PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Defisit anggaran Indonesia diperkirakan meningkat tahun ini dan mungkin semakin melebar seiring dengan implementasi agenda kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun reformasi di sisi pendapatan dapat menjaga kesenjangan tersebut di bawah batas maksimum yang ditetapkan undang-undang, kata Bank Dunia pada Senin (24 Juni). .

Defisit diperkirakan akan melebar menjadi 2,5 persen PDB tahun ini dari 1,7 persen pada tahun 2023 karena kebijakan biaya hidup dan penurunan harga komoditas mencapai batas anggaran, kata pemberi pinjaman multinasional tersebut dalam laporan Prospek Ekonomi Indonesia. Sikap fiskal sedikit meningkat di tengah meningkatnya belanja sosial dan meredanya rejeki nomplok komoditas,” katanya.

Defisit tersebut kemudian diperkirakan akan bertahan pada 2,5 persen dari PDB pada tahun 2025 saat Prabowo mulai melaksanakan janji kampanyenya, sebelum sedikit menyempit menjadi 2,4 persen pada tahun 2026. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini memiliki undang-undang yang mengamanatkan bahwa defisit anggaran tahunan tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB, dan menetapkan rasio utang terhadap PDB maksimum sebesar 60 persen dari PDB.

Tekanan terhadap rupiah dan imbal hasil obligasi dalam beberapa pekan terakhir bertambah sebab kekhawatiran mengenai dampak kebijakan Prabowo terhadap defisit dan rasio utang itu.

BACA JUGA:33 Tahun Jadi Wacana! Kementerian PUPR 'Ngegas' Konstruksi Bendungan Lau Simeme, Habiskan Anggaran Rp1,38 T

Orang-orang di sekitar dirinya berulang kali mengatakan bahwa ia akan mematuhi aturan fiskal.

Program andalannya yaitu memberikan makanan bergizi dan gratis kepada siswa akan menelan biaya sebesar 450 triliun rupiah (US$27,35 miliar), setara dengan sekitar 2 persen dari nilai PDB, jika dilaksanakan sepenuhnya, menurut tim presiden terpilih. program ini) penting dan dapat lebih meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, ada kebutuhan untuk memastikan keberlanjutannya di masa depan,” kata Wael Mansour, ekonom senior di Bank Dunia,dilansir dari berbagai media.

Itu sebabnya, penting untuk menerapkannya secara bertahap dan sehat secara fiskal.

Prediksi itu membuat asumsi bahwa Prabowo, yang akan mengawali masa jabatan lima tahunnya pada bulan Oktober, akan menerapkan kebijakan pangan secara bertahap . Selain itu akan melengkapinya dengan reformasi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 1 persen hingga 1,5 persen dari nilai PDB setiap tahunnya.

BACA JUGA:Spektakuler! Mega Proyek JTTS Sepanjang 2.107 Km Tuntas Awal 2025, Habiskan Anggaran Capai Rp22,16 Triliun

Laporan itu menyebut reformasi pendapatan dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, penghapusan pengecualian dan peningkatan audit, 

Bank Dunia sudah membuat peringataan bahwa ketidakpastian perekonomian global masih menjadi risiko terhadap keseimbangan eksternal dan posisi fiskal negara tersebut.

Guncangan eksternal seperti potensi peningkatan konflik bersenjata atau ketidakpastian geopolitik dapat mengakibatkan penurunan nilai perdagangan yang lebih tajam dari perkiraan, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dan posisi fiskal dan eksternal yang lebih ketat.

Menurut Bank Dunia pertumbuhan ekonomi akan sebesar 5,0 persen pada tahun 2024, dibandingkan dengan 5,05 persen pada tahun 2023, dan kemudian meningkat menjadi 5,1 persen pada tahun 2025 dan 2026.