Bangun Desa dengan Pelayanan Prima Tanpa Pungli, Ini Kata Pjs Kades Patikal Baru Lahat

LAHAT, KORANPALPRES.COM - Membangun suatu desa bukan seperti membalikkan telapak tangan begitu saja, akan tetapi tantangan memberikan pelayanan prima tanpa adanya punggutan liar (Pungli), justru menjadi suatu pekerjaan rumah (PR) harus dijalankan.

"Pastinya jangan sampai membebani masyarakat dengan hal-hal yang semestinya tidak ada didalam aturan," ucap Pjs Kepala Desa (Kades) Patikal Baru, Kecamatan Kikim Timur, Yuni Maryani, Rabu 12 Juni 2024.

Dia menambahkan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari pungli tidak lepas dari cara kepemimpinan, supaya pelayanan yang diberikan benar-benar direalisasikan serta tepat sasaran.

"Inilah sebenarnya yang ingin dihapuskan perlahan-lahan, seharusnya kita sebagai aparat pemerintah turut membantu memperlancar kebutuhan mereka inginkan," ulasnya.

BACA JUGA:Alhamdulillah, Pemdes dan Karang Taruna Keban Agung Lahat Beri Santunan Korban Kebakaran, Ini Kata Kades

BACA JUGA:Jelang Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas TPHP Lahat Terjunkan Petugas Cek Keswan, Ternyata Ini yang Diperiksa

Ia menyebutkan, tinggal bagaimana sebagai kades untuk memberikan ruang seluas-luasnya, agar apa yang masyarakat butuhkan seiring sejalan dengan ketentuan berlaku.

"Apabila semua yang kita laksanakan tidak ada maharnya, tentu saja penduduk akan sangat terbantu sekali sekaligus ikut berpartisipasi membangun desa," sebut Yuni Maryani.

Nah, disinilah letak arah kebijakan yang diterapkan memang bersinggungan langsung untuk kepentingan bersama, bukan malah membebani bahkan menjerumusinya.

"Dengan adanya saling bahu membahu, koordinasi, komunikasi maupun kerjasama tentu akan mempermudah kinerja dari pemerintah desa (Pemdes)," papar dirinya.

BACA JUGA:Kapolres Lahat Pimpin Sertijab dan Kenaikan Pangkat, Berikut Nama-namanya

BACA JUGA:Jajaran Polres Lahat Bersama OKP, Keagamaan dan Civitas Akademika Lakukan Zoom Meeting, Ini Bahasannya

Sehingga, masih kata dia, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat dialokasikan guna diberikan kepada warga.

"Bukan hanya sektor infrastuktur semata, melainkan bidang sosial budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan maupun keamanan dapat diselaraskan guna menciptakan kondisi yang aman serta kondusif," bebernya.