Rapat Paripurna Luar Biasa! Banggar DPRD Sumsel Sampaikan Hasil Pembahasan APBD 2023

Reporter: Rosalini |

Editor: Firyansyah |

Rabu , 03 Jul 2024 - 20:50

Ketua DPRD Sumsel bersama Pj Gubernur Sumsel berfoto bersama usai penandatanganan keputusan bersama-DPRD Sumsel-

rapat paripurna luar biasa! banggar dprd sumsel sampaikan hasil pembahasan apbd 2023                            palembang, koranpalpres.com - badan anggaran (banggar) dprd provinsi sumatera selatan (sumsel) menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023.
laporan pembahasan dan penelitian tersebut disampaikan pada rapat paripurna lxxxiv (84) dprd sumsel bertempat diruang rapat paripurna dprd sumsel,rabu (3/7). 
rapat dipimpin ketua dprd sumsel, dr.hj.ra.anita noeringhati,sh.,mh. hadir pula anggota dprd sumsel, pj gubernur sumsel, pejabat di lingkungan pemprov sumsel dan undangan lainnya.
sebelum menyampaikan laporannya, juru bicara banggar dprd sumsel, antoni yuzar,sh.,mh menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota banggar dprd sumsel serta komisi-komisi di dprd sumsel yang  dengan penuh dedikasi dapat menyelesaikan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sumsel tahun anggaran 2023 sesuai dengan jadwal dari badan musyawarah dprd sumsel.
baca juga:dijamin murah! polda sumsel gelar bazar umkm di halaman dprd sumsel
baca juga:profil anita noeringhati ketua dprd sumsel bacawagub sumsel, singa betina parlemen bumi sriwijaya
“ ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada saudara pj. gubernur beserta jajarannya atas kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan  apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023,” ujar antoni.
selama masa pembahasan tersebut, banggar menerima laporan hasil pembahasan dan penelitian dari komisi i hingga komisi v yang secara prinsip menerima raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumsel tahun anggaran 2023. 
hasil pembahasan itu memuat beberapa saran dan catatan  yang menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi sumsel diantaranya, 
terkait temuan dari badan pemeriksa keuangan (bpk) yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi sumsel t.a. 2023 kiranya masing- masing opd dapat menindaklanjuti rekomendasinya dengan serius sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
baca juga:gelar rapat paripurna, dprd sumsel dengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi
baca juga:listrik di palembang padam, lalulintas lumpuh! lampu merah simpang 5 dprd sumsel macet total
selain itu, lanjut antoni, banggar juga memberikan apresiasi terhadap kinerja opd yang berhasil tidak memiliki temuan dari bpk selama tahun anggaran 2023.
namun demikian, untuk opd yang mendapat temuan, banggar menekankan perlunya peningkatan kinerja agar temuan ini tidak terulang di masa yang akan datang.
hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap status keuangan provinsi sumatera selatan yang saat ini telah memperoleh opini "wajar tanpa pengecualian" dari bpk.
“ untuk tapd agar lebih cermat dalam menggangarkan rencana belanja dengan melakukan sinkronisasi  terhadap rencana penerimaan dan meningkatkan supervisi, koordinasi dan pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran opd sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan tepat guna,” tegasnya.
baca juga:peringati hari jadi provinsi sumsel ke-78, dprd sumsel gelar rapat paripurna istimewa
baca juga:pangdam ii sriwijaya hadiri rapat paripurna dprd sumsel
selanjutnya, antoni menjelaskan, terkait dengan bumd (badan usaha milik daerah) yang tidak lagi memberikan deviden dan sudah dinyatakan tidak sehat serta menjadi beban bagi pemerintah provinsi, banggar menyoroti perlunya untuk dievaluasi keberadaannya, termasuk kemungkinan likuidasi atau merger.
dan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor lanjutnya, banggar meminta agar bapenda mengoptimalkan kerja satgas pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang telah dibentuk. 
selain itu, politisi pkb ini menyebut, banggar juga menyoroti beberapa isu strategis lainnya seperti pemeliharaan aset daerah yang tidak memiliki manfaat ekonomi atau sudah rusak berat, optimalisasi penagihan piutang pajak daerah, serta perlunya pemutakhiran kondisi fisik aset-aset yang masih dimanfaatkan oleh opd.
“ dalam usaha menyelamatkan asset milik pemerintah provinsi sumsel yang ditempatkan pada pt. jakabaring sport city  (jsc) dan mengingat sampai saat ini  pt jsc  belum menunjukkan kinerja yang baik, tidak profesional dan tidak dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah, maka dprd sumsel meminta agar pemrov sumsel segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris pt jsc,” tegas antoni.
baca juga:fraksi – fraksi di dprd sumsel sampaikan pandangan umum terhadap 6 raperda 
baca juga:lima pansus dprd sumsel sampaikan hasil pembahasan lkpj gubernur 2023
pada kesempatan ini juga, banggar dprd sumsel meminta kepada pemerintah provinsi sumsel agar melaporkan ke dprd sumsel pada saat melakukan refocusing anggaran dan meminta untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran belanja tidak terduga dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
setelah pembacaan laporan hasil pembahasan banggar terhadap raperda dimaksud, ketua dprd sumsel selaku pimpinan sidang paripurna dprd sumsel  meminta persetujuan secara lisan kepada peserta rapat paripurna, dan setelah mendapatkan persetujuan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatangan keputusan bersama dprd sumsel dan gubernur sumsel.
rapat paripurna ke 84  dprd sumsel ditutup dengan mendengarkan pendapat akhir / sambutan pj gubernur sumsel  elen setiadi,sh.mse. *