Susahnya Atasi Illegal Drilling, Pj Gubernur Elen Setiadi Punya 3 Solusi Jitu Penanganan, Coba Tebak!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 29 Aug 2024 - 09:45

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi memimpin Rakor Pertimbangan Penyelesaian Illegal Drilling di Kantor Kemenko Perekonomian RI. --Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

Hanya saja di kesempatan berikutnya terdapat perkembangan baru untuk dituangkan dalam bentuk Perpres.

Elen membeberkan 1 bulan lalu, Pemprov Sumsel juga sudah melakukan rapat bersama Kapolda dan pihak terkait.

Bahkan pihak Pemprov Sumsel telah membentuk Satgas khusus untuk penanganan illegal drilling dan refinery ini.

"Nah, rapat kali ini kita lakukan untuk mengupayakan bagaimana penyelesaian regulasinya bisa permanen secara berkelanjutan kedepan, sehingga aspek keamanan dan pengaturan regulasi bisa dilakukan," cetus Elen.

Pada perkembangan terkini di 4 Juni 2024 lanjut Elen, hasil Rakor dengan Kemenko Polhukam mengungkapkan bahwa untuk pengaturan sekurang-kurangnya harus dalam bentuk Perpres.

Mengingat substansi pengaturannya bersifat lintas Kementerian/Lembaga atau K/L (hukum, lingkungan, daerah, badan usaha dll), peniadaan upaya penegakan hukum, penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian dan penanganan illegal drilling dan lain-lain.

Pengaturan melalui Perpres ini sambung Elen, diharapkan sejalan dengan saran Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri.

Di mana pengaturanya mengedepankan upaya peniadaan penegakan hukum agar diusulkan dalam Rapat bersama Presiden untuk mendapatkan arahan langsung dari Presiden.

Elen kemudian menyampaikan usulan solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan illegal drilling ini dan terdiri dari beberapa hal.

Di antaranya penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian, dan penanganan illegal drilling.

susahnya atasi illegal drilling, pj gubernur elen setiadi punya 3 solusi jitu penanganan, coba tebak!                            jakarta, koranpalpres.com – susahnya mengatasi persoalan illegal drilling masih menjadi perhatian serius pemerintah di negeri ini.
penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) elen setiadi punya 3 solusi jitu dan konkret dalam menangani illegal drilling.
solusi itu disampaikan elen saat memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait illegal drilling yang diselenggarakan kementerian koordinator (kemenko) bidang perekonomian ri.
rakor dihadiri sejumlah petinggi instansi terkait berlangsung di gedung ali wardhana, kantor kemenko perekonomian ri, jakarta, rabu pagi, 28 agustus 2024. 
baca juga:tancap gas! subsatgas gakkum illegal drilling dan illegal refinery selamatkan kerugian negera, ini nilainya
baca juga:instruksi dari jenderal bintang 2, satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery tancap gas
elen yang juga deputi bidang koordinasi pengembangan usaha bumn, riset dan inovasi kemenko perekonomian ri menyebutkan sejumlah alasan kenapa rakor tersebut penting digelar.
salah satu alasan kenapa pembahasan illegal drilling ini dilakukan yakni karena dampak sosial kemasyarakatannya yang begitu tinggi. 
dampak sosial dimaksud antara lain terjadinya kecelakaan, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan hingga jatuhnya korban jiwa. 
"salah satu alasan yang sangat urgen sekali yakni dampak keamanan dan korban jiwa," singgung elen. 
baca juga:resmi ditandatangani, inilah respons cepat kapolda sumsel atasi illegal drilling dan illegal refinery
baca juga:illegal drilling dan refinery di muba makin kritis, pj gubernur elen setiadi dan kapolda ambil langkah tegas
untuk di sumsel saja jelas pj gubernur elen setiadi, saat ini sumur masyarakat tercatat sebanyak 5.482 sumur. 
bahkan dalam beberapa kali rapat, menurut dia, telah dibahas pula mengenai konsep rancangan permen tentang revisi permen 1/2008 terkait sumur tua.
hanya saja di kesempatan berikutnya terdapat perkembangan baru untuk dituangkan dalam bentuk perpres. 
elen membeberkan 1 bulan lalu, pemprov sumsel juga sudah melakukan rapat bersama kapolda dan pihak terkait. 
baca juga:pj gubernur sumsel setujui pembentukan satgas tangani kasus illegal drilling, ini kata kapolda
baca juga:illegal drilling kian marak! pj bupati muba bersama sekda gercep lakukan tindakan terpuji ini
bahkan pihak pemprov sumsel telah membentuk satgas khusus untuk penanganan illegal drilling dan refinery ini. 
"nah, rapat kali ini kita lakukan untuk mengupayakan bagaimana penyelesaian regulasinya bisa permanen secara berkelanjutan kedepan, sehingga aspek keamanan dan pengaturan regulasi bisa dilakukan," cetus elen. 
pada perkembangan terkini di 4 juni 2024 lanjut elen, hasil rakor dengan kemenko polhukam mengungkapkan bahwa untuk pengaturan sekurang-kurangnya harus dalam bentuk perpres.
mengingat substansi pengaturannya bersifat lintas kementerian/lembaga atau k/l (hukum, lingkungan, daerah, badan usaha dll), peniadaan upaya penegakan hukum, penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian dan penanganan illegal drilling dan lain-lain. 
baca juga:cipayung plus bersuara! pj gubernur elen setiadi siap libatkan mahasiswa tangani karhutla dan illegal drilling
baca juga:polda sumsel komitmen tindak tegas illegal drilling dan illegal refinery
pengaturan melalui perpres ini sambung elen, diharapkan sejalan dengan saran satgasus pencegahan tindak pidana korupsi polri. 
di mana pengaturanya mengedepankan upaya peniadaan penegakan hukum agar diusulkan dalam rapat bersama presiden untuk mendapatkan arahan langsung dari presiden. 
elen kemudian menyampaikan usulan solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan illegal drilling ini dan terdiri dari beberapa hal. 
di antaranya penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian, dan penanganan illegal drilling. 
baca juga:komitmen berantas praktik illegal drilling dan penyalahgunaan minyak, kapolda sumsel datangi muba
baca juga:pemkab muba siap dukung penyusunan perpres tata kelola ilegal drilling
hal ini memerlukan payung hukum minimal dalam bentuk perpres mengingat substansi pengaturannya.
tidak hanya terkait pengaturan di sisi minyak dan gas bumi saja melainkan juga terkait perizinan lingkungan. 
kemudian usulan solusi berikutnya berupa upaya penangananlebih mengedepankan pembinaan dan meniadakan penegakan hukum. 
usulan solusi selanjutnya sambung elen adalah pengaktifan kembali tim satgas penanganan kegiatan ilegal migas dengan beranggotakan lintas k/l.
baca juga:buset! satgas penanggulangan ilegal drilling dan illegal refinery libatkan 50 satuan kerja
baca juga:ini harapan kapolda sumsel dalam puncak hari bhayangkara mengenai ilegal drilling di muba
“tim satgas ini merupakan salah satu alternatif solusi yang diharapkan mampu menanggulangi kegiatan ilegal migas secara masif dan sistematis,” tutur elen. 
di sumsel ini masih kata elen, ada 5.482 sumur yang tercatat, namun faktanya di lapangan bisa dua kali lipat. 
lokasi-lokasinya input bukan hanya sumur-sumur tua namun ada banyak juga sumur-sumur baru yang menggunakan data esdm. 
kalau kondisi sumur tua, elen mengaku pihaknya bisa memaklumi. 
baca juga:gaspol tata kelola sumur minyak warga, pj bupati sandi fahlepi geruduk kementerian esdm
baca juga:waduh! sebanyak 10.000 sumur minyak ilegal di muba produksi 400 liter per hari, kabid humas jelaskan begini
“namun kalau sudah pakai data seismik yang ada di esdm kemudian mereka gali dengan alat seadanya, inilah yang dapat menimbulkan bahaya bencana dan k3l, sehingga ini akan rawan sekali," singgung elen lagi. 
menurut elen, karena sangat urgen itulah alasan pihaknya ingin persoalan ini segera diselesaikan. 
"melalui rapat ini kami ingin dapat memberikan arahan dalam pengelolaan keekonomian yang sering jalan dengan penegakan hukum dengan aspek legalitasnya," tukas elen. 
sementara itu, sekjen kementerian esdm dadan kiudiana mengapresiasi inisiatif deputi bidang koordinasi pengembangan usaha bumn, riset dan inovasi kemenko perekonomian ri yang fokus penyelesaian illegal drilling di sumsel. 
baca juga:di ogan ilir diduga gudang minyak ilegal masih ada, ini yang dilakukan polres ogan ilir
baca juga:berhasil ditemukan oleh tim sar gabungan, beginilah keadaan penambang minyak ilegal tersebut
dadan yang juga plt dirjen migas menuturkan, sektor di esdm tidak hanya illegal drilling saja namun ada juga illegal mining juga lebih banyak. 
dia juga mengapresiasi paparan dan data yang komplit disajikan oleh tim polda sumsel.
menurut dia, data tersebut hendaknya mampu mendukung semua pihak untuk menyusun suatu kebijakan dan regulasi yang selanjutnya dapat menyelesaikan aspek hukum, ekonomi, legalitas hingga k3l. 
dadan berpendapat, menggunakan permen esdm tidak bisa dan tidak mungkin karena akan berhadapan dengan regulasi yang ada di lingkungan dan kehutanan.
baca juga:cari solusi menangani penyulingan minyak ilegal di muba, inilah langkah jenderal bintang dua
baca juga:illegal refinery, sinergi polri-tni bongkar 75 lokasi minyak ilegal di muba  
“jadi kami dan sudah cukup lama mendorong keputusan ini supaya dalam bentuk perpres," tegasnya. 
saat ini di esdm kata dadan dan dirjen migas sudah menyelesaikan rancangan dan ada di biro hukum atau sudah hampir final dan dapat dilihat secara detail. 
"konsen saya sama dengan yang lain tidak usah pendahuluan lagi karena semua sudah paham, kalau ini bisa jalan atau bisa juga digunakan untuk menyelesaikan illegal mining dan bagus," pungkasnya. 
hadir dalam kesempatan rapat tersebut perwakilan dari menkopolhukam, skk migas, pertamina, serta dari polda sumsel hingga pj bupati musi banyuasin (muba).