LAMPUNG TIMUR, KORANPALPRES.COM - Guna memastikan seluruh Prajurit memahami regulasi tugas pelaksanaan pengaman Pilkada Serentak tahun 2024. Dandim Lampung Timur Letkol Arm Arief Budiman, S. Sos., M.M berikan pembekalan.
Bertempat di Aula, Gatot Soebroto, Makodim, Selasa 8 Oktober 2024. Dandim menuturkan, Pilkada tidak hanya ajang politik, tetapi juga menguji kestabilitas keamanan suatu daerah.
TNI bersama Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif.
"Tentunya dalam pelaksanaan tugas Tahun 2024 yang menandai momen krusial bagi TNI Polri menghadapi pilkada dimana tantangan keamanan semakin kompleks dengan adanya dinamika sosial dan politik yang berkembang sangat cepat," ujar Dandim.
BACA JUGA:Buset! Satgas TMMD ke-122 Kodim Sarko Ada di Desa Bedeng Rejo, Program Apa Dilakukan?
Letkol Arm Arief Budiman, S. Sos., M.M menjelaskan, untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, Kodim Lampung Timur telah menyiapkan berbagai strategi.
Seperti melakukan pemetaan wilayah rawan konflik antar calon pendukung, penyebaran hoaks dan potensi gangguan keamanan lainnya.
Lebih lanjut, mantan Danyon Armed 1 Kostrad ini menyampaikan selain strategi diatas Kodim melalui Koramil jajaran bersama Polsek aktif melaksanakan patroli.
"Termasuk melakukan pendekatan dan keterlibatan aktif dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencegah potensi terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya sebelum berkembang jadi masalah yang lebih nyata dan besar," sambungnya.
BACA JUGA:Wah! Ada Sosok Danrem Gapo Dalam Kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Itjenad, Ini Wajahnya
Dihadapan para Perwira Staf, Danramil anggota Bintara dan Tamtama, Dandim kembali menekankan Netralitas TNI hadapi Pilkada serentak Kabupaten Lampung Timur.
Yang saat ini memasuki tahapan kampanye. "Netralitas bukan hanya sebatas perintah, tetapi juga semangat yang ditanamkan pada setiap prajurit," tegasnya.
Mengingat pentingnya netralitas TNI sebagai salah satu pondasi kuat dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia.