Kodim Kerinci Terima Penyuluhan Hukum Sangat Penting, Apakah Itu?
Bertempat di Aula, Kodim Kerinci menggelar kegiatan penyuluhan hukum yang sangat penting. Kegiatan ini diadakan oleh Korem Gapu, Rabu 18 September 2024. --Pendam II Sriwijaya
JAMBI, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Aula, Kodim Kerinci menggelar kegiatan penyuluhan hukum yang sangat penting. Kegiatan ini diadakan oleh Korem Gapu, Rabu 18 September 2024.
Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah membekali anggota TNI dengan pemahaman mendalam mengenai hukum.
Kegiatan ini menekankan pada hukum disiplin militer, bahaya judi online, dan pentingnya netralitas TNI dalam pilkada.
Acara ini dihadiri oleh perwira staf, anggota Kodim Kerinci serta ibu-ibu Persit Kodim Kerinci Narasumber yang dihadirkan, Kakumrem Gapu, Mayor Chk Robby Optemy S.H memberikan wawasan berharga.
BACA JUGA:Tunjukan Perhatian Kepada Anggotanya, Dandim Sarko Datangi RSUD Bangko
BACA JUGA:Danrem Gapo Tinjau Rencama Program Besemah44, Berikut Lokasinya
Mayor Chk Robby Optemy S.H dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini digelar secara rutin untuk menjaga kedisiplinan prajurit, agar tetap terpelihara di satuanya masing-masing.
Mayor Robby menekankan aspek penting tentang hukum disiplin militer juga membahas disiplin prajurit, netralitas dalam Pilkada, serta bahaya judi online.
Di samping itu, ia menjelaskan risiko hukum disiplin dan pidana bagi yang terlibat. Pada kesempatan tersebut juga menyampaikan pelanggan berat seperti Perselingkuhan Prajurit dan Persit, Asusila, Narkoba.
"Sebagai prajurit,kita harus tau bagaimana perlakuan kita kepada atasan sesuai dengan Saptamarga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit," ujarnya.
BACA JUGA:Ada Apa? Karo Provos Divpropam Polri Bertemu Langsung Pangdam II Sriwijaya
BACA JUGA:Wah! Ada Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilakukan Prajurit Pos MUR Yonif 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa
Melalui penyuluhan ini, diharapkan seluruh anggota Kodim Kerinci semakin menyadari pentingnya disiplin militer.
Selain itu, mereka juga diharapkan lebih memahami bahaya judi online dan menjaga netralitas dalam setiap pemilihan umum dan Pilkada yang ada.