Guru Besar Unpad Sentil Politik Dinasti dan Politik Aji Mumpung: Demokrasi Rasa Dinasti

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Jumat , 26 Jul 2024 - 08:50

Guru Besar Unpad Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si saat mengkaji polik dinasti dan politik aji mumpung yang digelar di FISIP UIN Raden Fatah Palembang-Foto: Trisno Rusli/koranpalpres.com-

guru besar unpad sentil politik dinasti dan politik aji mumpung: demokrasi rasa dinasti                            palembang, koranpalpres.com – guru besar universitas padjadjaran (unpad) prof. dr. suwandi sumartias, m.si menyentil fenomena politik dinasti dan politik aji mumpung di negara indonesia yang menganut sistem demokrasi.
pembahasan ini disampaikan prof suwandi pada seminar nasional bertajuk menakar politik dinasti dan politik aji mumpung di pemilukada 2024 di fisip uin raden fatah palembang.
prof suwandi menjelaskan, isu demokrasi yang dibenturkan dengan politik dinasti menjadi salah satu fenomena yang membuat pemilihan umum termasuk pemilukada menjadi sensitif.
menurutnya, suhu politik sedang mengalami peningkatan yang sangat sensitif dan emosional.
baca juga:berjalan tertib dan sesuai prosedur, beginilah cara penertiban rumah dinas dilakukan kodam ii sriwijaya
baca juga:modal scroll dapat saldo dana gratis dari aplikasi penghasil uang, yuk coba dan raup rupiah sebanyak-banyaknya
dalam kebenaran ilmu politik pun belum mampu menjawab atas politik dinasti dan politik aji mumpung.
“alih-alih hukum dan etika tergerus oleh hasrat yang berlebihan. sungguh wajah demokrasi sedang diuji dan buruk rupa lalu cermin dibelah,” ujar prof suwandi.
guru besar bidang ilmu komunikasi ini menilai jika demokrasi hanya wacana dan retorika semata atau sekedar jargon yang penuh dengan kebohongan publik.
“praktik politik dinasti yang sangat massif, pastinya telah mematikan meritokrasi secara gambling dan nyata,” tegasnya.
baca juga:salah transfer saldo dana ke orang lain, begini cara mengatasinya!
baca juga:bagaimana token hamster kombat masuk ke wallet kamu? lihat panduan ini!
dia menjelaskan, pendidikan politik dalam ranah dinasti politik mengalami stagnasi dan semakin menguatnya politik kekerabatan.
politik kekerabatan atau politik dinsati akan membentuk nepotisme.
“dan pada gilirannya demokrasi yang mengusung meritokrasi jauh dari harapan dan hanya berwujud pesta pengumpulan suara yang teramat transaksional,” sayangnya.
menurutnya, penyebab utama lahirnya politik dinasti karena menguatnya budaya patronase dan klientelistik.
baca juga:biaya kuliah di universitas swasta terbaik di indonesia, mulai rp500 ribu per bulan
baca juga:tokopedia dan shoptokopedia dorong petani lahat kenalkan produk kopi lokal lewat pelatihan dan inovasi
sistem politik di indonesia membuat publik yang menganggap satu orang atau kelompok sebagai patron atau teladan.
sehingga posisi teladan itu diberikan juga kepada keluarganya termasuk istri, anak, keponakan, menantu dan relasi keluarga lainnya.
“bagi masyarakat awam yang memposisikan diri sebagai klien lalu akan mengikuti patron tersebut,” ujarnya.
oleh sebab itulah, politik dinasti merupakan fakta penyelenggaraan negara dan politik praktis yang menjadi tantangan untuk semua warga negara bahwa demokrasi menjadi salah satu alternatif.
baca juga:cara cepat mendapatkan saldo dana gratis jumat 26 juli 2024, cukup instal aplikasi ini!
baca juga:muara enim siaga karhutla, pj bupati beri peringatan keras, apa itu?
“nepotisme seakan menjadi gaya berpolitik yang sangat kental dan menguat. republik rasa kerajaan atau demokrasi rasa dinasti menjadi bagian dari perpolitikan bangsa ini,” katanya.
sebab, politik dinasti sudah menjadi model penyelenggaraan kekuasaan yang powerfull dan oligarkis dalam semua level birokrasi dari pusat sampai daerah.
politik dinasti yang menjadi model pengelolaan negara akan sangat tergantung kepedulian dan kesadaran dari warga yang masih peduli amsa depan demokrasi.
hadirnya kelompok yang kuat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya roda kekuasaan tentu menjadi penting dan utama.
baca juga:bumn, bumd dan swasta kompak tanda tangani secarik kertas di halaman museum smb ii, buat apa ya?
baca juga:retribusi parkir di dua rs ini capai rp 40 juta perbulan, tapi pad 0 rupiah! kok bisa? 
“bagi kaum hegelian dan kawan-kawan kritis lainnya, hadirnya oposisi yang seimbang dalam menjalankan roda kekuasaan akan melahirkan proses sintesis kekuasaan yang lebih baik dan professional,” tutupnya.