Ia menerangkan, untuk Kecamatan Tanjung Sakti Pumu pada 2018 tercatat 100 persen dengan status desa berkembang, kini di 2023, mengalami perubahan yang mana, desa berkembang berubah 85,71 persen dan maju tercatat 14,29 persen.
BACA JUGA:Pj Bupati Lahat Lepas Jemaah Umrah! Ini Wejangan yang Disampaikan
"Hal ini sektor infrastruktur dari tahun ke tahun dikerjakan, sehingga desa-desa yang ada di Tanjung Sakti Area mengalami peningkatan cukup signifikan," imbaunya.
Kemudian, sambung dia, untuk peta prioritas penanganan kemiskinan Ekstrem dan Stunting, hanya beberapa desa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
"Secara global untuk penanganannya cukup berhasil, hal ini justru terbantu dengan adanya dana desa (DD), dan bantuan dari pemerintah pusat yang memang fokus memeranginya," ulasnya.
Tinggal bagaimana, sambung dia, peran aktif pemerintah desa (Pemdes) dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat bekerjasama dengan memaksimalkan anggaran yang ada.
BACA JUGA:Anggota Polri 'Nakal' di Polres Ogan Ilir, Sie Propam Tindak Tegas!
sBACA JUGA:Sering Makan Korban Lakalantas! Perlintasan Liar Kereta Api Ditutup, Ini Penjelasan Kadishub Lahat
"Di sinilah kejelian dan ketelitian dari kepala desa (Kades), untuk memberikan kontribusi sekaligus pelayanan kepada warga, terutama bagi mereka yang segi ekonomi kesulitan dan angka stunting pun ikut turun secara drastis," tukas Feriansyah.
Sementara itu, Camat Tanjung Sakti Pumi, Arpin menyebutkan, sebelumnya telah dilaksanakan musrenbang di tingkat desa, yang diikuti 32 desa.
"Yang mana, pembangunan merupakan suatu proses transformasi, terarah, cermat dan terukur guna menentukan pembangunan yang baik,” tutur Arpin.
"Kemudian dilanjutkan verifikasi untuk menetapkan layak atau tidak layak, sehingga keberhasilan dan berkelanjutan pembangunan dapat terjaga," timpalnya.
BACA JUGA:Bikin Makin Gaya! 4 Outfit Ini Bisa Jadi Inspirasi Perayaan Imlek 2575
BACA JUGA:Kumpulan Doa Ibu Hamil, Amalkan untuk Kesehatan Janin!
Mengingat anggaran masih sangat terbatas, masih kata dirinya, tidak semua program dapat didanai, melainkan disusun dengan cermat melalui APBD Kabupaten, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan APBN.