Fraksi DPRD Pinta 4 Kepala OPD Dikembalikan Posisi Semula, Ini Jawaban Menohok Pj Bupati Lahat

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Kamis , 22 Aug 2024 - 16:49

JAWABAN BUPATI : Pj Bupati Lahat, Imam Pasli SSTP Msi memberikan jawaban terhadap pandangan Fraksi DPRD Lahat-Bernat/koranpalpres.com-

LAHAT, KORANPALPRES.COM - Pj Bupati Lahat, Imam Pasli SSTP Msi mengatakan, mengenai pencabutan SK Plh bahwasanya penjabat Bupati Lahat diangkat dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 100.2.1.3-1423 tahun 2024, tertanggal 16 Juli 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan penjabat Bupati Lahat.

"Bahwasanya dalam melakukan tugas dan wewenang, sebagaimana diktum ketiga huruf (D) dan (E) keputusan Mendagri tersebut, tentang larangan dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri," ungkapnya, Kamis 22 Agustus 2024.

Ia menerangkan, bahwasanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tersebut.

"Saat ini kami masih menunggu arahan dan/atau izin tertulis dari Mendagri, terkait 4 kepala OPD yang di non jobkan," ungkap dirinya.

Pemberitaan sebelumnya, pada rapat paripurna XV masa persidangan ketiga tahun sidang 2024.

Membahas Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2024 digelar Rabu 21 Agustus 2024.

Dalam sidang paripurna beberapa fraksi DPRD Lahat sependapat sebut enggan bertanggung jawab, jika kedepan hasil yang diluar kesepakatan badan anggaran (Banggar) DPRD Lahat bermasalah.

Juga menyinggung kepala OPD yang saat ini berstatus sebagai PLH.

Seperti yang diutarakan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Drs H Chozali Hanan MM mengatakan, pihaknya tidak akan bertanggung jawab dengan hasil diluar kesepakatan rapat banggar.

Selain itu, mengingatkan kembali permasalahan 4 Kepala OPD yang dinonaktifkan sementara, agar PLH yang ditunjuk segera didefinitifkan.

fraksi dprd pinta 4 kepala opd dikembalikan posisi semula, ini jawaban menohok pj bupati lahat                             lahat, koranpalpres.com - pj bupati lahat, imam pasli sstp msi mengatakan, mengenai pencabutan sk plh bahwasanya penjabat bupati lahat diangkat dengan keputusan menteri dalam negeri (mendagri) no 100.2.1.3-1423 tahun 2024, tertanggal 16 juli 2024 mengenai pemberhentian dan pengangkatan penjabat bupati lahat.
"bahwasanya dalam melakukan tugas dan wewenang, sebagaimana diktum ketiga huruf (d) dan (e) keputusan mendagri tersebut, tentang larangan dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari mendagri," ungkapnya, kamis 22 agustus 2024.
ia menerangkan, bahwasanya pemerintah kabupaten (pemkab) lahat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi badan kepegawaian negara (bkn) dan komisi aparatur sipil negara (kasn) tersebut.
"saat ini kami masih menunggu arahan dan/atau izin tertulis dari mendagri, terkait 4 kepala opd yang di non jobkan," ungkap dirinya.
baca juga:momen mengharukan! dandim 0405 lahat pimpin sertijab dan purnabakti dengan penuh makna, ini pesan terakhirnya
baca juga:kapolres lahat gelar fgd, ajak semua pihak ciptakan pemilu 2024 yang damai di kikim timur
pemberitaan sebelumnya, pada rapat paripurna xv masa persidangan ketiga tahun sidang 2024.
membahas raperda tentang perubahan apbd kabupaten lahat tahun anggaran 2024 digelar rabu 21 agustus 2024.
dalam sidang paripurna beberapa fraksi dprd lahat sependapat sebut enggan bertanggung jawab, jika kedepan hasil yang diluar kesepakatan badan anggaran (banggar) dprd lahat bermasalah.
juga menyinggung kepala opd yang saat ini berstatus sebagai plh.
baca juga:waduh! ada pertemuan pj bupati lahat dan kepala bnnk pagar alam bahas kerawanan kristal putih
baca juga:paslon ym-bm siap daftar sebagai kontestasi pilkada lahat 2024, ini kata ketua tim pemenangan 
seperti yang diutarakan juru bicara fraksi partai golkar, drs h chozali hanan mm mengatakan, pihaknya tidak akan bertanggung jawab dengan hasil diluar kesepakatan rapat banggar.
selain itu, mengingatkan kembali permasalahan 4 kepala opd yang dinonaktifkan sementara, agar plh yang ditunjuk segera didefinitifkan.
“golkar hanya mengingatkan akan dampak yang terjadi. jika sampai terjadi apa yang sudah dianggarkan jadi tidak dianggarkan. apalagi jika sampai ada penundaan pembayaran pihak ketiga dan lainnya,” ungkapnya.
senada, anggota dprd lahat lain, h nopran marjani spd mengungkapkan, salah satu pembahasan di rapat banggar sebelumnya, terkait penganggaran agenda jop fit kepala opd pemkab lahat.
baca juga:bak perias profesional, kades jagabaya lahat miliki sentuhan magis, ini keseruannya 
baca juga:disdag adakan op murah, pj bupati lahat : masyarakat manfaatkan dengan sebaiknya
usulan pengganggaran terkait jop fit tidak dilarang.asalkan sesuai aturan.
sedangkan jop fit sendiri dirasa memang dibutuhkan, mengingat ada sejumlah dinas, yang kepala opdnya sudah mau masuki masa pensiun dan diberhentikan sementara.
“kita (dprd) memandang wajar untuk penganggaran itu. itu pun sudah jadi hal biasa, asalkan sesuai aturan,” ungkapnya.
terkait empat kepala opd yang berstatus plh, diantara kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pu pr dan kepala dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan (prkpp), surat pengembalian jabatannya memang sudah ada.
pihak dprd lahat pun sudah bersurat, memberikan saran ke pihak eksekutif (pj bupati lahat) untuk menindaklanjutinya.
baca juga:hut ri ke 79 tahun, pemdes patikal baru lahat helat berbagai jenis lomba, ini kata pjs kades
baca juga:kodim 0405 lahat terjunkan 4 unit tank perang dan puluhan motor crf dan klx, ada apa nih
“terkait itu dprd sudah bersurat, tapi prinsipnya menyampaikan saran. eksekusinya, tetap pihak eksekutif mungkin pj bupati lahat punya alasan sendiri, kenapa belum mengembalikan kembali jabatan itu ke kepala opd sebelumnya,” sampai h nopran.
sementara, sekda lahat chandra sh ketika dibincangi media ini, persis setelah rapat paripurna di dprd lahat usai, terlihat enggan memberikan komentar.
chandra memilih meninggalkan wartawan. saat itu, media ini bertanya terkait alasan kenapa jabatan empat opd tersebut belum dikembalikan, dan apakah empat plh tersebut akan didefinitifkan.