Pj Gubernur Elen Setiadi: Tingkatkan Pelayanan Publik, Singkirkan Hambatan Birokrasi

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 08 Jul 2024 - 21:49

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi (kiri) dan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati usai menyimak pengarahan Presiden Jokowi pada Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023. --Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

JAKARTA, KORANPALPRES.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bertekad akan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, Senin 8 Juli 2024.

LHP LKPP dan IHPS Tahun Anggaran 2023 berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Nomor 1, Jakarta Pusat, dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Pj Gubernur Elen Setiadi menambahkan, yang menjadi poin penting adalah pelayanan dengan birokrasi itu tidak boleh lagi dihambat.

Karena menurut Elen Setiadi, pelayanan publik berkaitan juga dengan apa yang dilakukan dengan reformasi terhadap birokrasi.

“Jadi pelayanan publik jangan diganti dengan sesuatu yang menghambat lagi,” tukas Elen Setiadi.

Sementara dalam kata sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi serta terima kasihnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Presiden menilan BPK RI telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

“Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” tutur Jokowi.

Jokowi mengaku sudah sering menyampaikan bahwa WTP bukan prestasi tetapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik.

“Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” singgungnya.

Jadi sambung Jokowi mengingatkan, kewajiban menggunakan serta menjalankan APBN dan APBD secara baik.

“Dan, juga kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegasnya.

Lebih lanjut Jokowi menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

pj gubernur elen setiadi: tingkatkan pelayanan publik, singkirkan hambatan birokrasi                            jakarta, koranpalpres.com – pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) bertekad akan terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
demikian disampaikan penjabat (pj) gubernur sumsel elen setiadi usai menghadiri penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (lhp lkpp) tahun anggaran 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (ihps) ii tahun 2023, senin 8 juli 2024.
lhp lkpp dan ihps tahun anggaran 2023 berlangsung di cendrawasih room jakarta convention center, jalan gatot subroto, nomor 1, jakarta pusat, dibuka oleh presiden republik indonesia (ri) joko widodo. 
pj gubernur elen setiadi menambahkan, yang menjadi poin penting adalah pelayanan dengan birokrasi itu tidak boleh lagi dihambat.
karena menurut elen setiadi, pelayanan publik berkaitan juga dengan apa yang dilakukan dengan reformasi terhadap birokrasi. 
“jadi pelayanan publik jangan diganti dengan sesuatu yang menghambat lagi,” tukas elen setiadi.
sementara dalam kata sambutannya, presiden jokowi menyampaikan apresiasi serta terima kasihnya kepada badan pemeriksa keuangan (bpk) ri.
presiden menilan bpk ri telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. 
“saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat wtp dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” tutur jokowi. 
jokowi mengaku sudah sering menyampaikan bahwa wtp bukan prestasi tetapi wtp adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan apbn secara baik. 
“ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” singgungnya. 
jadi sambung jokowi mengingatkan, kewajiban menggunakan serta menjalankan apbn dan apbd secara baik. 
“dan, juga kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegasnya.
lebih lanjut jokowi menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. 
pertumbuhan ekonomi global juga lambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. 
“alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik indonesia sangat stabil, dimana ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen,” urainya.
presiden merinci, di kuartal pertama tahun ini ekonomi tumbuh 5,11 persen hingga inflasi tetap terjaga. 
“kondisi baik ini karena bi dan kementerian dalam negeri setiap senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah,” ulas jokowi. 
“pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini,” timpalnya.
jokowi berharap, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit, karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. 
“walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan,” imbuhnya.
dia juga berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. 
“lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tandasnya.
sementara kepala bpk ri isma yatun mengatakan, pertanggungjawaban apbn 2023 tercatat memperoleh opini wtp yang merupakan buah dari sinergitas antar pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
“kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” pungkasnya.