Mohon Maaf, BPJS Kesehatan Tak Lagi Tanggung 21 Layanan Kesehatan Mulai Agustus, Ini Daftarnya

Reporter: Citra Utama |

Editor: Citra Utama |

Sabtu , 10 Aug 2024 - 16:34

Ada 21 layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan mulai Agustus ini. --

14. Perbekalan kesehatan rumah tangga

15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah

16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah

17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial

18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan

21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

mohon maaf, bpjs kesehatan tak lagi tanggung 21 layanan kesehatan mulai agustus, ini daftarnya                            koranpalpres.com - badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan menyediakan berbagai layanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional (jkn). 
namun demikian, sama seperti produk asuransi lainnya, bpjs kesehatan tidak menanggung semua jenis layanan kesehatan.
daftar layanan kesehatan yang tidak dilayani bpjs kesehatan mulai agustus ini sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. 
salah satu poin yang diatur dalam perpres tersebut adalah penerapan kelas rawat inap standar (kris) yang menggantikan jenjang kelas rawat inap 1, 2, dan 3. 
baca juga:ini 8 jalan tol unik di indonesia yang bikin kagum dunia
baca juga:jalan tol pertama di jambi hampir rampung, tinggal finishing, akhir agustus gunting pita
asisten deputi komunikasi publik dan hubungan masyarakat bpjs kesehatan rizzky anugerah mengatakan, perpres nomor 59 tahun 2024 tidak terdapat narasi penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dan menggantinya dengan kris. 
ia menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan kris akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri kesehatan. 
“sampai saat ini belum ada regulasi turunan perpres nomor 59 tahun 2024 tersebut. kebijakan kris ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh menteri kesehatan dengan melibatkan bpjs kesehatan, dewan jaminan sosial nasional (djsn), dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar rizzky. 
meski demikian, ternyata ada 21 layanan kesehatan yang tidak ditanggung bpjs kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) perpres nomor 59 tahun 2024.
baca juga:6 game horor seru dan menegangkan buatan indonesia, cocok buat tes mental kamu!
baca juga:bikin gagal move on! intip keseruan kumpulan adegan romantis jung jihoon dan kim haneul di serial ‘red swan’
berikut daftar layanan kesehatan yang tidak ditanggung bpjs kesehatan.
 
1. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan bpjs kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
3. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja 
baca juga:buruan! indomaret buka lowongan kerja supervisor development program, simak syaratnya
baca juga:indonesia menyajikan karya infrastruktur kelas dunia: ratusan tahun gak akan roboh, salah satunya di sumsel
4. pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai hak kelas rawat peserta 
5. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 
6. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik 
7. pelayanan untuk mengatasi interfilitas 
8. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi 
9. gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol 
10. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan honni yang membahayakan diri sendiri
11. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan 
12. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen 
13. alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik 
14. perbekalan kesehatan rumah tangga 
15. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah 
16. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah 
17. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial 
18. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
19. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan kementerian pertahanan, tentara nasional indonesia, dan kepolisian negara republik indonesia 
20. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan 
21. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.