KPK Kembali Persempit Ruang Gerak Pelaku Korupsi, Gandeng Pemprov Sumsel Sinkronkan Aturan Baru LHKPN

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 26 Nov 2025 - 17:33

Sekda Sumsel Edward Candra menghadiri kegiatan Monitoring Kepatuhan LHKPN Tahun 2024 dan Rekonsiliasi Wajib LHKPN Tahun 2025 untuk Wilayah Sumsel.-Diskominfo Pemprov Sumsel-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra menegaskan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan Edward saat menghadiri kegiatan Monitoring Kepatuhan LHKPN Tahun 2024 dan Rekonsiliasi Wajib LHKPN Tahun 2025 untuk Wilayah Sumsel.

Pertemuan ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa 25 November 2025.

Menurut Edward, pelaporan LHKPN yang dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai fakta sangat menentukan integritas penyelenggara negara.

Ia menekankan bahwa keterbukaan harta kekayaan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Edward, dengan pelaporan LHKPN yang benar sesuai fakta apa adanya, ini menunjukkan integritas dan kejujuran kita.

“Kalau kita sudah terbuka dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan akan tumbuh,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan melalui LHKPN berperan besar dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

Oleh sebab itu, pemerintah memandang LHKPN sebagai instrumen vital dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan tersebut, Edward juga memberikan himbauan tegas kepada seluruh Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Sumsel.

kpk kembali persempit ruang gerak pelaku korupsi, gandeng pemprov sumsel sinkronkan aturan baru lhkpn                            palembang, koranpalpres.com - sekretaris daerah (sekda) provinsi sumatera selatan (sumsel), edward candra menegaskan bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn).
hal tersebut disampaikan edward saat menghadiri kegiatan monitoring kepatuhan lhkpn tahun 2024 dan rekonsiliasi wajib lhkpn tahun 2025 untuk wilayah sumsel.
pertemuan ini digelar oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri di auditorium graha bina praja, selasa 25 november 2025.
menurut edward, pelaporan lhkpn yang dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai fakta sangat menentukan integritas penyelenggara negara. 
baca juga:truk masih mengular di spbu, ini kebijakan baru pemprov sumsel mengatur penyaluran solar untuk atasi antrean
baca juga:sriwijaya dempo run 2025 menghitung hari! antusias runners luar biasa, pemprov sumsel optimis lebih sukses
ia menekankan bahwa keterbukaan harta kekayaan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus tata kelola pemerintahan yang baik.
menurut edward, dengan pelaporan lhkpn yang benar sesuai fakta apa adanya, ini menunjukkan integritas dan kejujuran kita. 
“kalau kita sudah terbuka dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan akan tumbuh,” tegasnya.
ia menambahkan bahwa keterbukaan melalui lhkpn berperan besar dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. 
baca juga:simak kajian pendakwah kondang ustadz maulana, ini hikmah yang dipetik keluarga besar pemprov sumsel
baca juga:salat jumat bareng asn pemprov sumsel, gubernur herman deru sindir kinerja kendur gegara fluktuasi keuangan
oleh sebab itu, pemerintah memandang lhkpn sebagai instrumen vital dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
pada kesempatan tersebut, edward juga memberikan himbauan tegas kepada seluruh unit pengelola lhkpn di lingkungan pemprov, pemkab, dan pemkot se-sumsel. 
ia berharap unit-unit tersebut dapat secara aktif mendorong seluruh wajib lapor untuk memenuhi kewajiban lhkpn sesuai ketentuan.
terlebih dia menitikberatkan penyampaian laporan harus lengkap, benar, dan disampaikan tepat waktu. 
baca juga:gotong royong percepat bangun jalan lingkar tebing tinggi, pemprov sumsel kucurkan dana rp40 miliar lebih
baca juga:pemprov sumsel-kemenhub teken mou, proyek pembangunan pelabuhan palembang baru di tanjung carat resmi dimulai
“target kita adalah tingkat kepatuhan setinggi mungkin, bahkan 100%, karena ini menjadi indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi di indonesia,” tukasnya. 
sementara itu, analis pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus kepala satgas lhkpn kpk ri, dedi hartono menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk harmonisasi regulasi lhkpn, khususnya penyesuaian terhadap perkom kpk nomor 3 tahun 2024.
“kita juga akan melakukan validasi wajib lapor tahun 2025 serta memantau tingkat kepatuhan pelaporan lhkpn di lingkungan pemprov, pemkab, dan pemkot se-provinsi sumsel,” pungkasnya.