Cukup 3 Langkah Sederhana, Bisa Cegah Korupsi! Ini Kata Pj Gubernur Sumsel

Reporter: Abdul Kadir |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 25 Apr 2024 - 16:57

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni (empat dari kiri) berfoto bersama usai membuka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi Monitoring Control For Prevention (MCP) Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survey Penilaian Indonesia (SPI--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

Dan membumikan pencegahan korupsi hingga ke pendidikan formal, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi mengenai pencegahan korupsi sehingga akan tercipta pengimplementasian yang nyata.

"Penuhi semua implementasi terhadap semua amanah yang ada, dengan taat Asas Administrasi minimal kita bisa mencegah terhadap pembiasan dan potensi korupsi yang ada," beber Teguh Narutomo, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Masih di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menjelaskan, dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

KPK saat ini melakukan penguatan pada MCP tahun 2024 dengan mempertajam indikator dan subindikator MCP, Pendalaman Area Prioritas terutama Pengadaan Barang & Jasa dan Perizinan, Penguatan APIP, Optimalisasi Sinergi APIP - APH, Pemantauan di lapangan.

"Dari kelima upaya tersebut, kita juga saat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu kurang kuatnya komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi," tuturnya.

Didik menambahkan, pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang berisiko tinggi untuk terjadinya korupsi.

Dia juga mengatakan bahwa saat ini praktik suap/gratifikasi/pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumberdaya manusia, dan independensi.

"Tantangan-tantangan ini, kita berharap dapat kita lakukan kerja sama dan koordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya," pungkasnya.

Turut hadir Pj Gubernur Banten Dr Ali Maktabar M.Sc, Direktur Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK RI Imam Turmudi, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota se-Sumsel, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.

cukup 3 langkah sederhana, bisa cegah korupsi! ini kata pj gubernur sumsel                            palembang, koranpalpres.com – penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni menuturkan bahwa cukup 3 langkah sederhana saja sudah mampu mencegah korupsi.
demikian disampaikan agus fatoni saat membuka rakor program pemberantasan korupsi wilayah ii, diseminasi monitoring control for prevention (mcp) tahun 2024 dan tindak lanjut rekomendasi hasil survey penilaian indonesia (spi) tahun 2023, selasa, 23 april 2024.
"ikuti aturan, lakukan aksi, dan lengkapi dokumen, dari itu saja kita sudah membantu untuk melakukan pencegahan korupsi," tutur pj gubernur agus fatoni di penghujung kata sambutannya. 
sebelumnya, dia menguraikan, kpk-ri dalam upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi membangun melalui sektor-sektor strategis yang merupakan rekomendasi hasil spi tahun 2023 dengan 8 indikator. 
baca juga:7 aroma parfum isi ulang paling terfavorit 2024, dijamin tahan lama 24 jam
baca juga:polda sumsel tetapkan dua debt collector sebagai tersangka dalam kasus perampasan dan pengeroyokan
sumsel selaku tuan rumah dalam pelaksanaan rapat koordinasi pemberantasan korupsi pemerintah daerah se-wilayah ll tahun 2024 di griya agung juga telah melakukan upaya pencegahan korupsi mulai dari penataan kebijakan dan regulasi sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara.
"sebagai salah satu bentuk komitmen sumatera selatan dalam upaya pencegahan korupsi diantaranya pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk), wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm), monitoring control for prevention (mcp), sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya," sambung agus fatoni.
terlebih, atas kerja keras pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan, pada acara tersebut salah satu kabupaten di sumsel yakni kabupaten oku selatan mendapatkan penghargaan delta mcp tahun 2022-2023 dalam pencegahan korupsi daerah yang dilakukan bersama kpk dan bpkp.
agus fatoni juga turut mengungkapkan harapan dan ajakan bahwa dari diadakannya rapat koordinasi ini dapat menjadi wadah strategis untuk segera mengindentifikasi dan mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan peningkatan kinerja mcp dan menindaklanjuti spi tahun 2023.
baca juga:7 rekomendasi parfum pria miniso, wanginya tahan lama meski aktivitas di luar ruangan
baca juga:5 top parfum wanita terbaik 2024 yang wanginya lembut berkarakter pastinya tahan lama hingga 48 jam
mcp yang ke-3 tahun 2024 disiapkan berbeda seperti tahun sebelumnya, setelah hasil spi nasional sebagai survei yang memetakan resiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi tahun 2023 berada pada skor 70,9 atau turun satu point dari tahun sebelumnya 2022 71,9.  
kemendagri memiliki amanat terhadap mcp tahun 2024 yang dimana harus taat asas administrasi dengan memenuhi semua dokumen yang ada di mcp. 
dan membumikan pencegahan korupsi hingga ke pendidikan formal, mulai dari tingkat sd hingga perguruan tinggi mengenai pencegahan korupsi sehingga akan tercipta pengimplementasian yang nyata.
"penuhi semua implementasi terhadap semua amanah yang ada, dengan taat asas administrasi minimal kita bisa mencegah terhadap pembiasan dan potensi korupsi yang ada," beber teguh narutomo, inspektur khusus inspektorat jenderal kemendagri.
baca juga:ga usah bingung! kata ustaz beni sarbeni pertama kali ajarkan tauhid ke anak
baca juga:7 micellar water untuk kulit berminyak, ampuh bersihkan wajah hingga tuntas tanpa tersisa
masih di kesempatan yang sama, deputi bidang koordinasi dan supervisi kpk ri, irjen pol didik agung widjanarko menjelaskan, dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.
kpk saat ini melakukan penguatan pada mcp tahun 2024 dengan mempertajam indikator dan subindikator mcp, pendalaman area prioritas terutama pengadaan barang & jasa dan perizinan, penguatan apip, optimalisasi sinergi apip - aph, pemantauan di lapangan.
"dari kelima upaya tersebut, kita juga saat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu kurang kuatnya komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi," tuturnya.
didik menambahkan, pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang berisiko tinggi untuk terjadinya korupsi. 
baca juga:rekomendasi 5 skincare murah tapi berkualitas di alfamart, buat kulitmu glowing tanpa bikin kantong jebol!
baca juga:4 rekomendasi parfum chanel terbaik, menambah kesan elegan dan mewah
dia juga mengatakan bahwa saat ini praktik suap/gratifikasi/pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumberdaya manusia, dan independensi.
"tantangan-tantangan ini, kita berharap dapat kita lakukan kerja sama dan koordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya," pungkasnya.
turut hadir pj gubernur banten dr ali maktabar m.sc, direktur bidang supervisi dan koordinasi kpk ri imam turmudi, ketua dprd sumsel, ra anita noeringhati, para bupati/walikota se-sumsel, dan para kepala opd provinsi sumsel.