Angka Stunting di Prabumulih Dapat Dihapuskan Tahun Ini, Pj Gubernur Agus Fatoni: Asalkan…

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni (dua dari kiri) didampingi Pj Walikota Prabumulih Elman menghadiri launching website Posko Ekonomi milik Pemkot Prabumulih di Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Prabumulih, Sumatera Selatan, Jumat, 22 Maret 2024. --Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

BACA JUGA:Legenda Goa Napalicin Musi Rawas Utara, Konon Ada Tempat Pemandian Para Dewa

Tak hanya GBRSSS, Pemprov Sumsel juga telah mencanangkan Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumsel (GPStSS) yang akan dibangun 8000 lebih sanitasi.

Di penghujung sambutannya, Fatoni mengingatkan pentingnya kerjasama dalam merealisasikan Gerakan Serentak agar mampu membangun dan tercapainya program pemerintah secara optimal.

Di kesempatan yang sama, Pj Walikota Prabumulih Elman menerangkan, website Posko Ekonomi dapat terealisasi atas urun rembug Forkopimda Prabumulih sekaligus menindaklanjuti program Pemerintah Pusat dan Pemprov untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Dalam website ini urai Elman, terdapat data yang akurat by name by address yang bisa diakses. 

BACA JUGA:Pesona Air Terjun 4 Sekawan, Permata Tersembunyi Empat Lawang, Keindahannya Bikin Terhanyut

BACA JUGA:Pesona Air Terjun Pelelengan, Surga Tersembunyi Empat Lawang, Keindahannya Memikat Jiwa

Saat ini terdata ada 127 KK yang masuk kategori rumah tangga miskin.

Kemudian ada 7 rumah layak huni yang dibangun melalui CSR Bank Sumsel Babel (BSB).

Pemkot Prabumulih sendiri sudah membangun 2 rumah layak huni. 

“Yang pertama atas nama Edi Pangat di Kelurahan Majasari, dan hari ini rumah yang akan dibangun atas nama Tafri di Kelurahan Sungai Medang, sehingga masih tersisa 5 rumah yang akan dibangun,” ujar Elman.

BACA JUGA:7 Wisata Kuliner Terhits di Surabaya, Bisa Sambil Ngabuburit, Yuk Buruan Cobain

BACA JUGA:Resmi Dibuka! Keindahan Wisata Danau Aur Siap Hipnotis Para Pengunjung

Kemudian terkait penanganan stunting, Pemkot Prabumulih telah berhasil menurunkan angka stunting hingga 61 anak stunting per 18 Maret 2024 dari jumlah sebelumnya yang mencapai 79 anak stunting per 18 Desember 2023.

"Kami mewajibkan untuk penggunaan dana desa agar menganggarkan dana untuk penanganan stunting. Untuk itu dengan adanya website posko ekonomi yang bisa diakses kapan saja ini, OPD bisa membuat program kerja sesuai dengan program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan