30 Tongkang Tidak Bisa Melintasi Jembatan P6 Sungai Lalan, Ini Penyebabnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 10 Nov 2023 - 08:08

Perwakilan Pemuda Marhaen, Dedy Irawan--Kurniawan

Bahkan penyetopan paksa ini jua hanya berdasarkan kesepakatan. Bahkan di dalam praktek di lapangan, menggunakan aparat terkait. Akibat hal tadi, pelaku usaha tugboat dan para pekerjanya menjadi resah.

Di samping itu, dirinya menduga, semua ini ada main mata antara penanggungjawab atau perusahaan pemandu tongkang sama instansi terkait.

"Melihat kondisi di lapangan, kami menilai yang seharusnya bertanggung jawab terkait insiden ini adanya pihak pemandu dan juga bukannya pemilik kapal tongkang," tambahnya.

Pihaknya di sini berharap ada tindakan konkrit di pemerintah terkait persoalan tersebut. Yang mana, hal ini secara langsung berpengaruh ke perekonomian masyarakat Muba sendiri juga.

Penutupan sepihak ini juga menyebabkan sebagian sektor ekonomi di Muba seolah mati suri. Terkait semuanya ini dan sekaligus desakan ke pemerintah.

Ia juga berencana akan menggelar aksi damai di Kantor Pemkab Muba, Kantor Gubernur, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang dan Kanwil KUMHAM Sumsel.

"Aksi ini akan terus kita lakukan sampai ada keputusan alur Sungai Lalan ini kembali dibuka dan dioperasionalkan serta PJ Bupati Muba juga harus membatalkan surat edaran dan kesepakatan bersama ini," tegasnya.

Adapun untuk sekedar diketahui, isi surat kesepakatan itu yakni, jam operasionalnya dari pukul 06.00-18.00 WIB atau selama 12 jam. Untuk ukuran kapal yang melintas di Jembatan P6 Sungai Lalan berukuran 270 Feet.

Dan dalam waktu dua Minggu wajib melakukan perbaikan atas kerusakan dialami dalam kurun waktu dua Minggu sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait.

"Isi point kedua ini, kita mendapati bahwa dan yang kita pertanyakan yang membuat 30 kapal tongkang hingga saat ini tidak boleh melintas," tandasnya.*

30 tongkang tidak bisa melintasi jembatan p6 sungai lalan, ini penyebabnya                            palembang - sejak dikeluarkan surat kesepakatan membuat koalisi masyarakat peduli angkutan sungai (kmpas) yang ada di kabupaten musi banyuasin. 
membuat 30 kapal tongkang dengan ukuran di atas 270 feet di jembatan p6 sungai lalan, musi banyuasin tidak bisa melintasi jembatan tersebut. 
sekretaris kmpas, angga saputra mengatakan, bahwa diterbitkannya surat kesepakatan tertanggal 7 november 2023 lalu, secara langsung berdampak lumpuhnya sejumlah perusahaan angkutan sungai. 
bila hal ini terus terjadi dan dibiarkan begitu saja, pihaknya khawatirkan akan berdampak dengan perekonomian di muba. akibat hal tersebut setidaknya 30 kapal tongkang dengan ada surat kesepakatan ini, gagal ataupun tidak dapat lintas di jembatan p6 sungai lalan. 
baca juga:al-hilal vs al-taawoun: tantangan seru di saudi pro league, prediksi, susunan pemain, dan tren kemenangan
"karena kita melihat bahwa yang diperbolehkan berdasar surat tersebut, maksimal yang boleh melintas ini harus kurang dari 270 feet," ujarnya, jumat (10/11/2023). 
belum lagi, akibat tidak bisa melintasnya 30 kapal tersebut, terang angga, dirinya tidak bisa membayangkan nilai kerugian dialami oleh perusahaan angkutan sungai tersebut. 
bahkan dirinya juga menduga, semuanya ini akibat kebijakan yang terindikasi sepihak. disisi lain, secara langsung hal tersebut juga akan mengganggu iklim investasi di muba. 
ia juga pertanyakan, kebijakan tersebut telah dibahas di rapat paripurna ke legislatif maupun dikonsultasikan ke pihak terkait. mulai itu pj gubernur sumsel, agus fatoni, kementerian perhubungan dan juga kementerian hukum dan ham.
baca juga:2 alasan kuat pemprov sumsel jadikan festival gemilang sriwijaya sebagai kalender tahunan kebudayaan
" oleh karena itu, apabila hal tersebut belum atau tidak dilakukan oleh pj bupati muba, patut kita duga kebijakan penyetopan tadi dilakukan sepihak saja tanpa melibatkan para pelaku usaha angkutan sungai dimaksud, " katanya. 
atas hal itu pula, pihaknya mempertanyakan keabsahan dari surat tersebut terkait tindak lanjut dari kejadian penyenggolan terhadap tiang jembatan p6 sungai lalan. 
"bahkan info yang kami dapat, bukan hasil forum. ini karena perwakilan perusahaan pada saat itu diminta daftar hadir tanpa ada kejelasan atas persoalan dimaksud," bebernya.
sementara itu, perwakilan pemuda marhaen, dedy irawan turut mempertahankan aksi arogan terkait penyetopan aktivitas tongkang yang melintasi sungai lalan berdalih kerusakan jembatan. 
baca juga:2 alasan kuat pemprov sumsel jadikan festival gemilang sriwijaya sebagai kalender tahunan kebudayaan
bahkan penyetopan paksa ini jua hanya berdasarkan kesepakatan. bahkan di dalam praktek di lapangan, menggunakan aparat terkait. akibat hal tadi, pelaku usaha tugboat dan para pekerjanya menjadi resah.
di samping itu, dirinya menduga, semua ini ada main mata antara penanggungjawab atau perusahaan pemandu tongkang sama instansi terkait. 
"melihat kondisi di lapangan, kami menilai yang seharusnya bertanggung jawab terkait insiden ini adanya pihak pemandu dan juga bukannya pemilik kapal tongkang," tambahnya. 
pihaknya di sini berharap ada tindakan konkrit di pemerintah terkait persoalan tersebut. yang mana, hal ini secara langsung berpengaruh ke perekonomian masyarakat muba sendiri juga. 
baca juga:timbun minyak hingga gudang terbakar di palembang, terdakwa dituntut hukuman ini
penutupan sepihak ini juga menyebabkan sebagian sektor ekonomi di muba seolah mati suri. terkait semuanya ini dan sekaligus desakan ke pemerintah.
ia juga berencana akan menggelar aksi damai di kantor pemkab muba, kantor gubernur, kantor kesyahbandaran otoritas pelabuhan (ksop) palembang dan kanwil kumham sumsel. 
"aksi ini akan terus kita lakukan sampai ada keputusan alur sungai lalan ini kembali dibuka dan dioperasionalkan serta pj bupati muba juga harus membatalkan surat edaran dan kesepakatan bersama ini," tegasnya. 
adapun untuk sekedar diketahui, isi surat kesepakatan itu yakni, jam operasionalnya dari pukul 06.00-18.00 wib atau selama 12 jam. untuk ukuran kapal yang melintas di jembatan p6 sungai lalan berukuran 270 feet.
baca juga:timbun minyak hingga gudang terbakar di palembang, terdakwa dituntut hukuman ini
dan dalam waktu dua minggu wajib melakukan perbaikan atas kerusakan dialami dalam kurun waktu dua minggu sekaligus berkoordinasi dengan instansi terkait. 
"isi point kedua ini, kita mendapati bahwa dan yang kita pertanyakan yang membuat 30 kapal tongkang hingga saat ini tidak boleh melintas," tandasnya.*