Putusan MK Muluskan Jalan Ratu Dewa Menuju Kursi Walikota Palembang

Reporter: Citra Utama |

Editor: Citra Utama |

Kamis , 22 Aug 2024 - 12:10

Putusan MK muluskan jalan Ratu Dewa menuju kursi Walikota Palembang.-Instagram/@ratudewa-

putusan mk muluskan jalan ratu dewa menuju kursi walikota palembang                            koranpalpres.com - putusan mahkamah konstitusi (mk) terbaru yang mengubah uu pilkada dengan nomor 60/puu-xxii/2024 memuluskan jalan ratu dewa menuju kursi walikota palembang. 
pasalnya ratu dewa-prima salam yang diusung partai gerindra, masih kurang dua kursi lagi di dprd untuk melakukan pendaftaran ke kpu palembang pada tanggal 27-29 agustus nanti.
tim kemenangan ratu dewa bidang pemuda febri zulian mengatakan, putusan mk yang muncul tiba-tiba jelang pendaftaran memuluskan jalan ratu dewa menuju kursi walikota palembang periode 2024-2029
"ratu dewa seorang kandidat mempunyai garis tangan yang bagus. artinya putusan mk saja mendukung dia maju," kata dia, rabu 21 agustus 2024.
baca juga:lantik ketua rt dan rw di 2 kecamatan, ratu dewa ingatkan tentang loyalitas masyarakat
baca juga:resmi maju pilwako palembang, ratu dewa pamit dengan ribuan asn setelah 31 tahun mengabdi
menurutnya, seluruh partai politik dan penyelenggara pemilu, seperti kpu dan bawaslu harus mematuhi putusan mk tersebut. 
"karena keputusan mk bersifat mutlak dan merupakan representatif kehendak dari masyarakat," ucapnya.
sebelumnya mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan sebagian permohonan partai buruh dan partai gelora ihwal ambang batas pencalonan kepala daerah.
kedua partai itu sebelumnya menggugat isi dari undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (uu pilkada).
baca juga:pj walikota palembang puji ratu dewa, sebut sosok abdi negara yang berdedikasi tinggi dan berkontribusi
baca juga:68 rt/rw di palembang dilantik, ratu dewa ajak masyarakat jaga lingkungan 
dengan putusan ini, mk membuka jalan bagi partai politik (parpol) yang tidak memiliki kursi di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) untuk mengajukan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang diadakan serentak pada 27 november nanti.
namun, sekalipun tanpa putusan mk ini, pasangan ratu dewa-prima salam sebetulnya tetap bisa maju pada pilkada palembang mendatang.
menurut febri zulian, ada partai besar dan kecil yang akan bergabung ke gerbong ratu dewa-prima salam. 
namun ia enggan menyebutkan partai yang dimaksud. 
baca juga:temui airlangga hartarto jelang pilwako palembang 2024, ratu dewa diusung golkar?
baca juga:maju di pilkada 2024! ratu dewa sudah ajukan pensiun dini, tinggal tunggu surat mendagri
"akan ada kejutan sebelum pendaftaran nanti. sebenarnya tidak hanya partai besar, tetapi ada beberapa partai kecil sudah merapat bersama pak ratu dewa," tukasnya.
disinggung apakah partai besar itu golkar dan pdi perjuangan. 
terlebih lagi ada kabar ratu dewa akan menjadi kader salah satu partai tersebut apabila diberikan rekomendasi, ia enggan menjawabnya.
"kalau untuk itu saya tidak bisa menjawab bukan wewenang saya. nanti saja, tunggu kejutannya saja," pungkasnya.
 
putusan mk bikin pilkada banyak calon
pengamat politik dari universitas sriwijaya, m haekal al haffafah mengatakan, putusan mk akan berdampak pada banyaknya pilihan kandidat yang akan bersaing di pilkada.
 dengan begitu, rakyat tidak akan terpaku pada sosok calon yang itu-itu saja.
"seperti di level kota palembang, bukan hanya peluang 3 pasang calon, 5 pasang calonpun masih sangat mungkin mengingat masih ada waktu 7 hari bagi parpol untuk mengevaluasi dan mengedit b.1-kwk-nya," kata dia, rabu 21 agustus 2024.
selain itu, haekal juga menuturkan, keputusan itu juga berdampak pada rakyat yang memiliki  banyak pilihan, hegemoni parpol (atau demokrasi yang dibangun di atas kompromi elit) segera cepat diamputasi dengan hadirnya putusan 60 mk itu.
"putusan itu akan berdampak pada banyaknya pilihan kandidat yang akan bersaing di pilkada. dengan begitu, rakyat tidak akan terpaku pada sosok calon yang itu-itu saja," kata dia.
tak hanya itu, fenomena borong parpol yang mengarah pada paslon lawan kotak kosong tidak akan terjadi pasca putusan mk tersebut keluar.
"keputusan tersebut akan mengkhawatirkan banyak calon yang berharap tal ada pertempuran sengit lewat aksi borong parpol, " kata dia.