SOP yang Baik Dukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 24 Jul 2024 - 20:43

Tatakelola pemerintahan yang baik harus mempunyai SOP yang baik-Humas Protokol Pagaralam-

sop yang baik dukung tata kelola pemerintahan yang baik                            pagaralam, koranpalpres.com -pj sekretaris daerah (sekda) kota pagar alam dahnial nasution membuka kegiatan sosialisasi penyusunan standar operasional prosedur (sop) di lingkungan pemerintah kota pagar alam.
kegiatan itu bertempat di ruang rapat besemah ii (dua), rabu pagi (24/07/2024).
sosialisasi sop ini bertujuan untuk menambah pemahaman perangkat daerah kota pagar alam dalam penyusunan sop. hal itu akan mendukung terkait tugas pokok yang dilaksanakan dan juga sebagai upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat.
materi dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan langsung oleh narasumber amrullah affandi yang merupakan senior analyst dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (pan-rb).
baca juga:pj gubernur elen setiadi: tingkatkan pelayanan publik, singkirkan hambatan birokrasi
kegiatan ini diikuti langsung oleh peserta dari seluruh ka opd, camat, lurah, dan ka uptd puskesmas di lingkungan pemerintah kota pagar alam.
dalam sambutannya, pj sekda mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah menyempatkan waktu untuk mengisi materi dan kepada para peserta yang sudah ikut serta dalam mengikuti sosialisasi tentang sop di lingkungan pemerintah kota pagar alam.
"saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, kita dapat membuat sop yang baik, efisien, transparan serta membuat masyarakat kita lebih terbantu sehingga nantinya akan memberikan penilaian langsung bagi sop pemkot pagar alam,” ujar pj sekda.
pj sekda juga menyampaikan bahwa perlu adanya inovasi dari pemerintah untuk bisa mengatasi keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan salah satunya dengan cara membuat sop yang baik.
baca juga:pj wako sambangi kemenpanrb dan bkn koordinasikanimplementasi reformasi birokrasi 
"dan untuk semua peserta ikutilah sosialisasi ini dengan serius mengenai pemaparan yang akan disampaikan narasumber dalam pemahaman yang sesuai dengan sop dari kementerian pan-rb, supaya mengurangi kesalahan dan kelalaian serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas di unit kerja secara individual maupun secara organisasi secara keseluruhan,” pesan pj sekda.
dilansir dari berbagai seumber, seperti apa saja tata kelola pemerintahan yang baik itu?
tata kelola pemerintahan penting karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik, negara bisa berinteraksi, serta menetapkan peraturan interaksi masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.
tata kelola pemerintahan yang baik harus sejalan dengan prinsip demokrasi.
lantas seperti apa saja ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik tersebut?
baca juga:hut ke-52 korpri, menteri panrb dorong digitalisasi dalam birokrasi
simak penjelasan berikut untuk memahaminya lebih lanjut. 
beberapa ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: 
1. akuntabilitas 
akuntabilitas adalah tanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada di dalam pemerintahan.
jadi, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diatur menurut peraturan dan perundang-undangan. 
2. independensi 
independensi adalah suatu kondisi netral dan tidak memihak pada pihak manapun.
namun, pemerintah harus mampu memilih untuk berpihak pada pilihan yang menguntungkan bagi negara.
jadi, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta saling terikat serta menemukan pilihan yang benar agar dapat keluar dari masalah. 
baca juga:tingkatkan pelayanan publik, mpp plaza tepian ayek lematang akan direhab, ini kata pj bupati lahat 
3. transparansi 
transparansi adalah sikap keterbukaan pemerintah atas segala informasi dan rencana kerja untuk pembangunan nasional.
tujuan dari transparansi agar rakyat bisa mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan menilai kinerja pemerintah.  
4. partisipasi 
partisipasi adalah anggota pemerintahan yang ikut serta dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan negara.
selain itu, rakyat juga berhak untuk menyalurkan aspirasi atau pendapatnya atas kebijakan pemerintah.
karena, kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menyejahterakannya. 
baca juga:ombudsman sumsel lakukan pendampingan terhadap penilaian pelayanan publik, ini usul bupati
5. koordinasi 
koordinasi adalah komunikasi yang lancar agar bisa bekerja sama, sehingga hubungan pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik.
hasilnya, tata kelola pemerintahan menjadi baik dan efisien demi pembangunan nasional.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 25 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan