Fenomena Korupsi dan Gratifikasi Masih Melekat di Pemerintahan, Ini Kata Wabup OKU Timur

Reporter: Arman |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Kamis , 05 Dec 2024 - 19:14

Fenomena Korupsi dan Gratifikasi Masih Melekat di Pemerintahan, Ini Kata Wabup OKU Timur--Bacakoran.com

MARTAPURA, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten OKU Timur menggelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur Tahun 2024 di Aula Bina Praja Setda OKU Timur Rabu 04 Desember 2024.

Menghadirkan narasumber Arief Hidayat yang merupakan Korwas Investigasi I Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, sosialisasi ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati OKU Timur HM, Adi Nugraha Purna Yudha, SH.

Dalam sambutan dan arahannya, Wabup Yudha mengaku jika korupsi dan gratifikasi sangat melekat dengan pemerintahan.

Ditegaskannya, korupsi dan gratifikasi tidak hanya terjadi karena menerima uang yang sumbernya tidak jelas, namun korupsi dan gratifikasi dapat terjadi akibat dari ketidaktahuan dan asal tanda tangan.

"Banyak juga kasus korupsi karena ketidaktahuan, tidak menelaah berkas dan asal tanda tangan, meskipun dia tidak menerima uang, maka akan berhadapan dengan hukum, begitupun dengan gratifikasi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wabup Yudha mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk segera membenahi administrasi dalam pemberkasan, perencanaan hingga evaluasi.

"Ayo kita jaga setiap tahunnya, apa yang kita lakukan mulai dari perencanaan hingga pelaporan terakhir itu sesuai dengan yang diinginkan, sehingga tidak menyulitkan kita dalam menjalankan tugas di OPD masing-masing," ajaknya.

Wabup Yudha juga mengatakan, KPK memiliki program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan tugasnya.

"Alhamdulillah MCP OKU Timur tahun 2024 berhasil menjadi terbaik ke 2 di Provinsi Sumatra Selatan," sambungnya.

Inspektur Kabupaten OKU Timur Sumarno, SH, MH, CGRE, CGCAE dalam laporannya menuturkan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

fenomena korupsi dan gratifikasi masih melekat di pemerintahan, ini kata wabup oku timur                            martapura, koranpalpres.com - pemerintah kabupaten oku timur menggelar sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten oku timur tahun 2024 di aula bina praja setda oku timur rabu 04 desember 2024.
menghadirkan narasumber arief hidayat yang merupakan korwas investigasi i perwakilan bpkp provinsi sumsel, sosialisasi ini dibuka langsung oleh wakil bupati oku timur hm, adi nugraha purna yudha, sh. 
dalam sambutan dan arahannya, wabup yudha mengaku jika korupsi dan gratifikasi sangat melekat dengan pemerintahan.
ditegaskannya, korupsi dan gratifikasi tidak hanya terjadi karena menerima uang yang sumbernya tidak jelas, namun korupsi dan gratifikasi dapat terjadi akibat dari ketidaktahuan dan asal tanda tangan.
baca juga:cegah korupsi apbd! ini 3 arahan pj gubernur sumsel sejalan asta cita presiden prabowo
baca juga:kejati sumsel tetapkan tersangka baru perkara dugaan korupsi pembangunan prasarana lrt, siapa?
"banyak juga kasus korupsi karena ketidaktahuan, tidak menelaah berkas dan asal tanda tangan, meskipun dia tidak menerima uang, maka akan berhadapan dengan hukum, begitupun dengan gratifikasi,” tegasnya.
oleh sebab itu, wabup yudha mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk segera membenahi administrasi dalam pemberkasan, perencanaan hingga evaluasi.
"ayo kita jaga setiap tahunnya, apa yang kita lakukan mulai dari perencanaan hingga pelaporan terakhir itu sesuai dengan yang diinginkan, sehingga tidak menyulitkan kita dalam menjalankan tugas di opd masing-masing," ajaknya.
wabup yudha juga mengatakan, kpk memiliki program monitoring center for prevention (mcp) yang menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan tugasnya.
baca juga:wah! ada sosialisasi pemaparan materi ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
baca juga:pencegahan korupsi, ini dilakukan satgassus polri di pengadilan agama kudus
"alhamdulillah mcp oku timur tahun 2024 berhasil menjadi terbaik ke 2 di provinsi sumatra selatan," sambungnya.
inspektur kabupaten oku timur sumarno, sh, mh, cgre, cgcae dalam laporannya menuturkan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Tag

Share