PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan (Sumsel).
Rakor HLM ini berlangsung di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin 11 November 2024.
Kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi lonjakan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Pj Gubernur Elen Setiadi mengatakan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumsel sebesar 1,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87.
BACA JUGA:Kendalikan Inflasi Daerah, Ini Upaya Pemkot Prabumulih Ringankan Beban Masyarakat
BACA JUGA:Rakor Pengendalian Inflasi Harus Didukung Aksi dan Kebijakan Pemerintah Daerah
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 1,44 persen dengan IHK sebesar 107,05 dan terendah terjadi di Kota Lubuklinggau sebesar 0,89 persen dengan IHK sebesar 104,61.
Adapun komoditas yang menjadi penyumbang inflasi meliputi tomat, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan yang juga menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten/kota inflasi di Sumselpada Oktober 2024.
Sedangkan komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota inflasi Sumatera Selatan adalah cabai merah.
“Hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua, dan mulai hari ini kita sudah mengambil strategi kebijakan, karena kita sebulan lagi akan menghadapi Nataru dan kita masih punya ruang yang cukup untuk melakukan hal-hal yang harus didorong dan dikoordinasikan,” ungkapnya.
BACA JUGA:Tekan Laju Inflasi, Pj Bupati Lahat Laksanakan Program Macak di Desa Bintuhan, Ini Pesannya
Elen mengingatkan para Bupati/Walikota untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, karena pada 27 November mendatang, Provinsi Sumsel akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
Di mana memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelumnya agar daerah waspada dan antisipas soali ketersediaan beras, minyak goreng dan gula pasir, dan sembako lainnya yang dalam peruntukannya digunakan masing-masing paslon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Kami juga menghimbau Bupati/walikota dapat meningkatkan ketersediaan pasokan melalui penggunaan dana BTT yang nanti akan kita bahas khusus dengan Kemendagri dan khusus beras akan kita lakukan kerjasama dengan Bulog,” imbuhnya.