MUBA, KORANPALPRES.COM - Telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) Tahun 2025, Selasa 4 November 2025.

Yang diselenggarakan di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Kabupaten Musi Banyuasin. Turut dihadiri H M Toha, S.H (Bupati Muba), Kyai Rohman (Wakil Bupati Muba), Lektkol Kav Fredy Christoma PP, S.Hub, Int (Dandim Muba).

Kemudian Abdul Harris Augusto, S.H.,M.H (Kasi Intelijen Kejari Muba), Kompol Sodri (Kabag ren Polres Muba), Zarbadi, S.H (Panmud Gugatan Pengadilan Agama).

hingga Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Para Asisten, Para Staf Ahli Bupati, Seluruh Kabag Setda, serta Edi Heryanto, S.H.,M.Si (Camat Sekayu).

BACA JUGA:Pejabat Kejati Sumsel Ini Ikuti Pra Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI, Siapa?

BACA JUGA:Kasi Penkum Kejati Sumsel Jadi Pembina Apel Dalam Kegiatan Ini

"Bahwa Tujuan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah mengisi jabatan dengan pejabat yang kompeten dan professional," ujar Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harris Augusto, S.H., M.H.

Bahkan juga meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik melalui penempatan pejabat yang tepat.

Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam organisasi dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan dengan menempatkan pejabat yang memiliki integritas dan profesionalisme.

BACA JUGA:Pimpin upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Ini Amanat Jaksa Agung RI Dibacakan Asintel Kejati Sumsel

BACA JUGA:Pejabat Kejati Sumsel Ini Pimpin Apel Pagi, Ini Sosoknya

Mendukung pembangunan dan kemajuan daerah dengan menempatkan pejabat yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan Pembangunan dan Mengukuhkan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis 30 Oktober 2025.