
baca juga:mahasiswa universitas andalas gandeng bundo kanduang, soroti fenomena glass ceiling versus matrilineal minang
ada beberapa poin yang menarik perhatian publik.
pertama terkait jabatan tni aktif di kementerian/lembaga sipil.
berdasarkan pasal 47 ayat (1) uu tni lama, terdapat pasal yang menyebut bahwa prajurit tni hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
namun, dalam uu tni baru, hal ini diubah sehingga tni aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.
baca juga:sumber daya alam melimpah, mahasiswa universitas andalas heran kok indonesia nomor 4 termiskin di dunia
baca juga:mahasiswa universitas andalas kecam tingginya ukt kuliah bebani mahasiswa, ini dampak buruknya!
kedua, pemerintah mengusulkan untuk menambah tiga tugas baru tni yaitu tni memiliki tugas untuk membantu dan menanggulangi ancaman siber; tni bisa membantu dan menyelamatkan wni dan kepentingan nasional di luar negeri;  serta tni memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika.
ketiga, pada ruu ini, ketentuan usia pensiun mengalami perpanjangan.
untuk bintara dan tamtama, usia pensiun menjadi 55 tahun, sementara untuk perwira berkisar antara 58 hingga 62 tahun, tergantung pada pangkatnya.
khusus untuk perwira berpangkat jenderal bintang 4, usia pensiun akan ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut pilkada di pasaman: ujian nyata bagi hukum dan demokrasi kita, nah loh!
baca juga:bukan sekadar formalitas, mahasiswa universitas andalas sebut loyalitas kadang bikin kita angkat alis
revisi uu tni tentu saja menggiring opini dan kekhawatiran publik dengan alasan berikut.
pertama, kembalinya dwi fungsi abri, dalam hal ini beberapa pihak khawatir jika hal tersebut terjadi seperti pada masa orde baru, tni tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan tetapi juga terlibat dalam politik, sosial, dan ekonomi.
hal ini dinilai berpotensi mengganggu profesionalisme tni, seharusnya tni berfokus pada tugasnya yaitu menjaga, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia. 
kedua, ancaman terhadap demokrasi dan supremasi sipil, uu ini dianggap melemahkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil karena memperluas ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil dan politik, serta memperkuat impunitas anggota tni, termasuk dalam kasus korupsi.
baca juga:mahasiswa universitas andalas sosialisasi pentingnya politik bagi perempuan pada anggota pkk kecamatan pauh
baca juga:bukan hanya soal perayaan, mahasiswi universitas andalas pertanyakan generasi emas 2045, antara ada dan ilusi
ketiga, perluasan tugas dan jabatan tni, penambahan tugas tni di bidang siber, perlindungan wni di luar negeri, dan penanganan narkotika, serta peningkatan jumlah kementerian/lembaga yang bisa diduduki perwira aktif tni, dikhawatirkan akan mengurangi ruang bagi lembaga sipil dan aparat penegak hukum yang selama ini menangani bidang tersebut.
keempat, proses legislasi yang kurang transparan dan partisipatif, proses pembahasan uu ini dinilai tergesa-gesa dan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai.
uu tni juga tidak masuk dalam prioritas prolegnas 2025 awal, namun tiba-tiba dimasukkan tanpa mekanisme yang sesuai, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kritik terkait akuntabilitas dan transparansi dpr.
kelima, potensi konflik dan pelanggaran ham, pelibatan militer dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dikhawatirkan akan meningkatkan eskalasi konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, serta berpotensi memicu pelanggaran ham.
baca juga:kritik tajam mahasiswi universitas andalas terhadap perguruan tinggi negeri bak menara gading yang kian mahal
baca juga:jangan kebablasan! mahasiswa universitas andalas kritisi dilema etis dalam organisasi berbasis ai
kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan tni selama ini dianggap tidak mendapat penindakan yang memadai.
pemerintah menyatakan bahwa revisi uu tni ini bertujuan menyesuaikan peran dan fungsi tni dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber, serta memperluas tugas tni untuk membantu penanggulangan masalah narkotika dan melindungi wni di luar negeri.
tni juga kini berada di bawah koordinasi kementerian pertahanan dalam hal strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang terkait dengan perencanaan strategis.
secara keseluruhan, dpr memandang ruu tni 2025 sebagai langkah transformasi dan profesionalisasi tni yang penting untuk menghadapi tantangan keamanan nasional dan global, dengan tetap menekankan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam pelaksanaannya. ***