Dalam hal pengelolaan pajak, kata Ade, secara diam-diam sejumlah nilai akan diarahkan bagi kepentingan pribadi atau ke kelompok.
BACA JUGA:IKN Bakal Jadi Pusat Politik! Begini Tekad Prabowo dalam 5 Tahun ke Depan
Lebih lanjut Ade menyindir beberapa kondisi sosial yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat.
Misalnya imbuh dia, biaya lampu penerangan jalan yang sejatinya sudah dialokasikan dari pajak penerangan.
Padahal ada alokasi pajak penerangan tetap yang sudah dianggarkan.
Hanya saja pajak dari rakyat ini menjadi mengundang pertanyaan kemana dialokasikannya.
BACA JUGA:Mahasiswa Universitas Andalas ini Sindir Habis-Habisan Realita Rekrutmen Partai Politik di Indonesia
“Kita dibuat tidak menyadari itu, kalau lampu penerangan jalan mati, kita berhak dan punya kewajiban untuk memprotes layanan buruk seperti itu, tapi ini tidak kita lakukan," cetusnya.
Selain pajak kendaraan bermotor, pajak tanah dan rumah penduduk, pajak usaha rumah makan, serta pajak lainnya dalam suasana sosial di daerah dan perkotaan, Ade juga menyinggung soal pajak perkebunan dan pajak pertambangan.
Karena menurut dia pajak perkebunan sawit, karet, dan tambang emas, batu bara, minyak, serta tambang bauksit bernilai miliaran itu luput dari perhatian publik.
“Negara kita ini kaya, lho! Tapi apakah kita ikut menikmati miliaran pajak perkebunan dan tambang?" tanya Ade.
BACA JUGA:Stop Money Politics! Mahasiswa Universitas Andalas ini Dorong Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
Makanya tidak heran andaikan seluas mata memandang hutan-hutan yang ada di hadapan mata terjadi kerusakan.