Gandeng Tim Pembina Samsat Nasional, Pemprov Sumsel Percepat Peningkatan Pendapatan Sektor Pajak Kendaraan

Reporter: Silvi |

Editor: Silvi |

Kamis , 16 Nov 2023 - 06:25

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertekad akan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengingat potensinya sangat besar bahk-Humas Pemprov Sumsel-

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tangan kedua itu dibebaskan, jadi tidak perlu bayar lagi. Silakan yang sudah membeli kendaraan bermotor untuk dibaliknamakan di Sumsel, di provinsi lain ini sudah tidak perlu lagi,” sambungnya.

Begitu pula kebijakan terhadap pajak progresif, menjadi kebijakan untuk tidak diberlakukan.

“Kemudian yang kedua terkait juga kebijakan pajak progresif.

Pajak progresif itu, pajak yang dikenakan bertingkat, semakin tinggi untuk kendaraan yang lebih dari satu.

Pajak progresif pun ini menjadi kewenangan kepala daerah dan Kemendagri.

Tim Samsat juga sudah memberikan kebijakan bahwa kepala daerah bisa menghapus ini, sehingga siapapun yang memiliki kendaraan lebih dari satu boleh langsung atas namanya sendiri, untuk lebih menertibkan lagi data kendaraan bermotor,” ucap Fatoni.

Rakornas tersebut dihadiri oleh Tim Pembina Samsat Nasional terdiri dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi serta Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dan Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Hendriwan.

Hadir juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Se-Indonesia, para Bupati/Walikota serta para Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Sumsel.*

gandeng tim pembina samsat nasional, pemprov sumsel percepat peningkatan pendapatan sektor pajak kendaraan                            palembang - pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. 
salah satunya dengan menggandeng langsung tim pembina samsat nasional untuk merealisasikan hal tersebut.
penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni mengatakan pemerintah provinsi sumatera selatan bertekad akan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pkb dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) mengingat potensinya sangat besar bahkan mencapai 60% dari pendapatan asli daerah (pad). 
namun, hingga saat ini tercatat serapannya baru sekitar 30-40%.
baca juga:pj gubernur agus fatoni tinjau pengerjaan pembangunan flyover sekip ujung palembang
baca juga:pj gubernur agus fatoni bersama menteri lhk tinjau lokasi karhutla di desa jungkal oki
“maka bupati/walikota mulai tahun ini, ayo kita sama-sama menggenjot pajak kendaraan bermotor ini agar bisa berbagi bersama untuk biaya pembangunan tahun depan," jelas fatoni.
guna merealisasikan hal tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara provinsi, kabupaten dan kota. 
fatoni yakin jika bekerja sama akan dengan mudah mencapai hal tersebut.
"saya yakin dengan kebersamaan, kita bergerak menaikkan pendapatan itu,” ucap fatoni.
baca juga:pj gubernur agus fatoni buka rakerwil muhammadiyah se-sumatera selatan
baca juga:pj gubernur agus fatoni hadiri silaturahmi kebangsaan bersama wakapolri
lebih jauh, fatoni menyinggung upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya melalui kebijakan pemutihan.
"selagi ada kebijakan pemutihan, silakan untuk membayar pajak, menyelesaikan pajaknya dan kami juga membuka ruang, memudahkan untuk melakukan pembayaran agar tunggakan-tunggakan juga bisa diselesaikan tahun ini,” jelas fatoni.
“bea balik nama kendaraan bermotor tangan kedua itu dibebaskan, jadi tidak perlu bayar lagi. silakan yang sudah membeli kendaraan bermotor untuk dibaliknamakan di sumsel, di provinsi lain ini sudah tidak perlu lagi,” sambungnya.
begitu pula kebijakan terhadap pajak progresif, menjadi kebijakan untuk tidak diberlakukan.
baca juga:antisipasi inflasi daerah, pj gubernur agus fatoni masifkan gerakan tanam, pangan murah dan ekspansi toko kepo
baca juga:pj gubernur agus fatoni buka pameran jelajah sumatera selatan di bandara soetta
“kemudian yang kedua terkait juga kebijakan pajak progresif. 
pajak progresif itu, pajak yang dikenakan bertingkat, semakin tinggi untuk kendaraan yang lebih dari satu.
pajak progresif pun ini menjadi kewenangan kepala daerah dan kemendagri. 
tim samsat juga sudah memberikan kebijakan bahwa kepala daerah bisa menghapus ini, sehingga siapapun yang memiliki kendaraan lebih dari satu boleh langsung atas namanya sendiri, untuk lebih menertibkan lagi data kendaraan bermotor,” ucap fatoni.
baca juga:pj gubernur agus fatoni bersama menteri lhk tinjau lokasi karhutla di desa jungkal oki
baca juga:pj gubernur agus fatoni serahkan surat tugas plt bupati oki kepada dja’far shodiq
rakornas tersebut dihadiri oleh tim pembina samsat nasional terdiri dari kepala korps lalu lintas (kakorlantas) polri irjen pol firman shantyabudi serta direktur utama pt jasa raharja rivan a. purwantono dan plh dirjen bina keuangan daerah hendriwan. 
hadir juga kepala badan pendapatan daerah (bapenda) se-indonesia, para bupati/walikota serta para kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) se-sumsel.*