Selain itu, terdapat estimasi energi listrik tahunan hingga mencapai 212,40 GWh dengan Capacity Factor (CF) sebesar 60,69 persen.
Besarnya energi yang dihasilkan ini akan mampu mengisi kuota yang tersebar dalam Sistem Tenaga Listrik Wilayah Sumatera sebesar 90 MW dengan target COD tahun 2025.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek pembangunan Bendungan Tiga Dihaji rampung pada akhir tahun 2024.
"Saat ini progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji sebesar 50,13 persen dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2024. Setelahnya kami akan segera lakukan pengisian waduk," kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, daerah irigasi Komering itu memiliki potensi untuk mengaliri lahan pertanian seluas 124.000 hektare.
Saat ini layanan air untuk daerah irigasi baru mencakup 70 ribu ha dan sisanya sekitar 54 ribu ha masih bersifat tadah hujan.
Selain untuk irigasi, Bendungan Tiga Dihaji juga memberikan manfaat untuk konservasi sumber daya air, pengendalian banjir, pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 1 m3/detik, pembangkit listrik sebesar 4x10 MW, dan destinasi pariwisata lokal, serta prasarana olahraga air.
"Kami harapkan nantinya akan bertambah pasokan air untuk melayani sekitar 34.824 ha dari Bendungan Tiga Dihaji ini," ujarnya.
Tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, katanya lagi, untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering di musim kemarau yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering.
Proyek PLTA Tiga Dihaji merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) unsolicited dengan nilai investasi sebesar Rp3,7 triliun dan masa konsesi 27 tahun.
Rencananya, bendungan ini akan dimanfaatkan untuk irigasi seluas 11.000 hektare, reduksi banjir sebesar 106,1 m3/detik, air baku sebesar 1 m3/detik, dan juga memiliki potensi listrik.
Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji dimulai sejak tahun 2018.
Mega proyek ini dikerjakan dalam empat paket.
Dilansir dari Kementerian PUPR, paket 1 senilai Rp1,07 triliun dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya (Persero) dan PT Basuki Rahmana Putra.