Wajib Punya Bukti, Polda Sumsel Bakal Tindak Tegas Personel Tidak Netral di Pemilu 2024

PALEMBANG - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) tegaskan bakal melakukan tindakan tegas bila ada personel kepolisian tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini dikatakan oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK melalui Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi MM. 

"Benar kita akan melakukan tindakan tegas terhadap personel kita maupun jajaran Polda Sumsel bila ditemukan adanya laporan tidak netral selama Pemilu 2024," ujarnya, Sabtu (18/11/2023). 

Untuk itu, Kombes Pol Supriadi meminta meminta publik melapor jika ada anggota Polda Sumsel dan jajaran yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

BACA JUGA:Ini Bahasa Daerah yang Dituturkan di Empat Lawang. Nomor 5 Pasti Ada di Daerahmu

Namun, menurut dia, laporan tersebut harus disertai bukti yang cukup sehingga bukan sekedar isu. Sehingga bisa langsung dilakukan penindakan terhadap personel tersebut. 

Kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen (netralitas, red) tersebut silahkan saja dilapor. Tentu pihaknya akan proses.

“Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup, bisa kita akan tindak lanjuti," sambungnya.

Kombes Pol Supriadl juga menyampaikan, sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat tugas pengamanan. 

BACA JUGA:3 Kunci Rahasia Sukses Coats Group PLC Hingga Dinobatkan Sebagai Salah Satu Tempat Kerja Terbaik di Dunia

Tugas tersebut berlangsung hingga kegiatan distribusi logistik pemilu, pengamanan tempat pemungutan suara (TPS), baik di KPU Bawaslu hingga pengamanan proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dan yang lebih utama bahwa tugas Polri saya kira juga sama dengan TNI adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan, itu yang utama siapapun presiden dan Wapresnya,” akunya.

Karena pihaknya sedang menghadapi permasalahan global dan semua harus bersatu. Jadi siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

Dan netralitas Polri tidak diragukan lagi sesuai, dengan perintah bapak Kapolri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.