Google Advertisement Below

Dua Pengurus Koperasi Ditetapkan Tersangka, Dugaan Korupsi Dana PSR Rp9,34 Miliar

Reporter: Janta |

Editor: Firyansyah |

Minggu , 02 Aug 2026 - 15:14

Kejari Musi Rawas menetapkan dua pengurus koperasi sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat pada Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri tahun anggaran 2022.-Ist/koranpalpres.com-

MUSI RAWAS, KORANPALPRES.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri (SJM) Tahun Anggaran 2022.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menyelesaikan serangkaian proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti hingga gelar perkara (ekspose), Jumat 31 Juli 2026.

Dua tersangka yang ditetapkan yakni HAB selaku Ketua Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/L.6.25/Fd.2/07/2026 tanggal 31 Juli 2026, serta MU selaku Sekretaris Koperasi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-02/L.6.25/Fd.2/07/2026 tanggal yang sama.

Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan kedua tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp601.955.470, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Selain itu, Jaksa Penyidik Kejari Musi Rawas juga berhasil menyelamatkan dan mengamankan uang negara yang berpotensi disalahgunakan sebesar Rp1.265.526.441.

Dalam penyidikan terungkap, pada tahun 2022 Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri mengusulkan sejumlah petani sebagai calon penerima Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Berdasarkan Keputusan Pengurus Koperasi Nomor 003/KP-SJM/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, Hijrah Alam Bintoro menjabat sebagai Ketua Koperasi, sedangkan Musyanto menjabat sebagai Sekretaris.

Setelah pengajuan Calon Pekebun dan Calon Lahan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, diterbitkan Rekomendasi Teknis Nomor 524/248/PKST/Disbun/2022 tanggal 14 November 2022.

Dalam surat tersebut merekomendasikan 149 pekebun (147 kepala keluarga) dengan luas lahan 311,4235 hektare di Desa Ciptodadi, Desa Banpres, Desa Tanjung Karya Teladan, dan Desa Lubuk Tua untuk menerima pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Koperasi Produsen Sugih Jaya Mandiri memperoleh dana Program PSR sebesar Rp9.342.705.000.

dua pengurus koperasi ditetapkan tersangka, dugaan korupsi dana psr rp9,34 miliar                            musi rawas, koranpalpres.com – kejaksaan negeri (kejari) musi rawas menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana program peremajaan sawit rakyat (psr) pada koperasi produsen sugih jaya mandiri (sjm) tahun anggaran 2022.
penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menyelesaikan serangkaian proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti hingga gelar perkara (ekspose), jumat 31 juli 2026.
dua tersangka yang ditetapkan yakni hab selaku ketua koperasi produsen sugih jaya mandiri berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tap-01/l.6.25/fd.2/07/2026 tanggal 31 juli 2026, serta mu selaku sekretaris koperasi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tap-02/l.6.25/fd.2/07/2026 tanggal yang sama.
berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan kedua tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp601.955.470, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit (lha) perhitungan kerugian keuangan negara.
baca juga:raup untung rp1,46 miliar, terdakwa korupsi penjualan hutan produksi dituntut 18 bulan penjara
baca juga:pegawai dishub muba divonis 2 tahun, uang korupsi diduga dipakai judi online dan liburan
selain itu, jaksa penyidik kejari musi rawas juga berhasil menyelamatkan dan mengamankan uang negara yang berpotensi disalahgunakan sebesar rp1.265.526.441.
dalam penyidikan terungkap, pada tahun 2022 koperasi produsen sugih jaya mandiri mengusulkan sejumlah petani sebagai calon penerima program peremajaan sawit rakyat (psr).
berdasarkan keputusan pengurus koperasi nomor 003/kp-sjm/vii/2021 tanggal 12 juli 2021, hijrah alam bintoro menjabat sebagai ketua koperasi, sedangkan musyanto menjabat sebagai sekretaris.
setelah pengajuan calon pekebun dan calon lahan kepada dinas perkebunan kabupaten musi rawas, diterbitkan rekomendasi teknis nomor 524/248/pkst/disbun/2022 tanggal 14 november 2022.
baca juga:dugaan korupsi perkimtan palembang kian memanas, jpu boyong 11 saksi ke persidangan
baca juga:tegas! kejari pali jebloskan 5 tersangka korupsi proyek cv nengkoda jaya ke sel
dalam surat tersebut merekomendasikan 149 pekebun (147 kepala keluarga) dengan luas lahan 311,4235 hektare di desa ciptodadi, desa banpres, desa tanjung karya teladan, dan desa lubuk tua untuk menerima pendanaan dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (bpdpks).
berdasarkan rekomendasi tersebut, koperasi produsen sugih jaya mandiri memperoleh dana program psr sebesar rp9.342.705.000.
namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya melakukan mark-up terhadap item pekerjaan program psr, memalsukan dokumen surat pertanggungjawaban (spj), serta meminta fee kepada penyedia.
atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 603 juncto pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsider pasal 604, dan/atau pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp.
baca juga:kejari palembang terus usut dugaan korupsi lampu jalan, 2 anggota dewan diperiksa sebagai saksi
baca juga:kawal kasus korupsi blk prabumulih, kejari komitmen jalankan penuntutan profesional
usai ditetapkan sebagai tersangka, hab dan mu langsung ditahan selama 20 hari ke depan di lembaga pemasyarakatan kelas iia lubuklinggau berdasarkan surat perintah penahanan nomor print-01/l.6.25/fd.2/07/2026 dan print-02/l.6.25/fd.2/07/2026 tanggal 31 juli 2026.
penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif penyidik sesuai ketentuan pasal 100 ayat (5) kuhap.
kejaksaan negeri musi rawas menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.
penyidikan juga akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh fakta hukum serta pihak-pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana program peremajaan sawit rakyat tersebut.