Google Advertisement Below

SOAK Gelar Aksi di Kejati Sumsel, Desak Usut Dugaan Kriminalisasi Perkara Tipikor Berikut Ini

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 30 Jul 2026 - 14:07

Salah satu perwakilan SOAK, M. Sanusi AS menjelaskan mengenai kedatangan mereka ke kantor Kejati Sumsel meminta adanya pengusutan dugaan Kriminalisasi Perkara Tipikor.--Kurniawan/Koranpalpres.Com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam solidaritas Aktivis Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Keadilan (SOAK) mendatangi kantor Kejati Sumsel, Kamis 30 Juli 2026.

Kedatangannya tidak lain menyampaikan aspirasi dan tuntutan untuk mengusut tuntas adanya dugaan Kriminalisasi dan rekayasa dalam kasus Tipikor yang dilakukan oleh oknum ASN Pemprov berinisial AK.

Salah satu perwakilan SOAK, M. Sanusi AS mengatakan, bahwa pada Desember 2024 lalu adanya transaksi utang piutang berbunga dari keterangan para pihak terkait.

Dimana pertemuan awalnya terjadi pada Desember 2024, AK dihubungi melalui telepon oleh HZL untuk bertemu dengan IT.

Pada saat pertemuan tersebut berlangsung, IT masih berstatus sebagai Calon Wakil Bupati dan belum dilantik sebagai Wakil Bupati PALI.

"Sehingga menurut keterangan yang kami miliki, Saudara IT belum memiliki kewenangan pemerintahan sebagaimana yang kemudian dikaitkan dalam konstruksi perkara," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, HZL menyatakan bersedia membantu memberikan pinjaman uang dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.

Karena HZL mengenal Saudara AK, maka Saudara AK kemudian bertindak sebagai pihak yang membantu atau menjamin hubungan pinjaman tersebut.

Pada 20 Desember 2024, HZL menghubungi AK untuk mengambil uang yang disebut sebagai titipan pinjaman sebesar Rp436.250.000 untuk kemudian diserahkan kepada IT.

Menurut keterangan yang kami miliki, HZL dan AK kemudian sama-sama mengonfirmasi kepada Saudara IT bahwa uang tersebut telah dititipkan.

soak gelar aksi di kejati sumsel, desak usut dugaan kriminalisasi perkara tipikor berikut ini                            palembang, koranpalpres.com - ratusan masyarakat yang tergabung dalam solidaritas aktivis mahasiswa dan masyarakat peduli keadilan (soak) mendatangi kantor kejati sumsel, kamis 30 juli 2026.
kedatangannya tidak lain menyampaikan aspirasi dan tuntutan untuk mengusut tuntas adanya dugaan kriminalisasi dan rekayasa dalam kasus tipikor yang dilakukan oleh oknum asn pemprov berinisial ak. 
salah satu perwakilan soak, m. sanusi as mengatakan, bahwa pada desember 2024 lalu adanya transaksi utang piutang berbunga dari keterangan para pihak terkait.
dimana pertemuan awalnya terjadi pada desember 2024, ak dihubungi melalui telepon oleh hzl untuk bertemu dengan it.
baca juga:polisi tingkatkan patroli malam, 3 titik lokasi rawan kriminalitas di pemulutan ogan ilir ini jadi sasaran
baca juga:keamanan level tinggi! ini 5 alarm anti maling rumah yang terbukti efektif menghalau aksi kriminal
pada saat pertemuan tersebut berlangsung, it masih berstatus sebagai calon wakil bupati dan belum dilantik sebagai wakil bupati pali.
"sehingga menurut keterangan yang kami miliki, saudara it belum memiliki kewenangan pemerintahan sebagaimana yang kemudian dikaitkan dalam konstruksi perkara," ujarnya.
dalam pertemuan tersebut, hzl menyatakan bersedia membantu memberikan pinjaman uang dengan nilai sebesar rp1.000.000.000.
karena hzl mengenal saudara ak, maka saudara ak kemudian bertindak sebagai pihak yang membantu atau menjamin hubungan pinjaman tersebut.
baca juga:cegah kriminalitas, personel polres pali sasar hal ini
baca juga:kasus pmi palembang, kuasa hukum: adanya dugaan dikriminalisasi terhadap kliennya
pada 20 desember 2024, hzl menghubungi ak untuk mengambil uang yang disebut sebagai titipan pinjaman sebesar rp436.250.000 untuk kemudian diserahkan kepada it.
menurut keterangan yang kami miliki, hzl dan ak kemudian sama-sama mengonfirmasi kepada saudara it bahwa uang tersebut telah dititipkan.
sebagian uang sebesar rp352.000.000 digunakan oleh ak untuk menebus kendaraan yang sebelumnya digadaikan dalam rangka kebutuhan pilkada. sisa dana kemudian dikirimkan ke rekening it.
masih pada bulan desember 2024, hzl kemudian mentransfer uang sebesar rp436.250.000 kepada saudara junaidi yang pada saat itu berperan sebagai bendahara pilkada it.
baca juga:tekan kriminalitas menonjol, timsus tantura satuan samapta sisir wilayah prabumulih 
baca juga:inilah kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di indonesia, palembang masuk nggak?
dengan demikian, total dana yang menurut keterangan kami benar-benar diterima secara fisik/ditransfer dari hzl berjumlah rp872.500.000.
ketika ak mempertanyakan mengapa jumlah yang diterima tidak mencapai rp1.000.000.000 sebagaimana nilai pinjaman yang disepakati, hzl menjelaskan bahwa dana tersebut telah dipotong  pajak atau bunga di muka sebesar 12,75 persem.
"karena kebutuhan dana pada saat itu bersifat mendesak, it dan ak tidak mempermasalahkan pemotongan tersebut," jelasnya.
menurutnya, rangkaian transaksi tersebut merupakan fakta penting yang perlu diuji karena menunjukkan karakter hubungan hukum yang sejak awal dipahami oleh para pihak sebagai pinjaman uang dengan bunga, bukan sebagai setoran atau pemberian yang berkaitan dengan proyek pemerintah.
baca juga:apa itu persepsi kriminalisasi seks dalam tayangan hukum media? ini pendapat mahasiswa universitas andalas
baca juga:catat tingkat kriminalitas meningkat di 2024, ini bakal dilakukan di 2025, apa itu?
kemudian pada 20 februari 2025, it resmi dilantik sebagai wakil bupati. setelah pelantikan tersebut, menurut keterangan yang dimiliki, hzl mulai mengubah cara pandangnya terhadap hubungan utang-piutang yang sebelumnya telah berlangsung sejak desember 2024.
"pada sekitar april 2025, saudara hzl mulai meminta agar hubungan utang-piutang tersebut dikaitkan dengan proyek pemerintah," tambahnya.
menurut keterangan yang dimiliki, hzl meminta adanya jatah pekerjaan berupa proyek agregat, timbunan, dan siring.
padahal, hubungan awal antara para pihak menurut dokumen dan transaksi yang kami miliki adalah hubungan pinjaman uang.
baca juga:kriminalitas susah ditebak, warga harus perketat keamanan lingkungan masing-masing
baca juga:ini cara polrestabes palembang tekan kriminalitas di wilayahnya
"pasca april 2025, hzl beberapa kali mengajak adik kandungnya yang bernama redi, yang menurut informasi kami merupakan anggota polri aktif di polda, untuk menemui ak dan it di rumah it," bebernya.
dalam pertemuan-pertemuan tersebut, menurut keterangan yang diterima, hzl bersama redi memberikan tekanan kepada ak dan it dengan menyatakan bahwa uang yang sebelumnya dipahami sebagai pinjaman telah berubah menjadi uang yang berkaitan dengan proyek.
menurut keterangan ak,redi turut aktif menanyakan dan menagih komitmen proyek kepada pihak saudara it.
"kami memandang fakta tersebut perlu diperiksa secara objektif, termasuk mengenai kapasitas saudara redi ketika hadir dalam pertemuan dan apakah statusnya sebagai anggota polri pernah digunakan untuk memberikan tekanan terhadap para pihak," akunya.
baca juga:angka kriminalitas di sumsel turun, kapolda sumsel berikan penjelasan ini
baca juga:ini capain polres prabumulih sepanjang tahun 2025, kasus kriminal mengalami peningkatan 
pada oktober 2025, saudara hzl meminta pembayaran sebesar rp15.000.000 kepada ak untuk pembayaran bunga.
ak kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan mentransfer uang sebesar rp15.000.000 ke rekening saudara hzl. dalam transaksi perbankan tersebut terdapat keterangan transfer untuk membayar bunga.
bukti transaksi tersebut menurut kami merupakan salah satu bukti penting yang perlu diperiksa karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana para pihak memahami hubungan hukum mereka pada saat transaksi berlangsung.
pada april 2026, hzl mengirimkan somasi pertama kepada pihak ak. menurut keterangan yang dimiliki, surat tersebut diantarkan langsung oleh redi, yang disebut sebagai anggota polri aktif.
baca juga:tekan angka kriminalitas, wakapolda sumsel buka pelatihan berikut ini
baca juga:cegah kriminalitas malam, sat samapta polrestabes palembang gelar giat ini
tindakan tersebut perlu diperiksa untuk mengetahui apakah kedudukan atau atribut institusi kepolisian digunakan dalam proses penagihan atau penyampaian somasi sehingga menimbulkan tekanan psikologis kepada pihak yang menerima.
pada 3 mei 2026 sekira pukul 22.00 wib, ak menerima telepon dari seseorang yang menurut pengakuannya memperkenalkan diri sebagai kasidik kejati sumsel 
dalam komunikasi tersebut, menurut keterangan ak, terdapat tekanan agar persoalan dengan saudara hzl segera diselesaikan pada malam itu juga.
saudara ak menolak menyelesaikan persoalan tersebut pada saat itu dengan alasan waktu sudah di luar jam kerja dan persoalan yang sedang dihadapi menurutnya merupakan persoalan utang-piutang.
baca juga:tekan kriminalitas 3c dan balap liar, polrestabes palembang gelar kryd akhir pekan
baca juga:jabat kapolrestabes palembang, kombes sonny siap tekan kriminalitas, ini stateginya
"di sisi lain, menurut keterangan yang kami miliki, terdapat persoalan mengenai uang tunai yang kemudian ditampilkan sebagai barang bukti," bebernya.
uang sebesar rp436.250.000 yang sebelumnya ditransfer oleh ak kepada hzl pada tanggal 22 mei 2026 menurut informasi kami telah digunakan untuk membeli kendaraan mitsubishi triton.
oleh karena itu, apabila benar kemudian terdapat uang tunai dengan nominal yang sama yang dibawa ke kantor kejati pada tanggal 3 juni 2026, maka asal-usul uang tersebut harus diperiksa secara menyeluruh.
kemudian menurut informasi yang didapatkan, kajati menggelar konferensi pers dan menampilkan uang sebesar rp436.250.000 sebagai barang bukti.
baca juga:jejak kriminalnya terekam cctv, maling motor di palembang ini diciduk polisi
baca juga:aksi damai di dpr ri dan mabes polri, kriminalisasi buruh berkedok penegakan hukum
menurut informasi yang kami miliki, uang tersebut adalah uang tunai yang dibawa ke gedung kejati pada sore hari oleh saudara endang.
dalam konferensi pers tersebut, uang kemudian diposisikan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara gratifikasi atau suap proyek.
"kami meminta dilakukan pemeriksaan secara objektif mengenai apakah uang yang ditampilkan tersebut benar-benar memiliki hubungan langsung dengan transfer saudara ak tanggal 22 mei 2026 atau berasal dari sumber lain," tegasnya.
pihaknya meminta dilakukan pemeriksaan terhadap konstruksi peristiwa yang kemudian diberitakan atau disampaikan kepada publik sebagai operasi tangkap tangan (ott).
baca juga:ungkap 3 kasus kriminal sekaligus, ini jumlah tersangka diamankan satreskrim polres lahat
baca juga:cegah tindak kriminal, sri sutandi prioritaskan lampu jalan
"apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum, etik, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak mana pun, kami meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tandasnya.