Inilah Jadinya Kalau Kekuasaan Disalahgunakan Nepotisme Mulai Mengakar, Tunggu Saja Tanggal Mainnya!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 26 Jun 2024 - 15:05

Inilah Jadinya Kalau Kekuasaan Disalahgunakan Nepotisme Mulai Mengakar, Tunggu Saja Tanggal Mainnya!--psikindonesia.org

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan bisa menjadi akar dari nepotisme.

Seperti inilah hukum yang ada di Indonesia, orang berebut kursi kekuasaan padahal orang yang pantas duduk adalah orang yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas diri.

Lebih parahnya lagi masyarakat juga sudah mulai buta dengan permasalah ini dikarenakan sudah di beri uang saku saat masa pemilu dan berdalih dengan mengatakan, “selagi masyarakat yang memilih tidak akan ada namanya dinasti politik”.

Padahal ini sudah menjadi bentuk dari pembodohan masyarakat.

Seharusnya masyarakat tahu bahwa kasus ini merupakan kasus yang serius dan harus diberantas.

Oleh karena itu Pemerintah seharusnya bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Demikian pula untuk para masyarakat memilih para pemimpin dan para legislatif seharusnya harus dilihat dulu dari kualitas diri juga lihat apakah calon tersebut tidak terjerat suatu masalah atau calon tersebut tidak merupakan bibit dari pemegang kekuasaan untuk tetap berkuasa.

inilah jadinya kalau kekuasaan disalahgunakan nepotisme mulai mengakar, tunggu saja tanggal mainnya!                            artikel ini ditulis oleh aswatul ilham, mahasiswa ilmu politik universitas andalas dengan judul "kekuasaan yang disalahgunakan dan nepotisme yang mulai mengakar".
kekuasaan yang disalahgunakan oleh para oknum untuk kepentingan pribadi sudah sangat sering terjadi di indonesia.
berbagai macam kasus besar yang terjadi malah masih banyak pemerintah yang tutup mata dan malah ikut andil sebagai pelaku dalam kasus tersebut.
lalu memperbesar kasus-kasus kecil yang dijadikan pengalihan isu kepada masyarakat supaya tidak tercium bau busuknya itu.
baca juga:201 mahasiswa uin raden fatah incar 43 institusi ini, nomor 6 masih subdomain bacakoran.co
baca juga:kian marak! mahasiswa universitas andalas beri solusi jitu atasi perilaku seksual menyimpang
indonesia yang dibilang negara demokrasi lambat laun hanya menjadi milik kaum borjuis (rakyat menengah ke atas), yang mana hukum di indonesia bak pedang tajam ke bawah tumpul ke atas.
berbagai kasus yang dilakukan rakyat miskin malah dipersulit oleh para pemegang kekuasaan dan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah malah ditutupi hanya karna suap yang diberi.
sungguh miris nasib hukum di indonesia saat ini.
padahal hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh semua kalangan, bobroknya suatu hukum dinegara merupakan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur negara.
baca juga:benarkah intelijen bisnis nyawa sebuah perusahaan? ini hasil penelitian mahasiswa universitas andalas
baca juga:perbedaan bahasa dan budaya picu bullying di lingkungan kampus, kok bisa? ini kata mahasiswa unand 
nepotisme
nepotisme adalah sebuah istilah yang sering kali mencuat dalam berbagai diskusi tentang keadilan, kesetaraan, dan efisiensi.
praktik ini merujuk pada kecenderungan untuk memberikan keuntungan atau posisi penting kepada anggota keluarga atau kerabat, bukan berdasarkan pada kualifikasi atau kecakapan mereka. 
pada pemilu sekarang mulai muncul kasus nepotisme ini.
baca juga:mahasiswa unand ungkap fakta screen time konsumsi media sosial secara bijak bagi generasi digital natives
baca juga:maraknya perilaku seksual menyimpang di kalangan gen z karena algoritma media sosial, tanggung jawab siapa? 
di mana salah satu cawapres menjadi perbincangan hangat karena perubahan peraturan batas umur yang dilakukan oleh mk.
sementara kita ketahui ketua mk saat itu merupakan paman dari salah satu calon dan calon cawapres ini juga anak dari pemimpin indonesia saat ini.
kasus ini banyak menuai pro dan kontra dalam masyarakat dan ahli politik.
mereka mengatakan keputusan yang dilakukan mk merupakan kepintingan pribadi bukan untuk membuat anak muda ikut andil dalam pemerintahan. 
baca juga:5 kampus negeri tertua di pulau sumatera, ada yang sejak 1952, palembang termasuk?
baca juga:sd negeri 20 palembang sepi peminat, warganet ungkap alasannya 
kasus yang serupa juga terjadi di tahun yang sama pada tanggal 29 mei 2024 saat keputusan ma dikeluarkan dan orang yang bermasalah merupakan adik kandung dari calon cawapres yang juga mengalami masalah yang sama.
kasus tentang keputusan ma yang juga menuai kontroversial di mana ma mengubah aturan tentang batas umur calon kepala daerah.
putusan itu intinya mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota,
sebagaimana diatur pasal 4 ayat (1) huruf d peraturan kpu 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih. 
baca juga:daftar pts penerima kip kuliah 2024, kuliah gratis di kampus elite dan dapat uang saku pula, tertarik?
baca juga:profil sd negeri 20 palembang, sekolah yang tak dapat siswa di ppdb 2024
dari kasus di atas dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan bisa menjadi akar dari nepotisme.
seperti inilah hukum yang ada di indonesia, orang berebut kursi kekuasaan padahal orang yang pantas duduk adalah orang yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas diri.
lebih parahnya lagi masyarakat juga sudah mulai buta dengan permasalah ini dikarenakan sudah di beri uang saku saat masa pemilu dan berdalih dengan mengatakan, “selagi masyarakat yang memilih tidak akan ada namanya dinasti politik”.
padahal ini sudah menjadi bentuk dari pembodohan masyarakat.
baca juga:tersebar chat dugaan pungli ppdb smp di palembang, 1 siswa rp3 juta
baca juga:ada yang luasnya nyaris 3 kali lipat kawasan gbk, inilah 8 kampus terluas di indonesia, unsri termasuk?
seharusnya masyarakat tahu bahwa kasus ini merupakan kasus yang serius dan harus diberantas.
oleh karena itu pemerintah seharusnya bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam menegakkan hukum di indonesia.
demikian pula untuk para masyarakat memilih para pemimpin dan para legislatif seharusnya harus dilihat dulu dari kualitas diri juga lihat apakah calon tersebut tidak terjerat suatu masalah atau calon tersebut tidak merupakan bibit dari pemegang kekuasaan untuk tetap berkuasa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 27 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan