3 Alasan Pj Bupati Muara Enim Laporkan Media Online Ini ke Polda Sumsel, Nomor 2 Bikin Jurnalis Geram!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 25 Jan 2024 - 21:15

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali (kanan) dalam jumpa pers di Hotel Aston Palembang terkait laporannya ke Polda Sumsel terhadap sebuah media online yang memberitakan dirinya secara bohong dan tidak berimbang.--prokopim-me for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – 3 Alasan Pj Bupati Muara Enim laporkan media online ini ke Polda Sumsel, nomor 2 bikin jurnalis geram!

Lagi dan lagi berita bohong alias hoaks dari pemberitaan media online abal-abal yang gak jelas juntrungannya menciptakan keresahan publik.

Bukan hanya rakyat kecil, menengah, hingga kalangan pejabat pun kerapkali dibikin repot berita-berita hoaks yang tersebar dan tak bertanggung jawab.

Seperti Penjabat atau Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang hari ini, Kamis 25 Januari 2024 berbicara di hadapan sejumlah awak media, mengaku telah jadi korban berita bohong dan tidak berimbang dari salah satu media online.

Dalam jumpa pers di Hotel Aston Palembang, Rizali mengaku barusaja melaporkan situs media LahatAktual.Com kepada Polda Sumatera Selatan.

Dengan blak-blakan, Rizali menuding salah satu konten berita di situs media itu yang berjudul "Dugaan Penggelapan Anggaran Disdag Sumsel, Pj. Bupati Muara Enim Akan Dilaporkan" tidak berdasarkan fakta.

Terlebih konten itu kata Rizali jelas-jelas tidak berimbang dan tanpa konfirmasi dari dirinya selaku objek pemberitaan.

Diketahui, konten berita itu hanya mengutip pernyataan seorang narasumber berinisial DA yang dikatakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPKN).

Lebih lanjut substansi konten dimaksud tanpa ada konfirmasi yang terang dari objek pemberitaan.

Terlebih Rizali keukeuh melaporkan media online itu lantaran berdasarkan penelusuran yang dilakukannya di situs www.dewanpers.or.id, menyatakan bahwa situs media LahatAktual.Com tidak terdaftar sebagai perusahaan pers yang berstatus terverifikasi administratif dan faktual dari Dewan Pers.

3 alasan pj bupati muara enim laporkan media online ini ke polda sumsel, nomor 2 bikin jurnalis geram!                            palembang, koranpalpres.com – 3 alasan pj bupati muara enim laporkan media online ini ke polda sumsel, nomor 2 bikin jurnalis geram!
lagi dan lagi berita bohong alias hoaks dari pemberitaan media online abal-abal yang gak jelas juntrungannya menciptakan keresahan publik.
bukan hanya rakyat kecil, menengah, hingga kalangan pejabat pun kerapkali dibikin repot berita-berita hoaks yang tersebar dan tak bertanggung jawab.
seperti penjabat atau pj bupati muara enim ahmad rizali yang hari ini, kamis 25 januari 2024 berbicara di hadapan sejumlah awak media, mengaku telah jadi korban berita bohong dan tidak berimbang dari salah satu media online.
baca juga:pj gubernur agus fatoni tinjau lokasi banjir di muara enim, salurkan bantuan untuk warga terdampak
baca juga:gedung museum batubara tanjung enim simpan cerita menakjubkan, objek wisata terbaru di muara enim!
dalam jumpa pers di hotel aston palembang, rizali mengaku barusaja melaporkan situs media lahataktual.com kepada polda sumatera selatan. 
dengan blak-blakan, rizali menuding salah satu konten berita di situs media itu yang berjudul "dugaan penggelapan anggaran disdag sumsel, pj. bupati muara enim akan dilaporkan" tidak berdasarkan fakta.
terlebih konten itu kata rizali jelas-jelas tidak berimbang dan tanpa konfirmasi dari dirinya selaku objek pemberitaan. 
diketahui, konten berita itu hanya mengutip pernyataan seorang narasumber berinisial da yang dikatakan dari lembaga swadaya masyarakat (lsm) komunitas pemantau korupsi nusantara (kpkn).
baca juga:dandim 0404/me wilayah kodam ii/swj dan pj bupati muara enim dampingi pj gubernur tinjau lokasi banjir
baca juga:ciptakan kondisi aman dan kondusif, ini langkah cepat polres muara enim wilayah polda sumsel jajaran lakukan
lebih lanjut substansi konten dimaksud tanpa ada konfirmasi yang terang dari objek pemberitaan.
terlebih rizali keukeuh melaporkan media online itu lantaran berdasarkan penelusuran yang dilakukannya di situs www.dewanpers.or.id, menyatakan bahwa situs media lahataktual.com tidak terdaftar sebagai perusahaan pers yang berstatus terverifikasi administratif dan faktual dari dewan pers. 
belum lagi, saat dimonitor bersama-sama, kanal situs lahataktual.com ini juga tidak menampilkan susunan nama-nama redaksi seperti media-media online lain pada umumnya.    
selanjutnya menurut rizali, konten berita itu jelas-jelas sesat lagi menyesatkan terutama bagi sesiapun yang membacanya.
baca juga:mengapa tahun baru imlek 2575 menjadi hari libur nasional, begini penjelasannya!
baca juga:biker ini ungkap serunya petualangan long ride 360 derajat sumatera pakai xsr 155
"pada berita tersebut ditulis tahun anggaran 2020, padahal di tahun tersebut saya tidak menjabat sebagai kepala dinas perdagangan (disdag) provinsi sumsel melainkan sebagai kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah sekretariat pemprov sumsel," beber rizali.
dia mengaku baru menjabat sebagai kepala disdag sumsel pada 25 januari 2021. 
selama menjabat kepala disdag di tahun tersebut, rizali mengaku tidak menemukan indikasi penggelapan atau kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan badan pemeriksaan republik indonesia (lhp bpk-ri). 
"jadi mengapa saya perlu laporkan ini ke polda sumsel, karena saya saat ini menjabat sebagai pj bupati muara enim,” tutur rizali. 
baca juga:para gaming mau ganti hp? ini 4 rekomendasi hp gaming teratas seharga 2 juta kualitas tak diragukan 
baca juga:the real raja ratu sehari! bupati musi banyuasin gratiskan mobil dinas untuk para pengantin, jomblo jangan iri
“sehingga saya tidak ingin publik (masyarakat muara enim) jadi keliru atau salah menilai karena pemberitaan bohong tersebut," timpalnya. 
untuk itulah, rizali menegaskan perlu mengambil langkah tegas dengan melaporkan ke polda sumsel dengan nomor laporan sttlp/b/83/1/2024/spkt/polda sumsel tanggal 22 januari 2024 tentang pelanggaran undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang revisi undang-undang ite pasal 27 a.
selain itu, sambung rizali, pihaknya juga sudah melaporkan hal serupa kepada dewan pers di jakarta, pada rabu, 24 januari 2024.
"pemberitaan tersebut sangat menyudutkan dan tidak ada konfirmasi kepada saya secara langsung, padahal temen-temen (wartawan) tahu kalau saya selama ini sangat terbuka," singgungnya.
baca juga:tau gak sih? ada 5 perilaku yang dilarang bagi umat islam selama bulan rajab, nomor 5 sering terjadi 
baca juga:belajar psikologi di kampus uin raden fatah bae!, fasilitas laboratorium terlengkap di sumsel, simak ulasannya
berkaca kasus pemberitaan bohong kerap memakan korban, rizali pun mengharapkan seluruh media baik cetak, online, radio ataupun televisi agar terdaftar di dewan pers. 
mengingat sambung rizali, saat ini siapa pun bisa membuka media online. 
namun tetap media online tersebut harus diakui dan dinaungi dewan pers. 
"semua orang bisa bikin media namun tentu saja kalau tidak terdaftar dewan pers maka beritanya sulit dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
baca juga:sharp indonesia serahkan hadiah 2 unit mobil ke pemenang
baca juga:cara membuat ikan kerutuk, makanan tradisional asal muara enim, resep turun menurun dari nenek moyang
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan