Google Advertisement Below

Penistaan Agama & Distorsi Sejarah Pulau Kemaro: Tinjauan Yuridis-Historis Menurut Vebri Al-Lintani

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 27 Jul 2026 - 23:32

Analisis yuridis dan historis dugaan penistaan agama serta distorsi sejarah di Pulau Kemaro oleh Vebri Al Lintani, Ketua KAPAL PURO.--kolase

Artikel berjudul "Tinjauan Yuridis dan Historis: Dugaan Penistaan Agama dan Distorsi Sejarah di Pulau Kemaro" ini ditulis oleh Vebri Al Lintani, Ketua KAPAL PURO (Komunitas Aktivis Penyelamat Aset Palembang Darussalam di Pulau Kemaro).

KORANPALPRES.COM - Bahwa secara de facto, Pulau Kemaro telah dikenal luas oleh publik sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di wilayah yurisdiksi Kota Palembang.

Narasi yang dikembangkan selama ini didominasi oleh legenda romansa fiktif Siti Fatimah dan Tan Bun Ann.

Namun demikian, di balik komersialisasi pariwisata tersebut, ditemukan adanya indikasi kuat berupa distorsi fakta sejarah, pengaburan identitas asli objek, serta dugaan tindak pidana penistaan agama yang secara langsung mencederai ranah akidah dan warisan sah Kesultanan Palembang Darussalam.

Uraian Fakta dan Dugaan Pelanggaran Hukum

Berdasarkan investigasi historis dan keterangan saksi ahli budayawan (Baba Azim), dugaan pelanggaran hukum dan kepatutan di Pulau Kemaro dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut:

1. Dugaan Penistaan Agama terhadap Makam Kapiten Bong Su We

Bahwa fakta historis membuktikan Kapiten Bong Su adalah seorang Muslim keturunan Tionghoa (Cina Muslim/Baba) yang wafat sebagai syuhada dalam tugas negara membela Kerajaan Palembang melawan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada kurun waktu 1656-1659.

Penggunaan tata cara peribadatan dan ritual non-muslim pada makam seorang tokoh Muslim secara hukum dan norma agama patut diduga sebagai bentuk penistaan terhadap keyakinan Islam.

2. Penghilangan Bukti Sejarah dan Atribut Budaya

Bahwa telah terjadi tindakan penghilangan atribut sejarah secara sistematis, yakni pencabutan plang nama beraksara Arab Melayu (Jawi) yang bertuliskan "Makam Keramat Pulau Kemaro" dan "Jajasan Toapekong Pulau Kemaro", serta penghapusan plang larangan membawa daging babi, minuman keras, dan larangan berjudi.

Tindakan sepihak ini bersamaan dengan pemugaran Toapekong menjadi Kelenteng Tri Dharma, yang mengindikasikan adanya upaya penghapusan identitas budaya peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.

penistaan agama & distorsi sejarah pulau kemaro: tinjauan yuridis-historis menurut vebri al-lintani                            artikel berjudul "tinjauan yuridis dan historis: dugaan penistaan agama dan distorsi sejarah di pulau kemaro" ini ditulis oleh vebri al lintani, ketua kapal puro (komunitas aktivis penyelamat aset palembang darussalam di pulau kemaro).
koranpalpres.com - bahwa secara de facto, pulau kemaro telah dikenal luas oleh publik sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di wilayah yurisdiksi kota palembang.
narasi yang dikembangkan selama ini didominasi oleh legenda romansa fiktif siti fatimah dan tan bun ann.
namun demikian, di balik komersialisasi pariwisata tersebut, ditemukan adanya indikasi kuat berupa distorsi fakta sejarah, pengaburan identitas asli objek, serta dugaan tindak pidana penistaan agama yang secara langsung mencederai ranah akidah dan warisan sah kesultanan palembang darussalam.
baca juga:hipotesa pulau kemaro menurut ahmad dailami: situs sejarah bangsa?
baca juga:pulau kemaro nggak cuma legenda cinta! tokoh palembang bergerak selamatkan jejak islam yang kian memudar
uraian fakta dan dugaan pelanggaran hukum
berdasarkan investigasi historis dan keterangan saksi ahli budayawan (baba azim), dugaan pelanggaran hukum dan kepatutan di pulau kemaro dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut:
1. dugaan penistaan agama terhadap makam kapiten bong su we
bahwa fakta historis membuktikan kapiten bong su adalah seorang muslim keturunan tionghoa (cina muslim/baba) yang wafat sebagai syuhada dalam tugas negara membela kerajaan palembang melawan vereenigde oostindische compagnie (voc) pada kurun waktu 1656-1659.
baca juga:mengenal 5 fakta menakjubkan pulau kemaro, destinasi wisata di palembang yang populer!
baca juga:hidupkan memori kota sungai, forwida susuri jejak sejarah palembang dari pulau kemaro hingga kampung songket
penggunaan tata cara peribadatan dan ritual non-muslim pada makam seorang tokoh muslim secara hukum dan norma agama patut diduga sebagai bentuk penistaan terhadap keyakinan islam.
2. penghilangan bukti sejarah dan atribut budaya 
bahwa telah terjadi tindakan penghilangan atribut sejarah secara sistematis, yakni pencabutan plang nama beraksara arab melayu (jawi) yang bertuliskan "makam keramat pulau kemaro" dan "jajasan toapekong pulau kemaro", serta penghapusan plang larangan membawa daging babi, minuman keras, dan larangan berjudi.
tindakan sepihak ini bersamaan dengan pemugaran toapekong menjadi kelenteng tri dharma, yang mengindikasikan adanya upaya penghapusan identitas budaya peninggalan kesultanan palembang darussalam.
baca juga:cerita di balik pulau kemaro, mirip kisah romeo dan juliet versi sumatera selatan
baca juga:makam kapitan bong su di pulau kemaro, rektor uin raden fatah sebut sebagai pertemuan agama dan budaya
3. perampasan hak beribadah dan ziarah ahli waris 
bahwa pendirian awal fasilitas penghormatan oleh oei tjeng kiat pada 1962 ditujukan murni untuk menghormati arwah kapiten bong su.
namun, perubahan sepihak status tempat tersebut menjadi kelenteng tri dharma dengan meletakkan berbagai patung persembahan telah berakibat pada terhalangnya hak konstitusional keturunan bong su yang beragama islam.
ahli waris tidak dapat lagi melakukan ziarah karena kondisi status a quo tempat tersebut bertentangan secara diametral dengan kaidah tauhid dan syariat islam.
baca juga:pulau kemaro sarat legenda, hendra sudrajat sebut layak jadi cermin bhinneka tunggal ika dan kedaulatan bangsa
baca juga:ga salah lagi! peneliti sejarah temukan fakta makam keramat di pulau kemaro adalah makamnya kapiten bong su
4. distorsi sejarah militer dan pengabaian cagar budaya
bahwa eksploitasi narasi fiktif/dongeng untuk kepentingan komersial telah mengaburkan status hukum pulau kemaro sebagai objek vital sejarah kemiliteran.
secara empiris, pulau kemaro adalah basis pertahanan militer, benteng manguntama (1656-1659) dan tameng ratu pada masa perlawanan sultan mahmud badaruddin ii terhadap kolonial belanda (1819-1821).
pembiaran distorsi sejarah ini merupakan pelanggaran terhadap pelestarian memori kolektif bangsa.
baca juga:pesona pulau kemaro : simbol cinta, religi dan budaya di tengah sungai musi 
baca juga:peneliti sejarah hg sutan adil ungkap misteri makam kapiten bong su di pulau kemaro, ternyata…
lebih lanjut, jika siti fatimah secara sejarah diyakini sebagai muslimah, maka ritual non-muslim yang dipaksakan di makamnya adalah tindakan maladministrasi etika dan keagamaan.
resolusi dan tuntutan hukum
guna memulihkan keadaan pada posisi yang berkeadilan hukum dan beradab (restitutio in integrum), diperlukan tindakan hukum dan administratif yang tegas sebagai berikut:
1. restitusi tata cara ziarah: meminta pihak pengelola untuk segera memberikan ruang dan akses harus diberikan sepenuhnya kepada ahli waris untuk melaksanakan hak ziarah sesuai dengan kaidah syariat islam tanpa adanya intervensi dari atribut penyimpangan akidah.
baca juga:menolak lupa! jejak kapiten bong su di pulau kemaro palembang, ini kata peneliti sejarah hg sutan adil
baca juga:sengketa kepemilikan lahan pulau kemaro mencuat, pemkot palembang siap cari solusi damai dan berkeadilan
2. pemulihan bukti autentik (aksara jawi): menuntut pemerintah daerah dan pihak pengelola untuk memasang dan merestorasi kembali plang beraksara jawi yang memuat identitas asli serta aturan pelarangan (babi, minuman keras, judi) di area tersebut demi menghormati konsensus sejarah masa lalu.
3. ekskusi undang-undang cagar budaya: mendesak pemerintah kota palembang untuk secara proaktif melaksanakan instrumen hukum terkait pelestarian cagar budaya dengan menetapkan status hukum pulau kemaro sebagai defence heritage (cagar budaya pertahanan), yang ditindaklanjuti dengan pemasangan tugu penanda sejarah resmi kesultanan palembang darussalam.
4. pemenuhan hak konsumen dan kebebasan beragama: mewajibkan pihak yayasan untuk membangun fasilitas ibadah (masjid/musala) yang layak dan proporsional di dalam kawasan tersebut, mengingat mayoritas pengunjung adalah wisatawan beragama islam.
5. penyelesaian sengketa secara non-litigasi (mediasi): menuntut agar segala bentuk indikasi pelanggaran akidah dan sejarah ini segera diselesaikan melalui musyawarah mufakat antar-pemangku kepentingan, dengan berlandaskan pada asas kearifan lokal palembang darussalam, pancasila, dan jaminan kebebasan beragama dalam uud 1945, sebelum ditempuhnya upaya hukum lanjutan.