PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pemkot Prabumulih melalui Disprindag Prabumulih tahun ini tidak menyelenggarakan pasar bedug, karena minim anggaran.
Selain itu, fokus program pangan murah dan sembako murah dalam rangka menekan inflasi daerah, membantu masyarakat meringankan beban memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kadisprindag Prabumulih, Mukhtar Edi SSos MSi menjelaskan, Pemkot Prabumulih tahun ini tidak ada menggelar pasar bedug seperti biasnya karena ketiadaan anggaran.
Saat ini memang konsentrasi program pangan murah dan pasar murah.
BACA JUGA:Jaga Inflasi dan Stabilitas Harga, Polres Muara Enim Menggelar Gerakan Pangan Murah
Dalam rangka mendukung program Pemkot Prabumulih, menekan inflasi daerah sesuai kebijakan dari Kemendagri.
"Program pangan murah dan pasar murah ini tentunya sangat membantu masyarakat di tengah harga sembako serba tinggi sekarang ini," ujarnya Rabu, 13 Maret 2024.
Menurutnya, memang karena ada program subsidi, makanya bisa kita jual sembako seperti beras, minyak goreng, telur, dan lainnya di bawah harga pasar.
"Setiap kali program pangan murah dan pasar murah, masyarakat antusias sekali membeli sembako dijual,” katanya.
BACA JUGA:Tekan Inflasi Gelar Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Gunung Megang Muara Enim
Senada Kepala DKP (Dinas Ketahanan Pangan) Prabumulih, Hj Suranti SP menambahkan, pihaknya terus mengawasi stok pangan di Prabumulih guna memastikan stoknya tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan dan memicu kenaikan harga.
"Stok pangan Prabumulih hingga minggu kedua Maret 2024 relatif mencukupi dan aman. Baik itu, beras, bawang merah dan bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Data kita peroleh tidak ada kekurangan stok pangan,” ujarnya.
Selain itu, stok pangan malah cendrung surplus alias melebihi dari stok tersedia ketimbang penggunaannya.
Dan Kalau terlihat dari stok dan kebutuhan, memang stok sembako dari neraca kita buat memang melebihi atau surplus.
BACA JUGA:Mendagri: Gerakan Pangan Murah dan Bansos Jadi Bahan Evaluasi untuk Penjabat Kepala Daerah