Dua Masalah Ini Menjadi Atensi Jajaran Polda Sumsel, Berikut Kata-kata Tegas Kapolda Sumsel

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 25 Jul 2024 - 10:53

Dua masalah ini yang tidak lain Illegal Drilling dan Illegal Refinery menjadi atensi di dalam jajaran Polda Sumsel, bahkan upaya penanggulangan terutama pengungkapan trendnya selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikatakan langsung oleh Kapolda Sumsel--Kurniawan

Jadi harus ada langkah baik preemptive, preventive hingga ke rehabilitasinya. Terkait dengan penegakan hukum.

"Itu adalah langkah yang ketiga, saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa prestasi Polri selalu meningkat," urainya.

Mantan Kapolda Jambi tersebut mengapresiasi kesepakatan pembantukan Satgas Penanganan Illegal Drilling dan Illegal Refinery.

Dan juga mengajak semua pihak mengedepankan langkah preemptif dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi.

Sedangkan dipreventifnya melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pomdam, Direktorat Shabara, Direktorat Lalu Lintas serta penegakan hukum yang terdiri dari Ditreskrimsus, Polisi Militer, Bid Propam, unsur Kejaksaan dan Pengandilan.

Dan di rehabilitasi dengan pelibatan dari Dinas Lingkungan Hidup, SKK Migas dan Pertamina. Menyinggung upaya penutupan dilokasi Illegal Drilling dan Illegal Refinery.

Menurutnya perlu dilakukan secara bertahap dan komprehensif, mengingat cukup luasnya medan. Alat produksinya harus kita sita, karena alat produksi merupakan salah satu modal terbesar dari sektor ilegal ini.

"Kalau illegal refinery berarti tungku-tungkunya. Kalau illegal drilling berarti rig-rignya, itu yang harus segera disita,” tambahnya.

Pj Gubernur Sumsel juga sudah menyampaikan bahwa ini upaya panjang dan membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar, juga personel yang sangat banyak.

"Saya menghitung perlu pelibatan setidaknya 50 satuan kerja, bdari Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, SKK Migas, Pertamina, Pengadilan Kejaksaan dan lainnya itu semua ada 50 yang akan terlibat di dalam Satgas ini,” sambungnya.

dua masalah ini menjadi atensi jajaran polda sumsel, berikut kata-kata tegas kapolda sumsel                            palembang, koranpalpres.com - dua masalah ini yang tidak lain illegal drilling dan illegal refinery menjadi atensi di dalam jajaran polda sumsel, bahkan upaya penanggulangan terutama pengungkapan trendnya selalu meningkat setiap tahunnya.
hal ini dikatakan oleh kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik. "kedua hal tersebut menjadi prioritas dalam penanganannya," ujarnya, kamis 25 juli 2024.
bahkan hal ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang menjadi atensi dijajaran polda sumsel hingga menjadi prioritas dalam penanganannya. 
jenderal bintang 2 ini menuturkan, bahwa upaya penanggulangan terutama pengungkapan oleh jajaran polda sumsel trendnya selalu meningkat setiap tahunnya. 
baca juga:berikan pengarahan kepada bintara dan tamtama remaja, ada pesan mengejutkan dari kaplda sumsel
baca juga:waduh ada apa ini, kapolda sumsel tinjau gudang logistik
dimana diakhir tahun 2023 capaian pengungkapan perkara, penyelesaian barang bukti, jumlah tersangka meningkat dari tahun 2022. 
“di 2024 sampai bulan juli ini saja sudah mencapai 70 persen pencapaian dari tahun 2023. sedangkan di tahun 2023 lalu ditangani sebanyak 109 perkara, artinya setiap tiga hari polisi itu menangkap dan menanganinya,” terangnya.
namun demikian, mantan dirsiber bareskrim polri tersebut mengingatkan bahwa penanganan terhadap permasalahan illegal drilling dan illegal refinery.
yang perlu dilakukan secara komprehensif dan bukan disatu poin terkait dengan penegakan hukumnya saja.
baca juga:inilah 20 atlet polda sumsel ikuti kejuaraan nasional karate piala kapolri cup 2024
baca juga:kirim karya terbaik di lomba setapak perubahan polri hari bhayangkara ke-78, polda sumsel raih pencapaian ini
"kita juga telah melakukan rapat bersama forkopimda dan stakeholder terkait bersama pj gubernur sumsel elen setiadi dikantornya, rabu 24 juli 2024," tambahnya.
dimana saat itu ditekankan oleh pj gubernur bahwa ada 200.000 lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya disektor illegal drilling dan illegal refinery ini, artinya equal dengan sepertiga penduduk musi banyuasin (muba).
jadi harus ada langkah baik preemptive, preventive hingga ke rehabilitasinya. terkait dengan penegakan hukum.
"itu adalah langkah yang ketiga, saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa prestasi polri selalu meningkat," urainya.
baca juga:tingkatkan kebugaran dan kesehatan, polda sumsel gelar kegiatan menguras keringat
baca juga:perkuat sinergitas, kapolda sumsel dan kepala navigasi tipe a kelas 1 palembang sepakat untuk satu hal ini
mantan kapolda jambi tersebut mengapresiasi kesepakatan pembantukan satgas penanganan illegal drilling dan illegal refinery.
dan juga mengajak semua pihak mengedepankan langkah preemptif dengan melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas tenaga kerja, dinas koperasi.
sedangkan dipreventifnya melibatkan satpol pp, dinas perhubungan, pomdam, direktorat shabara, direktorat lalu lintas serta penegakan hukum yang terdiri dari ditreskrimsus, polisi militer, bid propam, unsur kejaksaan dan pengandilan. 
dan di rehabilitasi dengan pelibatan dari dinas lingkungan hidup, skk migas dan pertamina. menyinggung upaya penutupan dilokasi illegal drilling dan illegal refinery.
baca juga:polda sumsel gelar rapat koordinasi bahas ops peti di wilayah sumsel, ini hasilnya
baca juga:beginilah cara polda sumsel memberikan motivasi kepada personel polri
menurutnya perlu dilakukan secara bertahap dan komprehensif, mengingat cukup luasnya medan. alat produksinya harus kita sita, karena alat produksi merupakan salah satu modal terbesar dari sektor ilegal ini. 
"kalau illegal refinery berarti tungku-tungkunya. kalau illegal drilling berarti rig-rignya, itu yang harus segera disita,” tambahnya. 
pj gubernur sumsel juga sudah menyampaikan bahwa ini upaya panjang dan membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar, juga personel yang sangat banyak. 
"saya menghitung perlu pelibatan setidaknya 50 satuan kerja, bdari pemerintah daerah, kepolisian, tni, skk migas, pertamina, pengadilan kejaksaan dan lainnya itu semua ada 50 yang akan terlibat di dalam satgas ini,” sambungnya.
baca juga:pj gubernur sumsel setujui pembentukan satgas tangani kasus illegal drilling, ini kata kapolda
baca juga:waduh! kapolda sumsel datangi kantor skk migas, pertanda apakah ini?
sementara itu, pj gubernur sumsel, elen setiadi mengatakan target satgas segera terbentuk, akan ada yang prioritas, super prioritas serta akan menyampaikan updatenya kepada publik.
“jadi satgas ini akan melibatkan semua instansi terkait, bahkan kita libatkan dari kementerian esdm, kemudian juga beberapa instansi lain seperti halnya misalnya kejaksaan," tegasnya. 
karena fungsi kejaksaan berperan juga sebagai jaksa pengecaran negara. perlu memberikan advice di lapangan tentang tindakan hukum yang perlu dilakukan. jadi itu kita lakukan secara komprensif.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".