Puluhan Gerobak PKL di Jalan POM IX Palembang Diangkut Paksa, Ini Alasan Pol PP Palembang
![](https://palpres.bacakoran.co/upload/d34109a0d6ccd5569798ce4da9384250.jpg)
Puluhan gerobak milik Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan POM IX diangkut paksa petugas Sat Pol PP Kota Palembang--
Disampaikannya, para PKL sebelumnya sudah dikasih himbauan dan peringatan untuk memindahkan barang dagangannya namun karena tidak dihiraukan terpaksa diamankan barang-barang dagangan mereka.
“Kegiatan penertiban ini penertiban ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan Satpol PP Kota Palembang," tutupnya.
BACA JUGA:Razia Gabungan dan Patroli Skala Besar Polres Muara Enim, POM AD dan Pol PP Menjelang Bulan Ramadan
BACA JUGA:Satpol PP Bakal Lelang Hewan Kaki Empat yang Berkeliaran Jika Pemilik Tidak Melakukan Ini
Sebelumnya, Satpol PP juga menyegel bangunan diduga tak memiliki izin Cold Storage yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Palembang, Kamis 20 Juni 2024
Informasi yang dihimpun bangunan tersebut diketahui milik salah seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang terpandang di Kota Palembang.
Kabid PPUD Satpol PP Palembang Budi Ritonga didampingi Kabid Tibum, Cherly Panggarbesi mengatakan penyegelan terhadap bangunan Cold Storage karena berdiri tidak sesuai dengan peraturan.
“Sesuai surat perintah tugas, Kami melakukan penyegelan sementara terhadap bangunan milik Roby Hartono atau Apat,” ujarnya.
BACA JUGA:Ratu Dewa Instruksikan Sat Pol PP Gerak Cepat Amankan Pengamen yang Meresahkan Wisatawan di BKB
BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi Puluhan Anggota Pol PP Ikuti Ini
Sesuai dengan keputusan Wali Kota Palembang pada tanggal 16 Juni 2024 yang menugaskan Sat Pol PP Kota Palembang untuk dilakukan penyegelan.
“Keputusan Wali Kota Palembang nomor 82/KPTN/PT/2024 tentang penertiban bangunan milik Robi Hartono yang ditandatangani oleh PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa,” ungkapnya.
Menurutnya, kalau memang bangunan tersebut sudah memiliki izin lengkap maka penyegelan akan dibuka kembali. Namun, pihaknya menjelaskan bahwa untuk izin mendirikan bangunan di PU PR.
“Kalau memang ada ijinnya maka akan dibuka, soal bisa atau tidak izin itu bagian teknis, yang jelas saat ini melanggar peraturan,” tutupnya.