Artikel yang berjudul "Korupsi bikin bangsa mundur: saatnya kita melawan" ditulis oleh Fellisca Fedi Putri dengan NIM 2410831102, jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

KORANPALPRES.COM - Korupsi di Indonesia sekarang bukan hanya soal moral, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi masa depan negara. Hampir setiap hari masyarakat melihat laporan tentang penyalahgunaan dana publik yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Di tengah situasi ekonomi yang makin berat, masih ada oknum yang memanfaatkan jabatan serta kelemahan aturan untuk mencari keuntungan pribadi. Keadaan ini memunculkan pertanyaan penting yaitu  sampai kapan rakyat harus menanggung kerugian akibat perilaku tidak bertanggung jawab dari segelintir orang yang berkuasa?

Fenomena korupsi hari ini memperlihatkan bahwa praktik penyimpangan sudah banyak terjadi dari tingkat pusat hingga daerah. Penegakan hukum sering kali berjalan lambat, sementara pola kejahatannya semakin canggih. Ada yang memanipulasi anggaran lewat proyek , ada pula yang menyalahgunakan bantuan sosial, bahkan ada yang mengendalikan  kebijakan publik demi kepentingan kelompok tertentu. Situasi ini menimbulkan beban ganda bagi Masyarakat tidak hanya kehilangan hak, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap lembaga publik yang seharusnya menjadi pelayan rakyat. Di titik inilah tampak jelas bahwa korupsi bukan sekadar tindak kriminal, melainkan perampasan kesempatan bangsa untuk maju.

Ketika kasus korupsi terus terungkap muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari praktik tersebut. Biasanya, mereka adalah pihak yang punya akses kekuasaan, dapat memengaruhi keputusan, dan berada dalam jaringan politik yang saling melindungi. Akibatnya, sistem yang seharusnya mendukung pemerintahan bersih malah mudah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berintegritas. Sementara itu masyarakat biasa seperti petani, buruh, nelayan, pelajar, dan pelaku usaha kecil justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka taat aturan, membayar pajak, dan berharap negara bertindak adil, tetapi malah dirugikan oleh ketidakjujuran segelintir elite.

BACA JUGA:Sosialisasi Politik di Dunia Digital, Mahasiswa Universitas Andalas Tunjuk Pelaku yang Arahkan Opini Publik

BACA JUGA:DPRD Sumsel Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemprov Sumsel Kembali Raih Opini WTP

Salah satu dampak terbesar dari korupsi adalah hilangnya peluang pembangunan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, atau membuka lapangan kerja justru hilang dalam praktik-praktik yang tidak jujur. Akibatnya, negara kehilangan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan situasi ini terus berulang setiap tahun. Tidak diherankan lagi  layanan publik berjalan lambat, banyak infrastruktur rusak, dan ketimpangan sosial tetap tinggi. Korupsi membuat proses pembangunan terhambat bahkan mundur. Dalam kondisi seperti ini, kemunduran bangsa bukan hanya wacana, tetapi nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keterlambatan pembangunan menunjukkan betapa besarnya kerugian yang ditanggung masyarakat. Kepercayaan publik pun semakin melemah karena janji perbaikan sering kali tidak terwujud. Jika masalah ini dibiarkan, bangsa akan semakin sulit mengejar ketertinggalan.

Selain merusak perekonomian, korupsi juga melemahkan demokrasi. Ketika uang dipakai untuk memengaruhi kekuasaan politik, proses demokrasi berubah menjadi transaksi kepentingan. Jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk melayani Masyarakat tetapi sebagai investasi bagi mereka yang mau mengeluarkan modal besar demi mendapatkan posisi. Akibatnya, kebijakan yang dibuat tidak lagi memprioritaskan kebutuhan rakyat, melainkan diarahkan untuk membayar kembali modal politik yang sudah dikeluarkan. Kondisi seperti ini menciptakan siklus yang sulit dihentikan kekuasaan menghasilkan uang dan uang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Jika pola ini terus berlanjut, demokrasi tidak akan mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat

Meski situasinya berat harapan tidak boleh hilang. Masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan dengan ikut mengawasi, menolak politik uang, dan berani meminta keterbukaan dari para pejabat publik. Perubahan tidak akan terjadi jika masyarakat diam dan membiarkan keadaan tetap sama. Upaya melawan korupsi membutuhkan keterlibatan banyak orang, mulai dari keluarga, tempat kerja, hingga ruang publik. Setiap warga bisa berperan baik dengan menolak gratifikasi, melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, maupun mendukung kebijakan yang memperkuat pencegahan korupsi. Semakin banyak orang yang berani bersikap semakin kecil ruang bagi koruptor untuk bergerak. Perubahan kecil dari masyarakat dapat menjadi tekanan besar bagi sistem. Bila kesadaran  tumbuh peluang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih akan semakin nyata.

Dalam pemerintahan  pencegahan korupsi perlu diperkuat dengan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi bisa digunakan untuk mengurangi peluang manipulasi anggaran sementara aturan pengawasan harus dibuat lebih ketat agar tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, aparat penegak hukum harus mendapat dukungan politik dan kelembagaan yang cukup agar dapat bekerja tanpa tekanan. Ketegasan dalam menindak semua pelaku korupsi baik skala kecil maupun besar akan membantu menumbuhkan efek jera yang selama ini masih kurang. Tanpa langkah tegas pelaku akan merasa aman untuk mengulangi tindakan yang sama. Reformasi birokrasi juga perlu dipercepat agar pelayanan publik menjadi lebih bersih dan efisien. Jika semua pihak berkomitmen, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.

BACA JUGA:Kegiatan Ini Dipilih Kejari Empat Lawang Dalam Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia

BACA JUGA:Ini Sasaran Kampanye Anti Korupsi Dilakukan Kejari Pagar Alam

Bangsa ini sudah terlalu lama dirugikan oleh tindakan tidak etis yang menyakiti jutaan warga. Setiap rupiah yang disalahgunakan  sebenarnya adalah hak rakyat yang diambil secara tidak adil. Tidak ada alasan untuk membenarkan praktik yang menghambat kemajuan negara. Indonesia membutuhkan keberanian bersama untuk mengatakan bahwa sudah cukup. Korupsi tidak boleh lagi menjadi kebiasaan, tidak boleh dianggap hal biasa, dan tidak boleh dibiarkan merusak masa depan generasi yang akan datang. Kini saatnya masyarakat bersatu membangun negara yang bersih, adil, dan bermartabat karena hanya dengan itulah Indonesia bisa benar-benar maju. Setiap langkah kecil menuju kejujuran akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Jika komitmen ini dijaga, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan dipercaya rakyatnya. ***